AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Negeri KabuÂpaten Kepulauan Tanimbar melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengeÂlolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, ke PengÂadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (26/8).
Pelimpahan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Bidang Tindak Pidana Khusus setelah perkara terseÂbut dinyatakan lengkap atau P-21.
Sebelumnya, penyidikan ditangani pihak kepolisian, dan setelah dinyatakan lengÂkap, tahap II berupa penyeÂrahan tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke kejakÂsaan untuk segera diajukan ke persidangan.
Dalam pelimpahan ini, JPU menyerahkan dua berkas perkara dengan dua orang terdakwa, yakni Daniel Louw dan Matheus Rolley Talutu, yang masing-masing diduga memiliki peran berbeda dalam kasus dugaan penyalahÂguÂnaan kewenangan dan jabaÂtan tersebut.
Berdasarkan hasil penyidiÂkan, perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp349.223.557 juta sesuai hasil perhitungan resmi dari lembaga yang berwenang.
Lebih lanjut Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara primair dan subsidair.
Dakwaan primair: para terdakwa didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperÂkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, sebaÂgaiÂmana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diÂubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dakwaan subsidair: Para terdakwa didakwa menyalahgunakan kewenaÂngan atau jabatan untuk mengunÂtungkan diri sendiri maupun orang lain, yang merugikan keuangan negara. Dakwaan ini diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kepulauan Tanimbar, Garuda Cakti Viratama, menegaskan pihaknya berkomitmen menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan.
âJaksa Penuntut Umum telah siap membuktikan seluruh dakwaan di hadapan Majelis Hakim, guna menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, dan memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakuÂkan para terdakwa,â jelas Garuda.
Ia menambahkan, pelimpahan perkara ini merupakan wujud komitÂmen Kejari Tanimbar dalam pemÂberantasan korupsi, yang dikategoriÂkan sebagai extra ordinary crime karena merugikan keuangan negara sekaligus merusak sendi-sendi perekonomian dan kepercayaan publik.
âKami akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian dan lembaga audit negara, agar setiap perkara korupsi dapat dituntaskan hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap,â tegasnya.
Sekedar tahu, kedua tersangka merupakan satu rangkaian dengan terpidana sebelumnya yakni Domi Salaky dan Merlin Mehen yang terlebih dahulu menjalani hukuman penjara atas putusan PN Tipikor beberapa waktu lalu.(S-26)