AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon telah merampungkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengguÂnaan DIPA untuk beÂlanja barang dan beÂlanja modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun AngÂgaran 2022.
Usai dinyatakan lengkap, maka tim Jaksa PenunÂtut Umum akan melaÂkukan tahap II atau pelimpahkan berkas perkara dan terdakwa ke Pengadilan Tipikor jika telah memenuhi syarat formil dan maÂterill.
Demikian diungkapkan Kasi Intel Kejari Ambon, Ali Toatubun kepada Siwalima melalui sambungan selulerÂnya, Jumat (9/2). Melalui sambungan teleponnya
âPada Rabu, 7 Februari 2024 telah dilakukan penyeÂrahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Kejaksaan Negeri Ambon kepada Jaksa PeÂnuntut Umum. Setelah melakukan peÂnelitian berkas perkara jaksa peÂnuntut umum kemudian akan menentukan sikap Apakah berkas perkara penyidikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil atau belum.
Dikatakan, apabila berdasarkan hasil penelitian berkas perkara terÂdapat kekurangan syarat formil mauÂpun materiil, maka akan dikemÂbalikan disertai petunjuk kepada jaksa penyidik untuk dilengkapi.
âSebaliknya apabila berkas perÂkara penyidikan tersebut telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materiil, maka JPU akan meÂnyatakan berkas perkara telah lengkap dan meminta kepada jaksa penyidik untuk melakukan penyeÂrahan tersangka dan barang bukti tahap II untuk lanjutkan dalam tahap penuntutan di Pengadilan Negeri Ambon,â Ujar Toatubun
Dilengkapi
Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon merampungkan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan DIPA untuk belanja barang dan modal pada Politeknik Negeri Ambon tahun 2022.
âUntuk kasus Poltek kita sedang lengkapi berkas tiga tersangka, samÂbil menunggu audit,â ungkap Kasi Pidsus Kejari Ambon, Eka Palapia wartawan di Ambon, Senin (23/10).
Tiga tersangka yaitu, Fence SalÂhuteru, Wakil Direktur II Bidang Umum dan Keuangan Poloiteknik Negeri Amboin Tahun 2018-2022, dan selaku Pejabat PenandataÂnganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Sprindik NoÂmor PRINT-02/Q.1.10/Fd.2/07/2023
Wilma E Ferdinandus, selaku PNS Politeknik Ambon/PPK Kegiatan Rutin Poltek berdasarkan Sprindik Nomor PRINT-04/Q.1.10/FD.2/10/2023
Chistin Siwalete selaku PNS Poltek/PPK Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Poltek Ambon berdasarkan sprindik Nomor PRINT-05/Q.1.10/Fd/10/2023
Untuk kemungkinan adanya terÂsangka baru, Mantan Kasi Intel Kejari Kepulauan Tanimbar itu mengaku, semuanya kemungkinan akan terjadi. Dimana, saat ini, rangkaian penyidikan dengan meÂmeriksa sejumlah saksi masih terus dilakukan penyidik.
Dalam kasus tersebut, dari hasil perhitungan sementara kerugian negara oleh penyidik Kejari Ambon adalah sebesar Rp.1.875.206.347.
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan DIPA untuk belanja barang dan belanja modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022.
Temuan bukti dugaan korupsi tersebut setelah tim penyidik Kejari Ambon melakukan ekspos dan akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Adryansah didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Eka Palapia, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ambon, Ali Toatubun dan Kacabjari SapaÂrua, Ardy saat Konfrensi pers di ruang rapat Kantor Kejari, Belakang Soya Ambon, Jumat (13/10) menyeÂbutkan, penetapan tiga tersangka tersebut setelah pihaknya melakuÂkan ekspos bersama dan melalui tahapan koordinasi dengan LemÂbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Badan PengÂawasan Keuangan dan PembaÂngunan (BPKP).
âSetelah kita berkoordinasi deÂngan beberapa lembaga terkait untuk mendapatkan keterangan ahli dalam hal ini LKPP dan BPKP selaku auditor, dan dalam ekspos kami sepakat menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu, pertama inisial FS selaku pejabat penandaÂtanganan surat perintah membayar (PPSPM) tahun 2018 sampai 2022, Kedua WEF selaku PPK rutin, Ketiga CS selaku PPK penyediaan barang dan jasa Poltek Ambon,â ujar Kajari.
Kajari mengungkapkan, modus operandi yang dilakukan para terÂsangka yaitu WF dengan sepengeÂtahuan FS selaku PPSPM membuat kebijakan terhadap beberapa kegiaÂtan yang dilaksanakan oleh 5 penyedia atas paket pekerjaan.
Lima paket pekerjaan atas nama CV. K dan CV. SA yang mana seluruh paket pekerjaan atas nama 2 peÂnyedia tersebut diambil alih pelakÂsanaannya oleh Politeknik Negeri Ambon.
Sedangkan 3 penyedia atas nama Sedangkan 3 penyedia atas nama CV.AIT,CV. Empat Pertama dan CV, SAP ada sebagian kegiatan dilaksaÂnakan sendiri oleh penyedia terÂsebut, dan ada beberapa paket pekerjaan atas nama penyedia diambil alih oleh pihak Politeknik.
Atas pengambilalihan paket-paket yang dikerjakan sendiri oleh PoliÂteknik Ambon dengan mengatasÂnamakan penyedia diberikan imÂbalan fee sebesar 3% dari nilai kegiatan kepada masing-masing penyedia.
Tersangka FS sebagai PPSPM menyetujui proses yang diajukan oleh PPK kegiatan rutin untuk penerbitan SPM, padahal FS tahu bahwa administrasi yang diajukan oleh BPK tidak sesuai dengan ketentuan, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh PPSPM dan pihak pelaksana kegiatan lainÂnya pada Poltek Ambon.
Selain itu, PPK pengadaan barang dan jasa mengadakan perintah dari FS untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan perunÂtukannya, dan tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang sah. Akibat perbuatan tersebut setelah ditemukan kerugian negara sementara Rp1.875.206.347
Kerugian Negara ini, lanjut Kajari akan menunggu hasil audit pengÂhitungkan kerugian Negara dari auditor BPKP,â katanya. (S-26)