AMBON, Siwalimanews – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku terus mengusut dua kasus dugaan korupsi bernilai jumbo.
Dua kasus tersebut adalah duÂgaan korupsi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan KebuÂdayaan (Disdikbud) Maluku senilai Rp206 miliar, serta duÂgaan peÂnyaÂlahgunaan anggaran peÂnanganan Covid-19 di PeÂmerintah KabuÂpaten Malra tahun 2020.
Kasubdit III Tipikor DitÂresÂkrimsus Polda Maluku, KomÂpol Ryan melaÂlui Ps. Kaur PeÂnum Subbid Penmas BidhuÂmas Polda Maluku, AKP Melda Haurissa mengatakan, penyelidiÂkan kedua kasus ini masih berÂlangsung.
âMasih lidik,â ujarnya singkat saat dikonfirmasi Siwalima melalui pesan whatsappnya, Kamis (6/3).
Untuk diketahui, penyelidikan dugaan korupsi DAK Disdikbud Maluku tahun 2023 senilai Rp206 miliar telah menghadirkan sejumlah saksi dari pejabat terkait.
Beberapa di antaranya adalah Kepala Biro Administrasi PemÂbangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Maluku, Gesang Polle, mantan Kepala Bidang SMA Disdikbud Maluku, Ian Pellu, Kabid SMK Disdikbud Maluku, Anisa, serta mantan Plt Kadis Dikbud Maluku, Insun Sangadji.
DAK Tahun 2023 ini dialokaÂsikan setelah Disdikbud Maluku menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada KemenÂterian Pendidikan, KebudaÂyaan, Riset, dan Teknologi pada 2022.
Dana tersebut digunakan untuk mendanai berbagai proyek pendidikan di Maluku, termasuk 11 paket untuk SMA, 29 paket untuk SMK, dan 15 paket untuk SLB.
Anggaran Covid
Kasus lain yang juga tengah didalami adalah, dugaan penyalahÂgunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Malra tahun 2020.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2020 yang disampaikan Bupati M. Taher Hanubun kepada DPRD Malra pada 2021, tercatat anggaran Covid-19 sebesar Rp96 miliar.
Namun, berdasarkan hasil penyelidikan, kebutuhan anggaran sesuai refocusing di seluruh OPD hanya sebesar Rp40 miliar, sehingga terdapat selisih Rp56 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
âDalam LKPJ itu tertuang anggaran Covid-19 sebesar Rp96 miliar, tetapi kebutuhan yang sesuai refocusing hanya Rp40 miliar. Selisih Rp56 miliar ini yang dipertanyakan,â ujar sumber di Ditreskrimsus Polda Maluku.
Bukti dugaan korupsi ini semakin kuat setelah pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Sosial Malra, Hendrikus Watratan. Saat dimintai keterangan, ia disebut tidak mampu menjelaskan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hingga mengalami sakit.
Jalan Danar-Tetoat
Sementara itu, Ditreskrimsus Polda Maluku saat ini tengah memprioritaskan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Danar-Tetoat di Malra senilai Rp7,2 miliar.
Diketahui, kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan menyeret nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, Ismail Usemahu.
âSaat ini kami fokus pada kasus jalan Danar-Tetoat. Namun, dua kasus lainnya tetap berjalan,â tegasnya
Meski proses penyelidikan DAK Disdikbud dan anggaran Covid-19 Malra terus berlanjut. Polda MaluÂku memastikan akan meninÂdak tegas siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi ini. (S-25)