AMBON, Siwalimanews – Penanganan kasus dugaan koÂrupsi anggaran penanganan CoÂvid-19 Tahun 2020 Kabupaten MaÂluku Tenggara (Malra) mandek.
Meski sempat memunculkan harapan lewat rangkaian pemerikÂsaan intensif oleh penyelidik DiÂrektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, namun perkembangan penangaÂnan kasus ini kini terkesan jalan tempat.
Sejak diperiksa pada 2024 lalu, termasuk menjelang Pilkada November lalu, belum ada langkah signifikan dari penyidik. Tidak ada peningkatan status perkara, meski informasi yang diperoleh menyeÂbutkan bahwa alat bukti untuk meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan sudah cukup kuat.
Kepolisian mengklaim kasus ini masih berada dalam tahap penyeÂlidikan dan masih jalan.
âSementara masih lidik,â kata Kabid Humas Polda Maluku KomÂbes Pol Areis Aminullah melalui Kasi Penmas AKP Imelda HauÂrissa, saat dikonfirmasi Siwalima melalui pesan whatsappnya, Rabu (16/4). Namun saat ditanya soal progress, Haurissa enggan memÂberikan penjelasan lebih lanjut.
Sikap aparat penegak hukum ini memunculkan sorotan dari berÂbagai kalangan. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku (YLBHM), Hendrik Lusikooy, menyatakan bahwa lambannya penanganan kasus ini menginÂdikasikan lemahnya komitmen penegakan hukum.
âPolisi harus bertindak profeÂsional, tanpa harus berlama-lama dengan perkara. Ini soal penegakan hukum, dan masyarakat ikut mengawal,â ujarnya singkat.
Masyarakat kini menunggu pembuktian nyata dari aparat penegak hukum. Apakah kasus ini benar-benar dituntaskan, atau justru akan kembali mengendap tanpa kejelasan. (S-25)