AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon intens mengÂgali bukti dugaan tindak piÂdana korupsi kasus PT Dok dan Perkapalan Waiame deÂngan memeriksa sejumlah saksi.
Pada Jumat (13/6) tim peÂnyidik memeriksa AP, DirekÂtur Pengembangan PT SamaÂtor Indogas tbk di Jawa TiÂmur.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada SiÂwalima melalui pesan whatsÂappnya, Jumat (13/6) mengatakan kalau pihaknya memeriksa saksi AP di Jawa Timur.
âSaksi yang diperiksa hari ini (Jumat-red) dalam perkara dugaan Tipikor PT Dok perÂkapalan Waiame yakni AP. Ap sendiri merupakan Direktur Pengembangan pada PT Samator Indogas tbk,â UngÂkap Ardy, Jumat (13/6).
Dikatakan, pemeriksaan terhadap saksi AP berlangÂsung selama 5 jam dan diÂhujani puluhan pertanyaan.
âAP diperiksa oleh teman teman penyidik selama kuÂrang lebih 5 jam, sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB atau pukul 16.00 WIT,â Tambah Ardy
Sedangkan pada Kamis (12/6) tiga saksi diperiksa yaitu, JB selaku Direktur CV KoÂjastek, SN, Direktur PT Kresna Jaya Nusantara dan BN, Direktur PT Mulya Bahtera Marine Industri.
Ketiga direktur ini diperiksa dari pagi pukul 10.00 WIT dan dihujani puluhan pertanyaan.
Demikian diungkapkan, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima melalui pesan whatsappnya.
Ardy menjelaskan, Direktur CV Kojastek diperiksa dari pukul 10.00 WIT hingga 16.00 WIT. Sedangkan Direktur PT Kresna Jaya Nusantara diperiksa pukul 10.00 WIT hingga 16.30 WIT.
Terakhir Direktur PT Mulya BahÂtera Marine Industri menjalani peÂmeriksaan pukul 11.00 WIT hingga 16.00 WIT.
âKalau Rabu (11/6) 4 saksi, seÂdangkan hari ini (Kamis-red) hanya ada 3 saksi yang diperiksa oleh tim penyidik,â kata Ardy.
Ardy menambahkan, tujuan dari pemeriksaan itu ialah untuk mengÂumpulkan dan memperkuat bukti yang telah dikantongi tim penyidik guna proses pembuktian perkara
Periksa Murad
Sementara itu, akademisi Hukum Unidar, Rauf Pellu meminta KejakÂsaan Negeri Ambon untuk segera memeriksa mantan Gubernur MaÂluku, Murad Ismail dalam kasus dugaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame.
Rauf bilang, dalam negara hukum Indonesia setiap warga negara diperlakukan sama artinya tidak ada yang kebal hukum.
Menurutnya, Kejari harus berani memeriksa Murad Ismail karena diduga turut bertanggung jawab dalam mengawasi BUMD termasuk Dok dan Perkapalan Waiame.
Pemeriksaan terhadap mantan Kapolda Maluku itu, lanjut Pellu, dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Dok dan PerÂkapalan Waiame secara transparan dan terbuka.
âMenurut saya mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail harus juga diperiksa dalam kasus tersebut, karena kasus ini terjadi pak Murad masih menjabat sebagai gubernur, dan sebagai pemegang saham PT Dok Perkapalan Waiame beliau seÂharusnya melakukan pengawasan secara ketat sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang berpotensi korupsi,â ujar Pellu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/6).
Pemanggilan Murad Ismail bukan suatu upaya untuk mencari-cari kesalahan tetapi lebih diutamakan pada pengungkapan fakta hukum atas sebuah dugaan korupsi.
Menurutnya Kejari tidak boleh hanya memeriksaan pihak perusaÂhaan, pejabat pemprov, bank saja teÂtapi juga mantan Gubernur Maluku harus diperiksa supaya kasus ini semakin terbuka.
Rame-rame Desak
Desakan agar penyidik KejakÂsaan Negeri Ambon segera memeriksa mantan Gubernur Maluku Murad Ismail, terus berdatangan.
Kejari dinilai tak punya alasan yang cukup untuk tidak melakukan pemaÂnggilan terhadap mantan GuÂbernur Maluku Murad Ismail dalam kasus PT Dok dan Perkapalan Waiame.
Demikian diungkapkan akademisi Hukum Unpatti Patrick Corputty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (10/6).
Corputty bilang, dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan BUMD seperti PT Dok dan Perkapalan Waiame hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif.
Menurutnya, jika penyidik Kejari Ambon telah menemukan indikasi adanya penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara atau daerah, maka seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, atau memperoleh keuntungan dari mekanisme penyimpangan tersebut patut dimintai keterangan.
âDalam hukum pidana pihak yang diduga mengetahui, terlibat atau memperoleh keuntungan termasuk para pemegang saham dan pemeÂgang kekuasaan tertinggi di level korÂporasi harus diperiksa,â kata Corputty.
Secara prinsip, kata Corputty memang pemegang saham bukanlah pihak yang secara otomatis bertangÂgung jawab secara pidana atas tindakan direksi.
Namun jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pemegang saham ikut merencanakan, menyeÂtujui atau mengetahui dan memÂbiarkan perbuatan melawan hukum tersebut terjadi maka dapat dipiÂdanakan.
âDalam hal ini, jika memang terdapat indikasi kuat bahwa mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail sebagai salah satu pemegang saham pengendali atau pemilik otoritas dalam pembentukan kebijakan keÂuangan BUMD mengetahui, atau bahkan menyetujui alokasi anggaran yang belakangan diduga disalahÂgunakan, maka tidak ada yang menghalangi penyidik untuk meÂmanggil dan memeriksa yang berÂsangkutan,â jelas Corputty.
Pemanggilan mantan Gubernur Murad Ismail bukan bentuk krimiÂnalisasi, tetapi bagian dari proses hukum guna menelusuri tanggung jawab pidana secara akurat, terÂutama jika penyimpangan terjadi secara sistemik dan melibatkan otoritas di tingkat kebijakan.
Terkait dengan pemberian kredit yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan diduga ada tekanan, Corputty menegaskan hal itu tentu harus menjadi bagian dari proses penyidik.
Makanya untuk menelusuri semua itu, kalau ada indikasi mengarah kesana maka pak Murad dapat diÂmintakan keterangan,â tegasnya.
Jaksa Bungkam
Kendati intens melakukan pemeÂriksaan terhadap sejumlah saksi, naÂmun Kejari Ambon enggan berkoÂmentar terkait desakan dari sejumlah kalangan untuk memeriksa mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail.
Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Ardiansyah ketika dikonfirmasi SiÂwaÂlima melalui pesan singkat WhatsÂApp, Selasa (10/6) hanya memÂbaca pesan namun tidak merespon.
Sementara Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, enggan memÂberikan komentar terkait desakan untuk periksa Murad Ismail.
âKalau soal desakan untuk pangÂgil dan periksa mantan Gubernur, nanti tanyakan saja langsung ke tim yah, karena saya masih cuti. Saya hanya bisa bantu soal saksi-saksi yang diperiksa saja, âtandasnya.
36 Saksi
Untuk diketahui sudah 36 saksi diperiksa penyidik Kejari Ambon dalam kasus ini. Sejak 7 Mei hingga Senin, 2 Juni 2025, penyidik memeÂriksa 25 saksi, ditambah 4 saksi lain diperiksa pada Kamis (5/6), sedangÂkan Rabu (4/6) kembali 3 saksi diperiksa, selanjutnya Selasa satu saksi diperiksa berinisial A yaitu Direktiu PT Benteng Persada (BPI).
Berikutnya pada Rabu (11/6) 3 direktur diperiksa yaitu, DTH, DiÂrektur PT. Inti Tehnika Solusi, OHO, Direktur PT. Sukses Abadi Persada dan BN sebagai Direktur PT. Mula Bahtera Marina Mandiri. (S-26)