AMBON, Siwalimanews – Direktur CV Karya Utama, Dani Supriadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Arthur Parera dituntut berat oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku, dalam kasus dugaan tinÂdak pidana korupsi proyek pembangunan rumah khuÂsus untuk TNI/Polri di KaÂbuÂpaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat Tahun 2016.
Terdakwa Dani dituntut 8 tahun penjara, denda Rp300 juta, apabila denda tersebut tidak dibayarakan diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan.
Tidak hanya itu, terdakwa Dani juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebeÂsar Rp2 Miliar lebih, dengan keÂtentuan apabila uang pengganti tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun.
Sedangkan terdakwa Arthur Parera dituntut 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subÂsider 6 bulan kurungan dan memÂbayar uang pengganti sebesar Rp650 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibaÂyar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Menurut JPU Gres Sahetapy cs, perbuatan terdakwa Dani dan Arthur terbukti secara sah dan mayakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaiÂmana dakwaan primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1)
Martha Maitumu selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (15/4) memberikan memberikan waktu selama sayi minggu kepada tim penasehat hukum terdakwa untuk mengajuÂkan pembelaan yang akan berÂlangsung Selasa (22/4) menÂdatang.
Untuk diketahui, proyek yang menelan anggaran hampir 7 milÂyar dari APBN murni ini, melibatkan terÂdakwa Dani Supriadi selaku Direktur CV Karya Utama dan Arthur Parera sebagai Pejabat Pembuat KomitÂmen (PPK) pada proyek tersebut.
Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk TNI dan Polri tahun 2016 berlokasi di Kabupaten SBB sebanyak 22 unit, sementara di KaÂbupaten Maluku Tengah sebanyak 2 unit.
Proyek ini menggunakan sumÂber anggaran dari APBN pada DPA Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku yang saat ini berganti nama menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku.
Pekerjaan tersebut hingga kini tidak selesai dikerjakan oleh PT. Karya Utama sesuai kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, sebab progres pekerjaan baru 58 persen, sedangkan pencairan anggaran sudah dilakukan 95 persen atas perintah PPTK. (S-29)