AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa, FS selaku Bendahara PeÂngÂeluaran Badan PengeÂlola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KabuÂpaten Buru Selatan tahun 2017-2021.
FS diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi peÂnyalahgunaan anggaran PT Bipolo Gidin Kabupaten Bursel.
Selain bendahara peÂngeÂluaran jaksa juga meÂmeriksa tiga saksi lainnya yaitu, FS selaku manajer operasional PT Bipolo tahun 2013 hingga 2021. KeÂmudian saksi NE selaku Ticketing PT Bipolo tahun 2013 sampai 2017 dan SR, staf pada PT. Bipolo Gidin
Demikian diungkapkan Kasi HuÂmas dan Penkum Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (1/6).
Ardy menyebutkan, para saksi diperiksa selama lima jam lebih mulai dari pukul 09.00 WIT hingga 14.15 WIT. âYang pasti dalam kasus ini penyidik intens melakuÂkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna mengungkap perkara ini hingga tuntas,â ujarnya.
3 Pejabat Diperiksa
Sebelumnya, jaksa memeriksa tiga pejabat, dua pejabat dari Pemkab Buru Selatan dan satu pejabat dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku
Selain tiga pejabat tersebut, kejati juga memeriksa Direktur Operasional PT Gidin, Kamis (26/6) di Kantor Kejati Maluku.
Tiga pejabat yang diperiksa yatu, Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2018/2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel berinisial HM, selanjutnya LM kapasitasnya seÂbagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2017, RT bendahara pengeÂluaran Balai Transportasi Darat tahun 2019/2020 Kabupaten Bursel.
Sedangkan AL, Direktur OperaÂsional PT Bipolo Gidin tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.
Sekda Diperiksa
Selama lima jam sejak pukul 10.00 WIT hingga 17.00 WIT penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa Sekda Buru Selatan, Hadi Longan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bursel, Jeane Rinsampessy
Sekda dan Kepala BPKAD BurÂsel ini diperiksa di Kantor Kejati Maluku, Rabu (25/6) dan dihujani puluhan pertanyaan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahÂgunaan keuangan pada PT Bipolo Gidin.
Selain kedua pejabat Bursel tersebut, penyidik juga memeriksa empat saksi lainya yakni, Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2013 -2017, WAL
Selanjutnya manejer keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2014-2017, CHW yang merupakan inspektur pembantu wilayah 3 dan PPK Dana Subsidi Balai transÂportasi dan Angkutan darat KabuÂpaten Bursel berinisial FS.
Bidik Pejabat
Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, Perusahan Daerah milik PemeÂrintah Kabupaten Buru Selatan, kini tengah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Setelah digarap seÂcara serius, penyidik kini telah meÂnaikkan statusnya dari penyeliÂdikan, ke taÂhap penyidikan.
Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku. menemukan adaÂnya bukti dugaan penyimpangan.
Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang transÂportasi laut ini diketahui mengguÂnakan angÂgaran sebesar Rp41 miliar lebih.
Dalam rilis yang dikirim ke SiwaÂlima, akhir pekan kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo mengatakan, penyelidik telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket.
Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan moÂdal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.
âPenyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan moÂdal dan atau uang pinjaman modal kerja yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, â ungkap Kajati.
Kata Kajati, anggaran yang diÂkeÂlola oleh PT Bipolo Gidin, berÂsumber dari dana subsidi KemenÂterian sebesar Rp36.016.260.450, kemuÂdian penyertaan modal PemÂkab Buru Selatan sebesar Rp4. 000. 000.000 dan pinjaman perÂbankan sebesar Rp1.500.000.000. sehingÂga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260.450.
Dalam mengungkap kasus terÂsebut, lanjut Kajati, tim penyelidik telah melakukan permintaan keterangan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.
Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya perÂbuatan penyimpangan keuangan.
Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeÂluarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.
Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019). âKMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau- Wamsisi-Namrole-Leksula dan Kepala Madan. Sedangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual- Teor-Kesui-Gorom-Geser-Air NaÂnang dan Ambalau,â ujarnya. (S-29)