SIWALIMA.id > Berita
Bendahara Pengeluaran BPKAD Bursel Diperiksa
Hukum | Rabu, 2 Juli 2025 pukul 23:15 WIT

AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa, FS selaku Bendahara Pe­ng­eluaran Badan Penge­lola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabu­paten Buru Selatan tahun 2017-2021.

FS diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pe­nyalahgunaan anggaran PT Bipolo Gidin Kabupaten Bursel.

Selain bendahara pe­nge­luaran jaksa juga me­meriksa tiga saksi lainnya yaitu, FS selaku manajer operasional PT Bipolo tahun 2013 hingga 2021. Ke­mudian saksi NE selaku Ticketing PT Bipolo tahun 2013 sampai 2017 dan SR, staf pada PT. Bipolo Gidin

Demikian diungkapkan Kasi Hu­mas dan Penkum Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (1/6).

Ardy menyebutkan, para saksi diperiksa selama lima jam lebih mulai dari pukul 09.00 WIT hingga 14.15 WIT. “Yang pasti dalam kasus ini penyidik intens melaku­kan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna mengungkap perkara ini hingga tuntas,” ujarnya.

3 Pejabat Diperiksa

Sebelumnya, jaksa memeriksa tiga pejabat, dua pejabat dari Pemkab Buru Selatan dan satu pejabat dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

Selain tiga pejabat tersebut, kejati juga memeriksa Direktur Operasional PT Gidin, Kamis (26/6) di Kantor Kejati Maluku.

Tiga pejabat yang diperiksa yatu, Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2018/2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel berinisial HM, selanjutnya LM kapasitasnya se­bagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2017, RT bendahara penge­luaran Balai Transportasi Darat tahun 2019/2020 Kabupaten Bursel.

Sedangkan AL, Direktur Opera­sional PT Bipolo Gidin tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.

Sekda Diperiksa

Selama lima jam sejak pukul 10.00 WIT hingga 17.00 WIT penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa Sekda Buru Selatan, Hadi Longan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bursel, Jeane Rinsampessy

Sekda dan Kepala BPKAD Bur­sel ini diperiksa di Kantor Kejati Maluku, Rabu (25/6) dan dihujani puluhan pertanyaan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalah­gunaan keuangan pada PT Bipolo Gidin.

Selain kedua pejabat Bursel tersebut, penyidik juga memeriksa empat saksi lainya yakni, Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2013 -2017, WAL

Selanjutnya manejer keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2014-2017, CHW yang merupakan inspektur pembantu wilayah 3 dan PPK Dana Subsidi Balai trans­portasi dan Angkutan darat Kabu­paten Bursel berinisial FS.

Bidik Pejabat

Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, Perusahan Daerah milik Peme­rintah Kabupaten Buru Selatan, kini tengah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Setelah digarap se­cara serius, penyidik kini telah me­naikkan statusnya dari penyeli­dikan, ke ta­hap penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku. menemukan ada­nya bukti dugaan penyimpangan.

Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang trans­portasi laut ini diketahui menggu­nakan ang­garan sebesar Rp41 miliar lebih.

Dalam rilis yang dikirim ke Siwa­lima, akhir pekan kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo mengatakan, penyelidik telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket.

Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan mo­dal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.

“Penyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan mo­dal dan atau uang pinjaman modal kerja yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, “ ungkap Kajati.

Kata Kajati, anggaran yang di­ke­lola oleh PT Bipolo Gidin, ber­sumber dari dana subsidi Kemen­terian sebesar Rp36.016.260.450, kemu­dian penyertaan modal Pem­kab Buru Selatan sebesar Rp4. 000. 000.000 dan pinjaman per­bankan sebesar Rp1.500.000.000. sehing­ga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260.450.

Dalam mengungkap kasus ter­sebut, lanjut Kajati, tim penyelidik telah melakukan permintaan keterangan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.

Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya per­buatan penyimpangan keuangan.

Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dike­luarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.

Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019). “KMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau- Wamsisi-Namrole-Leksula dan Kepala Madan. Sedangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual- Teor-Kesui-Gorom-Geser-Air Na­nang dan Ambalau,’ ujarnya. (S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps