AMBON, Siwalimanews – Penyidik DitÂreskrimsus PolÂda Maluku memeÂriksa saksi ahli terkait proyek pembangunan jalan Danar-Tetoat KaÂbupaten Maluku TeÂnggara.
Proyek jalan yang dibangun tahun 2023 milik Dinas PUPR deÂngan anggaran 7,2 miliar ini diduga berÂmasalah dan berÂpotensi koÂrupsi.
Karenanya proÂses penyidikan kasus ini masih dilakukan penyiÂdik Ditreskrimsus PolÂda Maluku, sambil meÂnunggu audit pengÂhitungan kerugian neÂgara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
âUntuk Jalan DanarâTetoat, masih lanjut pemeriksaan saksi ahli. Tersangka belum ditetapkan,â ujar Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Aries Aminulla, melalui Kasi Penmas AKP Imelda Haurissa, dalam pesan whatsappnya kepada Siwalima, Selasa (15/4).
Dia mengakui, kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan Danar-Tetoat masih terus berlangsung, dan belum ada penetapan tersangka.
Diketahui, proyek infrastruktur senilai Rp7,2 miliar itu tengah dikaji oleh penyidik dari berbagai aspek, termasuk teknis pekerÂjaan dan potensi kerugian negara. Pemeriksaan lapangan telah dilakukan oleh tim penyidik pada pertengahan Maret 2025 lalu.
âMinggu lalu, tim sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik guna menghitung potensi kerugian negara,â kata Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Piter Yanottama, Senin (17/3) lalu.
Penyidik saat ini masih fokus mengumpulkan alat bukti, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap ahli konstruksi jalan. Tujuannya adalah untuk memperjelas unsur pidana dalam proyek tersebut.
âSaat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang perkara pidananya dan menentukan siapa tersangkanya. Prosesnya sedang mengarah ke sana (penentuan tersangka-red),â jelas Kombes Piter.
Ditambahkan, penyidik juga telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap proyek tersebut. Jika hasil audit menunjukkan adanya kerugian negara, maka unsur tindak pidana korupsi akan terpenuhi dan penetapan tersangka segera dilakukan.
âSiapa tersangkanya? Mereka adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya potensi korupsi tersebut,â tegas Piter.
Saat disinggung mengenai isu yang menyebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, Ismail Usemahu, bakal ditetapkan sebagai tersangka, Piter menekankan bahwa keputusan tersebut akan diambil dalam forum gelar perkara.
âKami akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab,â pungkasnya. (S-25)