AMBON, Siwalimanews – Persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 tahun anggaran 2020 pada Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali mengungkap fakta mengejutkan.
Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana KoÂrupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (26/8), Jaksa Penuntut Umum menyebut nama Zarif Riadi, Kasubag PerenÂcanaan Dinas Sosial SBB, sebagai pihak yang turut serta dalam perbuatan melawan hukum meÂnyeÂbabkan kerugian negara sebesar Rp5,5 miliar.
Selama ini, kasus tersebut hanya menjerat dua pejabat Dinas Sosial SBB, yakni mantan Kepala Dinas Sosial, Joseph Rahanten, dan Bendahara Pengeluaran, Mientje Y.G. Lekransy.
Keduanya didakwa telah melaÂkukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 tahun 2020 yang bersumber dari APBD SBB.
Kerugian negara yang ditimbulÂkan mencapai Rp 5.546.750.000,00 sebagaimana hasil perhitungan penyidik Kejaksaan Negeri SBB.
Namun, dalam dakwaan yang dibacakan JPU, muncul nama baru yakni Zarif Riadi. Kehadiran nama tersebut sontak menimbulkan tanda tanya, karena hingga saat ini, hanya dua orang terdakwa yang diadili.
Hal ini membuat kuasa hukum terdakwa Joseph Rahanten, Boyke Lekipiouw, bersama rekannya M. Ali Aqsa Haupea langsung menyoroti ketidakjelasan status hukum Zarif Riadi.
âDalam dakwaan jaksa, disebutÂkan ada tiga orang yang melakukan perbuatan turut serta, namun hanya dua yang dijadikan terdakwa,â ungÂkap Lekipiouw kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (26/8).
Menurutnya, berdasarkan uraian jaksa, terdapat indikasi kuat bahwa Zarif Riadi ikut menggunakan dana bansos untuk kepentingan pribadi. Namun hingga kini, belum ada langkah hukum yang diambil terhaÂdap pejabat tersebut.
âBahkan, sampai saat ini tidak ada pengembalian kerugian negara dari yang bersangkutan. Kami tentu mengapresiasi kerja penyidik, tetapi semua dalil yang dibacakan jaksa harus dapat dipertanggung jawabÂkan di pengadilan. Artinya, tidak boleh ada pihak yang dibiarkan lolos jika memang terbukti ikut serta,â tegas Lekipiouw.
Sementara itu, kuasa hukum lainÂnya, M. Ali Aqsa Haupea mengÂungkapkan, pihaknya akan terus menyoroti perkembangan kasus ini, karena menyangkut keadilan bagi kliennya.
âApa yang sudah disampaikan JPU di persidangan tentu akan kami uji kebenarannya,â tegasnya.
Kronologis
Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 di SBB ini bermula dari temuan adanya penyimÂpangan pada pengelolaan anggaran BTT tahun 2020.
Setelah dilakukan penyidikan intensif oleh tim Pidana Khusus Kejari SBB, akhirnya pada 28 April 2025 ditetapkan dua tersangka, yaitu Rahanten dan Lekransy.
Keduanya resmi ditahan pada 2 Mei 2025 setelah penyidik menyataÂkan bukti-bukti sudah cukup.
Dalam proses penyidikan, tim jaksa telah memeriksa sedikitnya 301 saksi, menghadirkan keterangan ahli, serta mengumpulkan 186 dokuÂmen sebagai alat bukti. Dari hasil ekspose perkara, disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 5,5 miliar.
Atas perbuatannya, kedua terdakÂwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang NoÂmor 31 Tahun 1999 tentang PemÂberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi, sebaÂgaiÂmana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 18, serÂta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ancaman pidana dari pasal-pasal tersebut tergolong berat, yakni minimal 4 tahun penjara hingga maksimal 20 tahun, serta denda mulai Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.
Persidangan kasus ini kini terus berlanjut di Pengadilan Tipikor Ambon. Publik pun menunggu apakah fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan menyeret nama baru selain dua terdakwa utama.
Sorotan tajam kini mengarah pada peran Zarif Riadi, yang dalam dakwaan disebut turut serta dalam dugaan korupsi namun hingga kini status hukumnya belum jelas.
âApakah nantinya akan ada peneÂtapan tersangka baru, ataukah nama itu hanya muncul dalam dakwaan tanpa tindak lanjut, kita lihat dalam proses persidangan berikutnya,â pungkas Lekipiouw. (S-26)