AMBON, Siwalimanews –Â Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mulai mengÂaudit kerugian negara kasus dugaan korupsi tukar guling lahan DiÂnas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku dengan lahan milik Yayasan Poitech
Audit yang dilakuÂkan lebih dari sepekan ini berlangsung di marÂkas Ditreskrimsus PolÂda Maluku yang terÂletak di kawasan Batu Meja, Kecamatan SiriÂmau, Kota Ambon.
âBenar permintaan penyiÂdik Subdit III Tipikor DitresÂkrimsus Polda Maluku, rekan-rekan BPK sampai saat ini masih melakukan audit untuk mengetahui seberapa besar nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari proyek ini,â ungkap Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Harold Huwae melalui Plh Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Andi Zulkifli kepada wartawan di Ambon, Kamis (5/10).
Kata dia, untuk melengkapi proses audit kerugian negara tersebut, seÂjumlah pihak telah dimintai keteÂrangan.
Pihak-pihak tersebut berasal dari Yayasan Poitech, Pejabat Pemprov yang masih aktif maupun pensiun serta anggota DPRD Maluku yang aktif maupun mantan anggota DPRD Maluku yang mengetahui kasus tersebut.
Dalam proses ini, BPK tak sendiri mereka akan mengandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Tunggu PKN
Sebelumnya, penyidik DitreskrimÂsus Polda Maluku masih terus meÂlakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tukar guling lahan aset PemÂprov Maluku dan Yayasan Poitech.
Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Harold Wilson Huwae menegaskan, pihaknya tinggal menunggu hasil perhituÂngan kerugian Negara (PKN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan
âSurat perintah audit sudah turun untuk segera dilakukan audit keruÂgian negara,âjelas Huwae kepada wartawan di Mapolda Maluku, Jumat (17/9).
Huwae menjelaskan, sejumlah rangkaian penyidikan telah dilakuÂkan termasuk pemeriksaan mantan Gubernur Maluku, Said Assagaf oleh tim penyidik unit 1 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku yang diturunkan ke Jakarta.
Selain menunggu hasil audit Ditkrimsus juga melakukan kordinasi dengan Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantas Korupsi akhir Agustus 2023, mengingat kasus ini menjadi atensi Bareskrim maupun KPK.
Untuk itu setelah mengantongi hasil audit, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status Assagaf.
âNanti setelah ada hasil audit baru kita lakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka, tunggu saja perkembanganya,âpungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, polisi tetap keukeh untuk melakukan penyelidikan kasus tukar guling lahan milik Perpustakaan Pemprov Maluku
Kendati pihak yayasan PendidiÂkan Poitek meminta penyidik DitresÂkrimsus Polda Maluku untuk mengÂhentikan kasus tukar guling tersebut namun polisi tetap usut
Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Harold Huwae memastikan pihaknya tetap mengusut kasus dugaan korupsi tersebut.
Untuk diketahui, kasus ini berÂawal dari rencana Yayasan Poitek yang berminat melakukan tukar guling lahan Pemprov yang terletak di Jalan AY Patty, dengan tiga kapling lahan mereka di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon
Kedua pihak yang berkepentiÂngan lalu melakukan kesempatan. Poitek akan memberikan tiga SHM mereka seluas 4.612 meter persegi. selain itu, mereka juga membayar Rp9,4 miliar kepada Pemprov.
Informasinya, Pemprov Maluku telah menerima bayaran dari YayaÂsan Poitek sebesar Rp1,4 miliar. YaÂyasan ini sendiri memiliki tiga SHM seluas 4.612 meter persegi. SedangÂkan Perpustakaan daerah memiliki lahan seluas 3.449 meter persegi. dengan demikian harga yang belum dibayarkan yayasan Poitek Rp8,4 miliar ke Pemprov
Mirisnya, Poitek baru melunasi Rp1,4 miliar, bisa dengan mudah memperoleh sertifikat tanah milik Pemprov tersebut, informasinya pemprov menghitung pembayaran Rp9,4 miliar tersebut belum termasuk harga lahan dan baru bangunannya saja. (S-10)