SIWALIMA.id > Berita
Direktur PT MKK Bakal Dipolisikan
Hukum | Kamis, 24 Juli 2025 pukul 22:40 WIT

DOBO, Siwalimanews – Direktur PT. Mulia Karya Kons­truksi  Salim Pere bersama dengan sejumlah karyawan bakal dipolisikan, buntut batalnya proses pemeriksaan dan pencocokan objek perkara atau konstatering oleh PN Dobo.

Salim Pere Cs dinilai menghalangi proses konstatering padahal bukan sebagai masuk dalam perkara kasus wanprestasi yakni dilaporkan Arfah Husein (penggugat) dan Timotius Kaidel dan Herman Yosep Sarkol (tergugat).

“Dia (Salim Pere) akan saya polisi­kan bersamaan dengan dilampir­kannya berita acara dari PN Dobo yang telah ditandata­ngani oleh pihak terkait,” terang Miki H Ihalauw selaku kuasa hukum penggugat dalam ketera­ngan persnya di Dobo, Rabu (23/7).

Ia mempertanyakan kenapa Salim pere memerintahkan anak buahnya untuk tidak membolehkan Panitera PN Dobo untuk melakukan konsta­tering.

“Yang saya pertanyakan Salim ini siapa, dia bukan para pihak dalam perkara ini, karena saya tidak pernah gugat dia. Ini dia dari mana kok dia memerintahkan karyawannya untuk kita tidak boleh masuk,” kesalnya.

Tunda Pemeriksaan Objek

Diberitakan sebelumnya, Penga­di­lan Negeri Dobo, menunda proses konstatering atau penco­cokan atau pemeriksaan detail suatu objek sengketa di desa Durjela.

Proses konstatering yang dilaku­kan oleh jurusita dan Panitera PN Dobo atas perkara yang dilayangkan penggugat Arfa Husein dengan tergugat Timotius Kaidel dan Her­man Yosep Sarkol.

Pantauan Siwalima di lapangan, Selasa (22/7) objek konstatering berada di kawasan belakang Wamar, Desa Durjela.

Dia orang pekerja yang mengaku pengawas dari PT. Mulia Karya Konstruksi, Abdullah Basafin dan Steven Sikteubun menolak keha­diran tim konstatering dari PN Dobo.

Sempat terjadi adu mulut panas antara panitera dan jurusita PN Dobo.

Ketua Panitera PN Dobo, Nus Barends mengaku  kedatangan mereka untuk melihat dan mengecek alat/barang yang menjadi objek sengketa itu sesuai dengan apa yang tertuang dalam putusan MA atau tidak.

Namun, mendapat penolakan oleh pengawas yang tetap bersikap pim­pinan, Salim Pere melarang siapapun tidak boleh masuk dalam area ini.

“Bapak-bapak bisa masuk apabila ada perintah dari pimpinan perusa­haan, Salim Pere untuk masuk, kalau selama tidak ada perintah, maka tidak bisa masuk,” kata Barends mengulang kalimat dari pengawas di lokasi.

Barends  sempat menanyakan status pengawas dari PT Mulia Karya Konstruksi, kedua pegawai itu bahkan tidak mampu menunjukan identitas apapun.

“Mereka sebagai pengawas tapi tidak dibuktikan dengan surat tugas pun, mereka tidak bisa menunjuk­kannya kepada Juru Sita, Hesly dan ketua Panitera PN Dobo sebagai bukti legal standing,” terangnya.

Adu mulut berjalan kurang lebih 30 menit lamanya, bahkan dari kepolisian, Iptu. Vickyor Hahury yang memimpin pengaman sampai ikut menjelaskan, kedatangan tim PN Dobo sebagai bagian dari perintah UU (dalam putusan MA) pun tidak di indahkan.

Mereka kekeh larang tim untuk tidak masuk dalam lokasi yang menjadi sengketa.

Untuk menghindari terjadinya kaos, tim PN Dobo memilih kembali dan dikawal anggota Polres Kepu­lauan Aru di bawah pimpinan Paur Subag OPS Polres Aru Iptu. Vicktor J. Hahury.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua PN Dobo melalui humasnya mengatakan, memang hari ini baru saja dilaksanakan konstatering tadi siang. “Saya juga sudah menda­patkan laporannya, tapi memang kami ber­dua belum mendapatkan detailnya,” ungkap Malvin.

Dikatakan, Memang hari ini kons­tatering ini tidak bisa dilanjutkan, dikarenakan memang kondisi yang tidak kondusif.

Terkait tindak lanjutnya, Malvin mengatakan, kita menunggu, karena putusannya ini adalah putusan pada PN Tual dan Pengadilan Dobo ini sebagai delegasi eksekusi. “Jadi yang jelas yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan membuat berita acara dulu terkait dengan pelaksanaan konstatering hari ini, yang kemudian akan kita kirimkan pada Pengadilan Negeri Tual untuk tindak lanjutnya,” terangnya. (S-11)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps