AMBON, Siwalimanews – Jaksa Penuntut Umum KeÂjaksaan Negeri Seram Bagian Timur Rido Sampe menuntut mantan bendahara Satpol-PP, Abdul Gawi Wayabula dengan pidana penjara seÂlama 8 tahun.
Abdul Gawi Wayabula meÂrupakan salah satu dari dua tersangka dalam kasus dugaÂan korupsi pembayaran honÂorarium anggota Satpol -PP SBT tahun anggaran 2020.
Tuntutan JPU tersebut diÂsampaikan dalam persidaÂngan yang dipimpin Lutfi Alzagladi sebagai haÂkim ketua didampingi dua hakim anggota lainya, berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (19/9).
Menurut JPU tindakan yang dilakukan oleh mantan Bendahara Satpol-PP untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korpoÂrasi yaitu, memperkaya terÂdakwa Abdul Gawi WayaÂbula dan saksi Abdullah RuÂmain telah merugikan keÂuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 952.000.000,00 sebagaimana Laporan Hasil PemeÂrikÂsaan Investigatif BPK dalam rangka penghitungan kerugian neÂgara atas penyalahgunaan anggaran honorarium pada satuan polisi pamong praja Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun anggaran 2020 Nomor: 20/LHP/XXI/07/2022 tangÂgal 18 Juli 2022.
âMenyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PeÂrubahan atas Undang-Undang NoÂmor 31 Tahun 1999 tentang PembeÂrantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP seÂbagaimana dakwaan primair.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Gawi Wayabula dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan peÂrinÂtah agar terdakwa tetap ditahan,â ungkap JPU.
Selain pidana penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda seÂjumlah Rp250 juta dan uang pengÂganti sejumlah Rp952 juta secara bersama dengan terpidana Abdullah Rumain.
âMenghukum terdakwa untuk memÂbayar denda sejumlah Rp250. 000.000 subsider 3 bulan kurungan. Menghukum terdakwa Abdul Gawi Wayabula untuk memÂbayar uang pengganti sejumlah Rp. 952.000.000, bersama-sama dengan saksi AbdulÂlah Rumain, (PenuntuÂtan terpisah) ditanggung renteng oleh terdakwa dan saksi Abdullah Rumain, maÂsing-masing sejumlah Rp476.000.000, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sesudah putuÂsan pengadilan yang telah memperÂoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terÂpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terÂpidana tidak memÂpunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahunâ ujar JPU yang dibacakan Rido Sampe.
Sebelumnya, Terdakwa Abdul Gawi Wayabula selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten SBT bersama-sama dengan dengan saksi Abdullah RuÂmain, (terdakwa dalam berkas peÂnunÂÂtutan terpisah) selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KabuÂpaten SBT pada bulan Januari tahun 2020 hingga Desember 2020 bertemÂpat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai orang yang melaÂkukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menggunaÂkan anggaran honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Praja KabuÂpaten SBT Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja atau tidak sesuai peruntukannya dan tidak ada realisasi kegiatan (fiktif).
Dimana hal itu bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 1 TaÂhun 2004 Tentang PerbendahaÂraan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang PeÂngelolaan Keuangan Daerah, PeraÂturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PeÂngelolaan Keuangan Daerah SebaÂgaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas PerÂmendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeÂuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur NoÂmor 20 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Tindakan tersebut dianggap sebaÂgai perbuatan melawan hukum, memÂperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memÂperkaya terdakwa Abdul Gawi WaÂyabula dan Saksi Abdullah Rumain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp952.000.000,00 sebagaiÂmana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK dalam rangka penghitungan kerugian negara atas penyalahgunaan anggaran honorarium pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten SBT Tahun AngÂgaran 2020 Nomor: 20/LHP/XXI/07/2022 tanggal 18 Juli 2022. (S-26)