SIWALIMA.id > Berita
Direktur Pengembangan PT Samator Indogas Diperiksa
Hukum | Senin, 16 Juni 2025 pukul 23:23 WIT

AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon intens meng­gali bukti dugaan tindak pi­dana korupsi  kasus PT Dok dan Perkapalan Waiame de­ngan memeriksa sejumlah saksi.

Pada Jumat (13/6) tim pe­nyidik memeriksa AP, Direk­tur Pengembangan PT Sama­tor Indogas tbk di Jawa Ti­mur.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Si­walima melalui pesan whats­appnya, Jumat (13/6) mengatakan kalau pihaknya memeriksa saksi AP di Jawa Timur.

“Saksi yang diperiksa hari ini (Jumat-red) dalam perkara dugaan Tipikor PT Dok per­kapalan Waiame yakni AP. Ap sendiri merupakan Direktur Pengembangan pada PT Samator Indogas tbk,” Ung­kap Ardy, Jumat (13/6).

Dikatakan, pemeriksaan terhadap saksi AP berlang­sung selama 5 jam dan di­hujani puluhan pertanyaan.

“AP diperiksa oleh teman teman penyidik selama ku­rang lebih 5 jam, sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB atau pukul 16.00 WIT,” Tambah Ardy

Sedangkan pada Kamis (12/6) tiga saksi diperiksa yaitu, JB selaku Direktur CV Ko­jastek, SN, Direktur PT Kresna Jaya Nusantara dan BN, Direktur PT Mulya Bahtera Marine Industri.

Ketiga direktur ini diperiksa dari pagi pukul 10.00 WIT dan dihujani puluhan pertanyaan.

Demikian diungkapkan, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima melalui pesan whatsappnya.

Ardy menjelaskan, Direktur CV Kojastek diperiksa dari pukul 10.00 WIT hingga 16.00 WIT. Sedangkan Direktur PT Kresna Jaya Nusantara diperiksa pukul 10.00 WIT hingga 16.30 WIT.

Terakhir Direktur PT Mulya Bah­tera Marine Industri menjalani pe­meriksaan pukul 11.00 WIT hingga 16.00 WIT.

“Kalau Rabu (11/6) 4 saksi, se­dangkan hari ini (Kamis-red) hanya ada 3 saksi yang diperiksa oleh tim penyidik,” kata Ardy.

Ardy menambahkan, tujuan dari pemeriksaan itu ialah untuk meng­umpulkan dan memperkuat bukti yang telah dikantongi tim penyidik guna proses pembuktian perkara

Periksa Murad

Sementara itu, akademisi Hukum Unidar, Rauf Pellu meminta Kejak­saan Negeri Ambon untuk segera memeriksa mantan Gubernur Ma­luku, Murad Ismail dalam kasus dugaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame.

Rauf bilang, dalam negara hukum Indonesia setiap warga negara diperlakukan sama artinya tidak ada yang kebal hukum.

Menurutnya, Kejari harus berani memeriksa Murad Ismail karena diduga turut bertanggung jawab dalam mengawasi BUMD termasuk Dok dan Perkapalan Waiame.

Pemeriksaan terhadap mantan Kapolda Maluku itu, lanjut Pellu, dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Dok dan Per­kapalan Waiame secara transparan dan terbuka.

“Menurut saya mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail harus juga diperiksa dalam kasus tersebut, karena kasus ini terjadi pak Murad masih menjabat sebagai gubernur, dan sebagai pemegang saham PT Dok Perkapalan Waiame beliau se­harusnya melakukan pengawasan secara ketat sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang berpotensi korupsi,” ujar Pellu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/6).

Pemanggilan Murad Ismail bukan suatu upaya untuk mencari-cari kesalahan tetapi lebih diutamakan pada pengungkapan fakta hukum atas sebuah dugaan korupsi.

Menurutnya Kejari tidak boleh hanya memeriksaan pihak perusa­haan, pejabat pemprov, bank saja te­tapi juga mantan Gubernur Maluku harus diperiksa supaya kasus ini semakin terbuka.

Rame-rame Desak

Desakan agar penyidik Kejak­saan Negeri Ambon segera memeriksa mantan Gubernur Maluku Murad Ismail, terus berdatangan.

Kejari dinilai tak punya alasan yang cukup untuk tidak melakukan pema­nggilan terhadap mantan Gu­bernur Maluku Murad Ismail dalam kasus PT Dok dan Perkapalan Waiame.

Demikian diungkapkan akademisi Hukum Unpatti Patrick Corputty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (10/6).

Corputty bilang, dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan BUMD seperti PT Dok dan Perkapalan Waiame hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

Menurutnya, jika penyidik Kejari Ambon telah menemukan indikasi adanya penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara atau daerah, maka seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, atau memperoleh keuntungan dari mekanisme penyimpangan tersebut patut dimintai keterangan.

“Dalam hukum pidana pihak yang diduga mengetahui, terlibat atau memperoleh keuntungan termasuk para pemegang saham dan peme­gang kekuasaan tertinggi di level kor­porasi harus diperiksa,” kata Corputty.

Secara prinsip, kata Corputty memang pemegang saham bukanlah pihak yang secara otomatis bertang­gung jawab secara pidana atas tindakan direksi.

Namun jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pemegang saham ikut merencanakan, menye­tujui atau mengetahui dan mem­biarkan perbuatan melawan hukum tersebut terjadi maka dapat dipi­danakan.

“Dalam hal ini, jika memang terdapat indikasi kuat bahwa mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail sebagai salah satu pemegang saham pengendali atau pemilik otoritas dalam pembentukan kebijakan ke­uangan BUMD mengetahui, atau bahkan menyetujui alokasi anggaran yang belakangan diduga disalah­gunakan, maka tidak ada yang menghalangi penyidik untuk me­manggil dan memeriksa yang ber­sangkutan,” jelas Corputty.

Pemanggilan mantan Gubernur Murad Ismail bukan bentuk krimi­nalisasi, tetapi bagian dari proses hukum guna menelusuri tanggung jawab pidana secara akurat, ter­utama jika penyimpangan terjadi secara sistemik dan melibatkan otoritas di tingkat kebijakan.

Terkait dengan pemberian kredit yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan diduga ada tekanan, Corputty menegaskan hal itu tentu harus menjadi bagian dari proses penyidik.

Makanya untuk menelusuri semua itu, kalau ada indikasi mengarah kesana maka pak Murad dapat di­mintakan keterangan,” tegasnya.

Jaksa Bungkam

Kendati intens melakukan peme­riksaan terhadap sejumlah saksi, na­mun Kejari Ambon enggan berko­mentar terkait desakan dari sejumlah kalangan untuk memeriksa mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Ardiansyah ketika dikonfirmasi Si­wa­lima melalui pesan singkat Whats­App, Selasa (10/6) hanya mem­baca pesan namun tidak merespon.

Sementara Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, enggan mem­berikan komentar terkait desakan untuk periksa Murad Ismail.

“Kalau soal desakan untuk pang­gil dan periksa mantan Gubernur, nanti tanyakan saja langsung ke tim yah, karena saya masih cuti. Saya hanya bisa bantu soal saksi-saksi yang diperiksa saja, “tandasnya.

36 Saksi

Untuk diketahui sudah 36 saksi diperiksa penyidik Kejari Ambon dalam kasus ini. Sejak 7 Mei hingga Senin, 2 Juni 2025, penyidik meme­riksa 25 saksi, ditambah 4 saksi lain diperiksa pada Kamis (5/6), sedang­kan Rabu (4/6) kembali 3 saksi diperiksa, selanjutnya Selasa satu saksi diperiksa berinisial A yaitu Direktiu PT Benteng Persada (BPI).

Berikutnya pada Rabu (11/6) 3 direktur diperiksa yaitu, DTH, Di­rektur PT. Inti Tehnika Solusi, OHO, Direktur PT. Sukses Abadi Persada dan BN sebagai Direktur PT. Mula Bahtera Marina Mandiri. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps