SIWALIMA.id > Berita
Eks Penjabat Kades Ridool Divonis 2 Tahun Bui
Hukum | Jumat, 1 Agustus 2025 pukul 22:19 WIT

AMBON, Siwalimanews – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon menghukum mantan Penjabat Kepala Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar, periode 2018-2019, Dominggus Salakay dengan pidana penjara selama 2 Tahun.

Selain itu Salakay, hakim juga menghukum terdakwa Marlin Yunet Mehen, Kaur Keuangan Tahun 2019 Desa Ridool dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan.

Keduanya divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengelolaan keuangan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), di Desa Ridool, Tahun Anggaran 2017 hingga 2019.

Vonis tersebut dibacakan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Rahmat Selang, didampingi dua hakim anggota saat sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (30/7).

Dalam pertimbangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Menjatuhkan pidana terdakwa Dominggus Salakay, dengan pidana penjara 2 tahun dan denda sejumlah Rp. 50 juta subsider 3 bulan kurungan dan terdakwa Marlin Yunet Mehen, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dan denda sejumlah Rp.50 juta subsider 3 bulan kurungan,” ungkap Ketua Majelis Hakim, Rahmat Selang.

Tak hanya itu, para terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 251 juta.

“Menghukum terdakwa Domi­nggus Salakay untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 128 Juta subsider 1 tahun dan 2 bulan kurungan dan Marlin Yunet Mehen sejumlah Rp. 123 juta subsider 1 tahun kurungan,” Tambah Hakim Rahmat Selang

Usai mendengar Putusan Majelis Hakim, terdakwa Dominggus Salakay menerima putusan tersebut sementara Terdakwa Marlin menyatakan pikir pikir. Sedangkan JPU juga menyatakan pikir pikir.

Diberitakan sebelumnya, perbuatan para terdakwa secara melawan hukum, menggunakan ADD dan DD Desa Ridool Tahun Anggaran 2018 dan 2019, yang tidak didukung dengan bukti, tidak ada realisasi kegiatan atau pengadaan barangnya (fiktif), dan melakukan mark up pada item-item pembelanjaan, serta tidak sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

Anggaran DD dan ADD yang dicairkan pada Desa Ridool tahun 2018 hingga 2019 total sebesar Rp. 2.988.664.528.

Dengan rincian untuk 2018 Desa Ridool  menerima bantuan Keuangan Desa sebesar Rp 1.478.991.556,59,-. Jumlah tersebut dibagi untuk dana desa sebesar Rp. 789.514.868.38,- dan alokasi dana desa sebesar Rp. 689.476.688.21,-.

Sementara untuk 2019, bantuan Keuangan Desa sebesar Rp 1.509.672.972. Anggaran tersebut dibagi kepada Dana Desa sebesar Rp. 933.223.000,- dan Alokasi Dana Desa Rp. 576.449.972.

Desak Tahan

Polres Kepulauan Tanimbar dan Kejari Tanimbar didesak untuk segera menahan tersang­ka Daniel Louw dan Mateus Talutu.

Kuasa Hukum kedua terdakwa, Marnex Salmon mengatakan, Louw dan Talutu sudah ditetap­kan juga sebagai tersangka namun belum ditahan. padahal kliennya telah menjalani putusan di Pengadilan Tipikor Ambon.

“Tak ada yang kebal Hukum di Republik ini, tapi kenapa kedua tersangka (Daniel Louw – Mateus Talutu-red)  yang ikut ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini belum juga ditahan? Apakah mereka sespesial itu dan tak harus dihukum?,” tandas Marnex, kepada Siwalima, di PN Tipikor Ambon, Kamis (31/7).

Dirinya mempertanyakan kinerja Polres Tanimbar dan juga Kejari Tanimbar, yang terkesan diskriminasi dan tebang pilih.

“Ada apa dengan dengan Polres?, fakta persidangan ada 4 tersangka namun hanya dua yang dilimpahkan ke persida­ngan lalu dua ini (Daniel Louw dan Mateus Roley Talutu) kema­-na?, jangan jangan APH masuk angin. Perlu ada penjelasan sebab tidak mungkin beban ke­-rugian negara harus keseluruhan ditanggung kdua terdakwa ini,” tandas Marnex. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps