AMBON, Siwalimanews – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno mendeÂsak aparat penegak huÂkum baik Kejati dan Polda Maluku untuk meÂngusut berbagai maÂsaÂlah yang terjadi di Bank Maluku Malut, termasuk maÂsalah remunerasi.
PasalÂnya, pemberian remuÂnerasi kepada deÂwan direksi Bank MaÂluku Malut tersebut tidak seÂsuai dengan proÂseÂdur, fatalnya lagi peÂngawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai belum maksimal .
Hal ini disampaikan, WenÂno merespon tuntutan PerÂkumpulan Mahasiswa Nusa Ina (Permanusa) Maluku yaÂng meminta Penjabat GuberÂnur Maluku, Saldi Ie menÂcopot Direktur Bank Maluku akibat banyak masalah yang menimpa bank milik daerah seperti remunerasi.
Kata Wenno, aparat penegak huÂkum harus mengusut semua persoaÂlan yang terjadi di Bank Maluku seÂperti remunerasi, dan kasus dugaan hilang uang 1,5 miliar di Bank MaÂluku Cabang Namlea.
Kasus-kasus tersebut harus beÂrani diungkap aparat penegak hukum agar kedepan tidak terjadi terjadi lagi.
âAparat penegak Hukum harus merespons tuntutan masyarakat dengan cara melakukan penyelidiÂkan atas dugaan tersebut, jangan sampai ada masalah yang berkaitan keuangan bank jangan di biarkan berlarut-larut,â tegasnya
Wenno menjelaskan, aksi demonÂstrasi yang terjadi merupakan bagian dari keresahan masyarakat terhadap manajemen Bank Maluku yang dianggap tidak berhasil dalam mengelola bank plat merah tersebut.
Aksi demontrasi tersebut kata Wenno harus direspon oleh pemeÂgang saham yang disampaikan keÂpada kepala daerah di Maluku dan Maluku Utara.
âMesti evaluasi dilakukan melalui RUPS supaya bisa di perbaiki, jika ada kekurangan, tidak boleh dibiarkan manajemen seperti itu,â ungkap Wenno.
Pemegang saham lanjut Wenno harus melakukan pembenahan terhaÂdap manajemen Bank Maluku agar kerja-kerja perbankan dapat berjalan dengan baik.
Permanus Demo
Puluhan mahasiswa yang tergaÂbung didalam Perkumpulan MahaÂsiswa Nusa Ina (Permanusa) Maluku melakukan demo di Kantor Cabang Bank Maluku Malut, Jalan Pattimura, Senin (12/8).
Saat menyampaikan aspirasi, Permanusa minta Penjabat Gubernur Maluku, Sadli Ie mencopot Direktur Utama Bank Maluku Malut dari jabatannya, sebab ada indikasi kerja sama gelap yang dilakukan.
Hal itu diungkapkan Korlap PerÂmanusa, Anjas Hanubun kepada SiwaÂlima usai menggelar DemonsÂtrasi di depan bank milik plat merah itu.
âDemo hari ini di Bank Maluku Maluku Utara terkait dengan duÂgaan pemberian remunerasi yang diÂlakukan oleh pihak direksi dan komisaris yang tidak sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2007 yang dari tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak melalui RUPS, sebagaimana yang dijelaskan oleh undang-undang tersebut. Nah jadi tidak Melalui rapat umum pemegang saham,â ujarnya.
Untuk mengakali temuan tersebut, lanjut dia, pihak direktur dan komisaris kemudian membuat surat edaran kepada pemegang saham di 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku dan Maluku Utara untuk menyetujui bahwa dari tahun 2021 sampai 2023 telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham, padahal itu tidak ada dan itu temuan OJK langsung.
Namun sayangnya temuan terseÂbut tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, sehingga pihaknya menyuarakan hal ini guna meminta Penjabat Gubernur agar mencopot Direktur utama bank daerah tersebut.
Dia menilai penanganan kasus ini tidak ada transparansi, karena sejak tahun 2021 diduga Bank Maluku Malut tidak memenuhi aturan yang ditetapkan oleh OJK sebesar 3 triliun.
Menurutnya, ada beberapa orgaÂniÂsasi yang diduga kuat telah disuap untuk tidak melakukan aksi demonstrasi demi membuka borok kasus ini. âKami menegaskan, kami tidak pernah beraudiens dan mengÂambil uang sepeserpun dari Bank Maluku-Maluku Utara untuk mengÂhentikan kasus ini. Kami menduga ada bayaran terhadap orang tertentu untuk mengamankan kasus ini, untuk menyembunyikan kejaÂhatan, padahal secara jelas ada temuan,â katanya. (S-20)