AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Negeri Ambon telah melimpahkan berkas tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana koÂrupsi alokasi dana BOS pada SMP Negeri 9 Ambon ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon.
Kepala Kejari Ambon, AdrianÂsyah mengungkapkan, JPU telah melimÂpahkan berkas tiga terÂsangka maÂsing-masing Lona PariÂnussa selaku Kepala Sekolah, MaÂriance Laturate selaku bendahara dan Yuliana Putileihalat selaku bendahara ke Pengadilan pada Kamis (6/3) lalu.
âKita sudah limpahkan ke PengÂadilan pada hari Kamis minggu lalu dan jadwal sidangnya sudah keluar yaitu sidang dengan agenÂda pembacaan dakwaan berlangÂsung tanggal 17 Maret mendaÂtang,â ungkap Kajari Ambon kepada Siwalima di Kantor Kejari Ambon, Senin (10/3).
Disinggung soal adanya upaya praperadilan yang diajukan oleh tersangka Lona Parinussa, Kajari menjelaskan bahwa itu merupakan hak dari pihak tersangka. Namun hal itu tidak bisa menghalangi upaya Kejari Ambon untuk melimpahkan berkas tiga tersangka ke Pengadilan.
âJika ada yang bilang kalau pihak tersangka ajukan praperadilan kemudian jaksa tidak bisa melimÂpahkan berkas ke Pengadilan, itu dasar hukumnya apa?, âujarnya.
Menurutnya, jaksa dalam upaya melakukan pengusutan tindak piÂdana korupsi berpedoman pada aturan yang berlaku. Yang mana hal itu juga merupakan urusan internal dari kejaksaan.
âDasar hukum kita di KUHAP, dan tahap 2 maupun pelimpahan ke PeÂngadilan merupakan urusan internal kejaksaan dan tidak ada aturan yang lain. Kita berpegang pada pasal 139 KUHAP bahwa yang menentukan layak atau tidaknya berkas itu dilimÂpahkan adalah jaksa, âtegas Kajari.
Dalam domainnya, kata Kajari, terÂkait dalam penahanan maupun peneÂtapan tersangka dalam perkara ini suÂdah memenuhi alat bukti. Sehingga tidak ada alasan untuk jaksa tidak memÂproses berkas itu hingga ke pengadilan. âJadi tidak ada alasan untuk jaksa tidak limpahkan ke pengadilan. Nanti kita lihat di pengadilan itu perkemÂbangannya seperti apa. Apakah alat bukti yang kita ajukan itu valid atau tidak, nanti kita buktikan di pengadilan, âtuturnya.
Kajari juga menambahkan bahwa dalam mekanisme baik itu jemput paksa hingga penetapan tersangka telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sehingga jika tersaÂngka mengajukan praperadilan, itu merupakan hak dari tersangka.
âKan kita panggil 3 kali tidak pernah hadir dan tidak kooperatif hingga upaya paksa itu dilakukan. ItuÂpun kita hadirkan masoh berÂstaÂtus sebagai saksi yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka seteÂlah menjalani proses pemeriksaan dan kemudian dilakukan penahanan, âtandasnya. (S-29)