AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik KejakÂsaan Tinggi Maluku meÂngusut proyek pembaÂnguÂnan talud pengenÂdalian banjir di NamÂrole, Kabupaten Buru Selatan
Proyek milik Dinas PUPR Provinsi Maluku senilai Rp14 miliar itu bersumber dari pinjaman dana PT PT Sarana Multi InfraÂstruktur.
Tim penyidik Kejati Maluku telah menaiÂkan status kasus ini daÂri penyelidikan ke peÂnyidikan. dan terus berÂupaya mencari data dan fakta pembangunan talud pengenÂdalian banjir di Namrole berÂbau korupsi.
Buktinya hari ini, Rabu (11/10) penyidik memeriksa empat pejabat Dinas PUPR Maluku yaiÂtu, Kasubag Keuangan berinisial PNÂM, Kabid Sumber Daya Alam berÂinisial R, bendahara pengeluaran, CJS dan Ketua Pokja Provinsi Maluku, R
Kasi Penkum Humas dan Kejati Maluku, Wahyudi Kareba ketika diÂkonfirmasi membenarkan pemerikÂsaan 4 pejabat tersebut.
âIa benar hari ini penyidik meÂmanggil dan memeriksa empat pejaÂbat di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku diantaranya tiga itu dari Dinas PUPR sementara satunya yakni Ketua Pokja Provinsi Malukuâ ungkap Wahyudi kepada Siwalima di ruang kerjanya.
Ketika ditanyakan soal nama-nama empat pejabat Dinas PUPR Provinsi Maluku tersebut Kasi PenÂkum mengaku tidak mengetahuinya.
Informasi yang diperoleh SiwaÂlima empat pejabat yang diperiksa itu Kasubag Keuangan inisial PNM, Kabid SDA inisial RS, Bendahara Pengeluaran inisial CJS dan Ketua Pokja Maluku inisial R
Dijelaskan, kasus pembangunan Talud pengendalian banjir KabupaÂten Buru Selatan diduga mangkrak dengan nilai proyek sebesar 14 miliar lebih, namun pekerjaan tidak diÂselesaikan
âDalam kasus ini anggaran yang diperuntukkan sebesar 14 miliar lebih, namun dalam perjalannya anggaran sebesar itu pun proyek tidak terselesaikan,â ujar Wahyudi.
Untuk diketahui, proyek pembaÂnguÂnan talud senilai Rp14 miliar di Kabupaten Pulau Buru senilai Rp. 14 miliar.
Infrastruktur yang digarap konÂtraktor bernama Liem Sin Tiong tidak sesuai spesifikasi atau petunjuk pelaksanaan, akibatnya mengurangi nilai proyek yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Tiong begitu sapaannya kini mendekam dibalik jeruji besi kasus suap mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa.
Wahyudi mengungkapkan, kasus pembangunan talud pengendali banjir ini sudah ditingkatkan ke penyidikan.
Juga Usut Haruku
Selain proyek pembangunan talud pengendalian banjir, lanjut WahÂyudi, tim penyidik Kejati Maluku juga mengusut proyek air bersih SM Haruku, dua kasus ini sudah ditiÂngkatkan statusnya ke penyidikan.
âAda dua kasus yang ditangani yaitu, proyek air bersih di pulau Haruku dan talud di Buru. Sudah naik penyidikan,â ucap Wahyudi kepada wartawan diruang kerjanya, Senin (9/10)
Wahyudi mengungkapkan, tim penyidik telah memeriksa 8 saksi diantaranya, Pejabat Pelaksana TekÂnis Kegiatan (PPTK) dan Kelompok kerja (Pokja) Dinas PUPR Provinsi Maluku.
Demikian diungkapkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada Siwalima di ruang kerjanya, Senin (9/10).
Menurutnya, kasus yang berstaÂtus penyidikan itu hari ini 8 saksi memenuhi panggilan penyidik.
âJadi kasus air bersih pulau Haruku yang bersumber dari angÂgaran SMI ini statusnya penyidiÂkan. Hari ini pemeriksaan sementara diÂlakukan dengan memeriksa 8 saksi yang datang dari unsur PPTK dan Pokja,â ungkap Kareba
Kareba menegaskan, tim penyidik Kejati Maluku komitmen untuk menuntaskan kasus ini, sehingga sejumlah saksi di tingkat penyidikan mulai diperiksa.
âSaksi-saksi di tingkat penyidikan hari ini diperiksa di Kantor Kejati Maluku,â tegasnya.
Temukan Penyimpangan
Setelah lama melakukan proses penyelidikan, akhirnya Kejaksaan Tinggi Maluku menaikan status kasus dugaan korupsi proyek air bersih SMI Haruku mangkrak ke penyidikan.
Kejaksaan Tinggi Maluku menemukan potensi penyimpaÂngan dalam proyek air bersih Haruku yang dibiayai dengan dana PT Sarana Multi Infrastruktur dengan nilai kontrak 12,4 miliar rupiah
Asisten Intelijen Kejati Maluku Maluku, Muji Martopo yang dikonÂfirmasi Siwalima membeÂnarÂkan kasus proyek air bersih SMI Haruku sudah naik ke penyidikan.
âIya, benar. Sudah di penyidikan. Sudah di Pidsus,â akui Asisten Intelijen Kejati Maluku, Muji Martopo kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (4/10).
Namun Asintel menolak berkoÂmentar lebih jauh terkait kasus ini, karena prosesnya sudah di bidang Pidsus. Ketika ditanyakan juga soal fakta-fakta apa saja yang ditemukan sehingga kasus ini sudah dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, Asintel tidak menyeÂbutkannya. (S-26)