AMBON, Siwalimanews – Dua tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara tahun anggaran 2017â2018, diserahkan ke Kejari Kepulauan Tanimbar, Rabu (13/8).
Keduanya yakni Mantan Kepala Desa Ridool, Daniel Louw dan mantan Bendahara Desa Ridool, Mateus Talutu yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Dominggus Salakay dan Marlin Yunet Mehen yang telah lebih dahulu divonis bersalah oleh PN Tipikor Ambon beberapa Waktu lalu.
Mereka diserahkan bersama barang bukti oleh penyidik Polres Kepulauan Tanimbar dan diterima langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus bersama tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanimbar.
Penyidik menemukan indikasi penggunaan anggaran tanpa bukti sah, kegiatan atau pengadaan yang tidak terealisasi, serta penggelembungan harga yang tidak sesuai APBDes. Perbuatan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan dan merupakan lanjutan dari kasus sebelumnya di desa yang sama.
Sebelumnya, pada 30 Juli 2025, dua terdakwa lain, D.S. dan M.Y.M., telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Ambon dengan pidana penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti.
Kepada Siwalima, Kasi Intel Kejari Tanimbar, Garuda Cakti Viratama, S.H., menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan transparan.
âKami menjamin hak-hak hukum para tersangka tetap dihormati. Proses penuntutan akan kami jalankan dengan berpegang pada asas praduga tak bersalah, namun tetap fokus pada upaya memulihkan kerugiÂan keuangan negara,â ujarnya.
Selain upaya penindakan, Kejari Tanimbar juga akan memperkuat langkah pencegahan dengan memberikan penerangan hukum kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
âLangkah pencegahan ini penting agar aparatur desa memahami tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai aturan, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Kejari Tanimbar memastikan akan terus memantau perkara ini hingga berkekuatan hukum tetap dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk optimalisasi pengembalian kerugian negara,â tambah Garuda. (S-26)