AMBON, Siwalimanews – Dua terdakwa kasus dugaan Korupsi pembangunan DAM Parit, Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah dihukum satu tahun penjara.
Dua terdakwa yang dihukum ringan yaitu, H. Waridin selaku Ketua kelompok Tani Harapan Maju dan Ahmad Riyadi selaku bendaÂhara.
Hukuman kedua terdakwa ini dibacakan majelis hakim yang diketuai Martha Maitimu, didampingi dua hakim anggota lainnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (4/3).
Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.
âMengadili, menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun, âucap hakim.
Selain pidana badan, kedua terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan.
Dalam perkara ini, kedua terdakwa tidak dihukum membayar uang pengganti, sebab terkait kerugian negara sebesar Rp158.800.000 sudah dikembalikan atau diganti oleh kedua terdakwa sebesar Rp160 juta sehingga ada kelebihan pembayaran kerugian negara.
âDan sisa lebih uang sebesar Rp1.199.959,- dikembalikan kepada terdakwa. Sementara sejumlah dokumen dipergunakan dalam perkara lainnya,â ujar hakim.
Putusan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Cabjari Malteng di Wahai, Azer Orno yang menuntut para terdakwa dengan tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara.
Terhadap putusan hakim ini, JPU dan penasehat hukum terdakwa Yunan Takandengan menerima putusan hakim.
Diketahui, kedua terdakwa didakwa melakukan manipulasi terhadap bahan bangunan yang digunakan dalam proyek yang dibiayai melalui dana bantuan pembangunan DAM Parit pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2021 dengan total anggaran Rp327.000.000.
Proyek swakelola ini, seharusnya mengacu pada Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan kelompok tani Harapan Maju.
Namun, pembelanjaan bahan matrial dan pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati, sehingga menyebabkan penyalagunaan dana yang merugikan negara. (S-29)