AMBON, Siwalimanews – Aparat penegak hukum baik jaksa dan polisi diminta mengusut sejumlah proyek di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang diduga diatur ponakan bupati, Iksan Sambo,
Tindakan ponakan Bupati SBB ini, tentu saja tidak dibenarkan dan bertentangan dengan aturan hukum, sehingga APH.
Praktisi Hukum Noke Philips Pattiradjawane menilai, jika dugaan ini benar maka telah terjadi benturan kepentingan yang nyata dan melanggar berbagai aturan perundang-undangan, untuk itu aparat penegak hukum harus menyelidiki dan mengusut tuntas dugaan ini termasuk memeriksa ponakan bupati.
âKok proyek pemerintah ponaÂkan yang atur?. Ini jelas tidak seÂhat dan berpotensi melanggar hukum. Aparat penegak hukum jangan tutup mata,â tegas Noke saat diwawancarai Siwalima di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (14/8).
Pengaturan proyek berdasarkan informasi yang dihimpun, alur dugaan pengaturan proyek berjaÂlan dengan cara penentuan pemeÂnang lelang di luar mekanisme resmi, dimana kontraktor diarahÂkan untuk berkoordinasi dengan ponakan bupati sebelum proses pengadaan dimulai.
Bahkan negosiasi paket pekerjaan kontraktor yang âsetujuâ diduga mendapat jaminan menang lelang atau penunjukan langsung, dan pihak tertentu diduga menerima âfee proyekâ sebagai kompensasi, maka praktik ini kata Noke, tidak hanya melanggar etika pemerintahan, tetapi juga berpotensi mengakibatÂkan keruÂgian keuangan negara, karena konÂtraktor yang dipilih bukan berdasarkan kualitas dan penawaran terbaik, melainkan kedekatan personal.
Padahal, dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pasal 5 huruf k, melarang adanya konflik kepentingan, termaÂsuk hubungan keluarga sedarah/semenda hingga derajat kedua dengan penyedia barang/jasa.
Begitupun UU Nomor: 30 tahun 2014 pasal 21 yang berbunyi, pejabat dilarang mengambil keputusan jika terdapat benturan kepentingan.
Selain itu, UU Nomor: 28 Tahun 1999 pasal 5 menuntut penyeleÂnggara negara bebas dari praktik KKN, termasuk nepotisme dan UU Tipikor pasal 3 dan pasal 12 huruf I yang berbunyi, menjerat setiap penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan negara serta UU Tipikor Pasal 12B yang mengatur larangan gratifikasi yang terkait jabatan.
Jika terbukti, ponakan bupati dan pihak-pihak yang terlibat dapat dijerat dengan sanksi pidana hingga 20 tahun penjara, dan denda miliaran rupiah sesuai UU Tipikor. Bahkan, kepala daerah bisa ikut terjerat jika terbukti mengetahui atau membiarÂkan praktik tersebut.
âNegara ini punya hukum, bukan kerajaan keluarga. Kalau ponakan atau keluarga kepala daerah seenakÂnya mengatur proyek, itu penghiÂnaan terhadap rakyat. Kami menÂdesak kejaksaan, kepolisian, dan KPK segera membentuk tim penyidik dengan memanggil saksi-saksi serta memeriksa dokumen lelang dan menelusuri aliran dana yang terkait,â pinta Noke.
Bagi-bagi Proyek
Sebelumnya diberitakan, Iksan Sambo, keponakan dari Bupati SeÂram Bagian Barat, Asri Arman diduga menjadi makelar proyek dengan membagi-bagi proyek ke para kontraktor, sebelum dilakukan pe-lelangan.
Bahkan bagi-bagi kue proyek yang ditenderkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPÂSE) atau Kelompok Kerja (POKJA) sudah diatur sesuai keinginan kepoÂnakan bupati tersebut, dengan cara diduga meneror pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga pegawai Pokja.
âPembagian proyek ini ponakan sekaligus anak angkat bupati yang mengaturnya dengan cara, memÂbagikan kepada kontraktor yang ia kenal dekat dan ia mendapatkan fee dari nilai kontrak. Bahkan bagi-bagi proyek ini, sudah mencuat dikalaÂngan kontraktor dan masyarakat di SBB,â beber Ketua Gerakan SBB Bersih, Jacobis Heatubun kepada Siwalima di Piru, Rabu (13/8).
Mencuatnya permainan kotor ini sebelum proyek di lelang kata HeaÂtubun, sudah dipastikan siapa peÂmiliknya. Sejumlah makelar proyek dan kontraktor mulai pasang harga dengan mahar alias uang muka yang harus disetor ke penguasa sebagai komitmen untuk mendapatkan paket tender atau jenis pekerjaan di setiap OPD, salah satunya pembangunan ruÂmah dinas tenaga kerja PuskesÂmas Limboro Desa Luhu dengan nilai anggaran Rp475 juta.
Kemudian pekerjaan pembanguÂnan Puskesmas Limboro dengan nilai proyek Rp1,3 miliar, PembaÂngunan Spam Jaringan Perpipaan Desa Luhu dengan nilai anggaran Rp750 juta, proyek jaringan Spam Air Bersih Dusun Melati dengan nilai anggaran Rp1,7 miliar serta berbagai proyek lainnya.
Hal ini terkuak, setelah salah satu kontraktor yang merasa dirinya didiskriminasikan dalam sebuah percakapan, sehingga sistem bagi-bagi proyek tersebut terbongkar. Bahkan ada beberapa nama konÂtraktor yang direkomendasikan sebagai pengatur proyek oleh sang ponakan bupati ini.
âSudah ada beberapa proyek terbagi meski belum dilelang. Atas tindakan anak angkat bupati ini sehingga membuat kontraktor lain kecewa. Bahkan disebut sebut dalam pekerjaan proyek tahun ini, ponakan bupati yang mengatur semuanya,â tutur Heatubun.
Menurutnya, anak angkat sang bupati ini, dianggap sebagai ketua kelas, sebab ia bertugas untuk meÂnentukan siapa yang akan mengerÂjakan proyek tahun ini.
Permainan kotor ini, harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum, sebab memicu terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pasalnya, ketika proyek sudah dibagi-bagi sebelum dilelang, maka akan menimbulkan kualitas pekerjaan yang tidak baik.
âKalau sudah ditentukan siapa yang akan kerja, yah pasti kualitas dari proyek tersebut juga nantinya tidak maksimal. Aapart penegak hukum jangan tutup mata lihat persoalan seperti ini, karena bagi-bagi proyek ini saja sudah salahi aturan dan akan berdampak negatif bagi pembangunan di SBB kedepannya,â cetus Heatubun.
Iksan Sambo yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Rabu (13/8) mengajak untuk bertemu dan meminta agar berita tersebut jangan dipublikasikan. âIni Kapasitas apa dan isu itu hal biasa, saya minta beritanya jangan dimuat yah,â pinta Sambo kepada Siwalima.
Sementara itu, Kepala ULP La Bastian saat dikonfirmasi Siwalima di ruang kerjanya selalu menghindar, bahkan jarang berada di ruang kerjanya. Begitupun saat dikonÂfirmasi memalui telepon selulernya, ia selalu tak menggubris panggilan masuk, bahkan seringkali berada di luar jangkauan. (S-26)