SIWALIMA.id > Berita
Dua Kasus Korupsi Jumbo Dibidik, Jalan Danar-Tetoat Prioritas
Hukum | Jumat, 7 Maret 2025 pukul 20:19 WIT

AMBON, Siwalimanews – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku terus mengusut dua kasus dugaan korupsi bernilai jumbo.

Dua kasus tersebut adalah du­gaan korupsi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebu­dayaan (Disdikbud) Maluku senilai Rp206 miliar, serta du­gaan pe­nya­lahgunaan anggaran pe­nanganan Covid-19 di Pe­merintah Kabu­paten Malra tahun 2020.

Kasubdit III Tipikor Dit­res­krimsus Polda Maluku, Kom­pol Ryan mela­lui Ps. Kaur Pe­num Subbid Penmas Bidhu­mas Polda Maluku, AKP Melda Haurissa mengatakan, penyelidi­kan kedua kasus ini masih ber­langsung.

“Masih lidik,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi Siwalima melalui pesan whatsappnya, Kamis (6/3).

Untuk diketahui, penyelidikan dugaan korupsi DAK Disdikbud Maluku tahun 2023 senilai Rp206 miliar telah menghadirkan sejumlah saksi dari pejabat terkait.

Beberapa di antaranya adalah Kepala Biro Administrasi Pem­bangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Maluku, Gesang Polle, mantan Kepala Bidang SMA Disdikbud Maluku, Ian Pellu, Kabid SMK Disdikbud Maluku, Anisa, serta mantan Plt Kadis Dikbud Maluku, Insun Sangadji.

DAK Tahun 2023 ini dialoka­sikan setelah Disdikbud Maluku menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada Kemen­terian Pendidikan, Kebuda­yaan, Riset, dan Teknologi pada 2022.

Dana tersebut digunakan untuk mendanai berbagai proyek pendidikan di Maluku, termasuk 11 paket untuk SMA, 29 paket untuk SMK, dan 15 paket untuk SLB.

Anggaran Covid

Kasus lain yang juga tengah didalami adalah, dugaan penyalah­gunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Malra tahun 2020.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2020 yang disampaikan Bupati M. Taher Hanubun kepada DPRD Malra pada 2021, tercatat anggaran Covid-19 sebesar Rp96 miliar.

Namun, berdasarkan hasil penyelidikan, kebutuhan anggaran sesuai refocusing di seluruh OPD hanya sebesar Rp40 miliar, sehingga terdapat selisih Rp56 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam LKPJ itu tertuang anggaran Covid-19 sebesar Rp96 miliar, tetapi kebutuhan yang sesuai refocusing hanya Rp40 miliar. Selisih Rp56 miliar ini yang dipertanyakan,” ujar sumber di Ditreskrimsus Polda Maluku.

Bukti dugaan korupsi ini semakin kuat setelah pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Sosial Malra, Hendrikus Watratan. Saat dimintai keterangan, ia disebut tidak mampu menjelaskan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hingga mengalami sakit.

Jalan Danar-Tetoat

Sementara itu, Ditreskrimsus Polda Maluku saat ini tengah memprioritaskan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Danar-Tetoat di Malra senilai Rp7,2 miliar.

Diketahui, kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan menyeret nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, Ismail Usemahu.

“Saat ini kami fokus pada kasus jalan Danar-Tetoat. Namun, dua kasus lainnya tetap berjalan,” tegasnya

Meski proses penyelidikan DAK Disdikbud dan anggaran Covid-19 Malra terus berlanjut. Polda Malu­ku memastikan akan menin­dak tegas siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi ini. (S-25)


Tags :

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps