AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD ProÂvinsi Maluku mendesak Kejaksaan Tinggi meÂngÂusut kasus dugaan korupsi 15 paket pekerÂjaan pekerjaan di Dinas Pendidikan Maluku.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD ProÂvinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin merespon desakan Forum Pemuda Anti Korupsi agar Kejati mengusut dugaan koÂrupsi di Dinas PenÂdidikan Maluku.
Sejumlah proyek yang bermasalah terÂsebut berawal dari teÂmuan BPK Tahun 2023 dimana terdapat kelebihan bayar pada 15 paket proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.
Rovik menjelaskan, jika ada desakan dari masyarakat terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah ProÂvinsi termasuk Dinas Pendidikan maka wajib ditindakÂlanjuti.
âYang pasti kalau memang ada indikasi dan laporan itu sebaliknya proses oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku agar publik mengetahui secara jelas,â ucap Rovik.
Kejati kata Rovik tidak boleh membiarkan begitu saja setiap laporan yang disampaikan masyaÂrakat tanpa ada tindaklanjut, karena dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat.
Selain itu jika tuntutan Forum Pemuda Anti Korupsi ini tidak diproses maka akan menjadi isu liar ditengah masyarakat..
âPrinsipnya kami mendukung seluruh proses penegakan hukum yang lakukan kejaksaan tinggi termasuk dalam kaitan dengan 15 paket pekerjaan di Dinas PendiÂdikan,â terangnya.
Demo Minta Usut
Sebelumnya, Forum Pemuda Anti Korupsi (FPAK) menyerunduk Kejaksaan Tinggi Maluku meminta, lembaga adhyaksa itu memeriksa 15 paket proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang diduga bermasalah.
15 paket proyek milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tersebut merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Insun Sangadji harus diperiksa Kejati Maluku.
FPAK dalam aksi demo di Kantor Kejati Maluku, Jumat (6/9) menilai adanya dugaan keterlibatan Kadis Dikbud, Insun Sangadji dalam 15 proyek bermasalah sesuai hasil temuan BPK Provinsi Maluku yang dirillis dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku.
Koordinator FPAK, Rizky Rumadan meminta Kajati Maluku untuk tindaklanjuti temuan BPK tentang kelebihan bayar  15 paket pekerjaan di Dikbud yang meruÂpakan temuan yang disinyalir merugikan daerah.
Lanjutnya, Insuun Sangadji juga harus dimintai diperiksa, dan bila perlu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kasus terÂsebut, sehingga tidak menghiÂlangkan barang bukti dan melakukan rekayasan terhadap laporan-laporan hasil temuan baik DPRD Maluku, BPK, Inspektorat maupun laporan-laporan masyarakat.
FPAK juga menyoroti Insuun Sangadji yang masih diperkerjakan meski sudah melewati usia pensiun sebagai PNS di lingkup Pemda Maluku.
âKami juga meminta  Rektor   Universitas Pattimura untuk menarik kembali Insun Sangadji untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai dosen (pengajar) di llingkup Universitas Pattimura sehingga tidak menyeret lembaga Universitas Pattimura dalam berÂbagai proses hukum di balik perÂbuatan dan ketidak profesionalnya Insun Sangadji,â tegas FPAK.
Akan Tindaklanjuti
Sementara itu, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardy mengakui telah menerima surat pernyataan sikap FPAK.
âSuratnya memang sudah kami terima dari koordinator FPAK Rizky Ramadan dan selanjutnya kami teruskan kepada pimpinan Kejati Maluku,â kata Ardy usai demo.
Menurut Ardy, inti dari tuntutan FPAK Maluku adalah kejaksaan diminta menindaklanjuti temuan BPK RI tentang kelebihan bayar 15 paket pekerjaan di Disdikbud proÂvinsi karena disinyalir menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. (S-20)