AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dua kali memangil Kepala SMP Negeri 9 Ambon Lona Parinusa, namun mangkir. Parinusa dipanggil untuk diperikÂsa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana BOS SMPN 9 Tahun 2020-2023.
Kasi Intel Kejari Ambon, Alfreds Talompo mengatakan, pihaknya telah memeriksa belasan saksi dalam kasus tersebut. Namun hingga saat ini tim penyidik belum memeriksa Kepsek SMP 9 lantaran sudah dua kali tidak hadiri panggilan penyidik.
âSaksi-saksi sudah kita panggil untuk diperiksa termasuk kepsek. Tapi Kepsek sudah panggil dua kali tapi mangkir, âkata Talompo kepada Siwalima di Ambon, Rabu (13/11).
Menurutnya tim penyidik akan melayangkan surat panggilan ketiga bagi kepsek. Namun ia belum bisa memastikan kapan yang bersangÂkutan akan dipanggil.
âNanti kita akan layangkan surat panggilan ketiga tapi saya belum bisa pastikan waktunya. Nanti tim penyidik yang tentukan jadwal pangÂgilannya, âujarnya.
Disinggung apakah ada kemungÂkinan penyidik melakukan panggilan paksa apabila Kepsek tidak hadiri panggilan ketiga, Talompo enggan berkomentar.
âKalau soal panggilan paksa, saya belum bisa komentar soal itu yah. Nanti kalau ada perkembangan atau info lanjutan saya akan kabari, âpungkasnya.
Tolak SPDP Jaksa
Sebelumnya, Kepala SMPN 9 Lona Parinusa menolak Surat PeÂrintah Dimulainya Penyidikan (SPÂDP) yang diserahkan oleh tim Pidsus Kejari Ambon, terkait dengan peÂnyidikan kasus dugaan korupsi angÂgaran dana BOS di sekolah tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Ambon, Alfreds Talompo kepada Siwalima diruang kerjanya, Kamis (7/11).
âTerlepas dari proses pra peraÂdilan yang diajukan oleh pemohon Kepala SMP 9, kemudian kita peÂnyidik mengacu pada putusan itu menerbitkan Srindik baru. Dan Sprindik itu kemudian diterbitkanlah SPDP yang menurut aturan, kita harus serahkan kepada kepala SMP 9 Ambon, âungkapnya.
Menurutnya, ketika tim Pidsus membawa SPDP ke SMP 9, penyidik diterima dengan baik oleh kepala sekolah di ruangannya. Saat itu, Kepala SMP 9 sudah menerima SPDP itu bahkan sudah membacanya, akan tetapi yang bersangkutan meÂnolak menerimanya kembali.
âWaktu itu tanggal 29 Oktober, tim Pidsus Kejari Ambon membawa surat penyidik membawa ke Kketua RT dan juga Lurah setempat sebagai proses penyerahan. Akan tetapi keÂtika tim menyerahkan SPDP kepada kepsek membuka surat itu, kemudian beliau membacanya namun beliau tidak mau menerima SPDP itu. Itu disaksikan oleh RT dan Lurah,â tuturnya.
Tidak hanya itu, Alfreds juga mengakui bahwa tim Pidsus juga membawa SPDP ke rumah Kepala SMP 9 Ambon. Namun saat itu, Kepala SMP 9 Ambon mengeluarkan kata-kata bahwa jaksa bertindak arogan. Padahal, menurut Alfreds, pihaknya menyerahkan surat itu secara baik-baik dan tidak bertindak arogan seperti yang dikatakan oleh Kepala SMP 9.
Kendati demikian, Kejari Ambon tetap menyelidikan kasus ini sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.
Terbitkan Sprindik Baru
Seperti diberitakan sebelummnya, Kejaksaan Negeri Ambon telah meÂnerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang baru untuk mengÂusut ulang kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 9 Ambon.
Sprindik baru yang diterbitkan oleh Kejari Ambon tersebut tertangÂgal 28 Oktober 2024, menyusul pembatalan penetapan tersangka yang dilakukan Pengadilan Negeri Ambon, terhadap praperadilan yang diajukan Kepala SMPN 9 Ambon, Lona Parinussa.
Demikian diungkapkan, Kasi Intel Kejari Ambon, Alfreds Talompo bersama Kasi Pidsus Amri Bayakta kepada Siwalima di ruang kerja, Rabu (30/10).
âKita sudah menerbitkan Sprindik baru, saya lupa nomor sprindiknya namun yang pasti terhadap Sprindik itu kita juga telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru yang bersifat umum pada tanggal 28 Oktober kemarin, âucap Talompo.
Setelah menerbitkan SPDP, lanjutÂnya, pihak Kejari telah menyerahkan surat itu kepada Kepala SMP 9 Ambon pada Rabu 29 Oktober 2024.
âKita juga sudah serahkan SPDP itu kemarin kepada kepala SMP 9, âujarnya.
Ia menerangkan, SPDP baru yang telah diterbitkan oleh penyidik Kejari Ambon lantaran pengadilan menyaÂtakan penetapan tersangka terhadap kepsek tidak sah.
âYang mana dalam amar putusan praperadilan yang dilayangkan oleh Kepala SMPN 9 itu salah satu amarÂnya menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, sehingga guÂgur, âterangnya.
Sehingga dari Praperadilan itu, tim penyidik mengambil langkah-langÂkah yang tentu saja berkaitan deÂngan aturan. Karena intinya, praÂperadilan itu sebagai koreksi yang berkaitan dengan formil, baik itu penetapan tersangkanya dan peÂnangÂkapannya.
âPutusan praperadilan itu berÂkaitan dengan syarat-syarat formil saja, tetapi tidak dengan perkaranya. Jadi kita akan lakukan proses yang baru ini sesuai dengan aturan yang berlaku, âpungkasnya.
Hakim Batalkan
Seperti diberitakan sebelumnya, hakim tunggal praperadilan membaÂtalkan penetapan Kepala SMP Negeri 9 Ambon, Lona Parinussa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS tahun 2020-2023.
Kata hakim Dedy Sahusilawane, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor: Print- 03/Q.1.10/Fd.2/06/2024 TangÂgal 12 Juni 2024 tentang dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS SMP Negeri 9 Ambon Tahun Anggaran 2020 sampai 2023, tidak sah dan batal demi hukum
Hakim menjelaskan, penetapan tersangka Lona Parinussa sebagai pemohon praperadilan yang diterÂbitkan atas dasar surat perintah penyidikan Kajari Ambon Nomor :Print- 03/Q.1.10/Fd.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang PembeÂrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang PemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasall 55 Ayat (1) Ayat 1Â ke 1 KUHP adalah tidak sah dan melawan hukum.
Hakim menegaskan, surat peneÂtapan tersangka batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Hakim juga menyatakan, semua alat bukti yang sebelumnya berÂkaitan dengan materi perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS SMP Negeri 9 Ambon Tahun anggaran 2020 S/D Tahun 2023, dengan pasal sangkaan terhadap pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dianÂcam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang PeruÂbahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasall 55 Ayat (1) Ayat 1Â ke 1 KUHP adalah tidak sah.
Kejari sebagai termohon diperinÂtahkan untuk menghentikan penyiÂdiÂkan terhadap pemohon, dan tidak sah segala keputusan atau peneÂtapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon.
Selain itu Hakim meminta, meÂmulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Bahkan memerinÂtahkan panitera Pengadilan Negeri Ambon mengumumkan isi penetaÂpan rehabilitasi dengan menemÂpatkannya pada papan pengumuÂman pengadilan dan membebankan biaya yang timbul kepada negara. (S-26)