SIWALIMA.id > Berita
Badko HMI Apresiasi Polda Bidik Proyek Irigasi
Hukum | Rabu, 23 April 2025 pukul 22:29 WIT

AMBON, Siwalimanews – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah (Polda) Ma­luku dalam menyelidiki dugaan korupsi proyek pembangunan daerah irigasi Bubi Kabupaten Seram Bagian Timur.

Formature Badko HMI Maluku, Poyo Sohilauw menyebut, penye­lidikan tersebut sebagai bentuk konkret keberpihakan aparat penegak hukum terhadap pembe­rantasan korupsi, sekaligus upaya menjaga integritas pembangunan infrastruktur yang dibiayai negara.

“Kami menilai inisiatif APH da­lam mengungkap indikasi penyim­pangan pada proyek Daerah Irigasi Bubi adalah langkah progresif yang layak diapresiasi. Ini menjadi sinyal positif bahwa proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada simbol, tetapi harus menyentuh akar persoalan,” ujar Sohilauw, dalam rilisnya kepada Siwalima, Selasa (22/4).

Dikatakan, proyek irigasi yang seharusnya menjadi tumpuan hidup masyarakat, terutama para petani di wilayah SBT, tidak boleh berubah menjadi ajang penyele­wengan anggaran.

“Pembangunan irigasi menya­ng­kut langsung hajat hidup masyarakat. Ketika dana dikorupsi, bukan hanya pembangunan yang gagal tapi juga harapan petani yang ikut dirampas,” ujarnya.

Sohilauw juga mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus tersebut.

Ia menyerukan keterlibatan aktif masyarakat sipil, khususnya kaum muda dan mahasiswa untuk me­ngawal proses hukum yang sedang berjalan.

“HMI akan terus bersikap kritis dan konstruktif. Kami percaya bah­wa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam setiap pembangunan. Ka­renanya, kami siap mengawal proses ini hingga tuntas,” tegas Sohilauw.

Diketahui, proyek irigasi Bubi yang menelan anggaran miliaran rupiah kini menjadi sorotan publik seiring mencuatnya dugaan pe­nyim­pangan dalam pelaksana­annya.

Penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan dapat membuka tabir persoalan dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat terdampak.

Panggil Ulang

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku kembali mengirim surat panggilan ulang ke kontraktor proyek pembangunan jaringan Irigasi Bubi, Kabupaten Seram Bagian Timur

Proyek yang menelan anggaran 226,9 miliar milik Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku ini diduga mangkrak.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku menegaskan, pemanggi­lan ulang terhadap kontraktor ini disebabkan karena panggil per­tama pekan kemarin guna dimintai keterangan terkait proyek Irigasi tersebut namun tidak hadir.

Kepastian tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Aries Aminullah, melalui Kasi Penmas, AKP Imelda Haurissa, saat dikonfirmasi Siwa­lima melalui pesan whatsapp, Senin (21/4).

“Kita kirim panggilan ulang untuk penyedia,”ujarnya singkat.

Diketahui, proyek nasional senilai Rp226,9 miliar itu digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan oleh PT Gunakarya Basuki KSO, yang beralamat di Kecamatan Bula Barat, SBT, dan kontraktornya diduga berkantor pusat di Jakarta.

Sebelumnya, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Ketua Relawan Untuk Masyarakat Indonesia (RUMI), Fadel Rumakat dan rekannya Usman Bugis, proyek yang dikerjakan selama periode 2017 hingga 2020 itu diduga mangkrak meski seluruh anggaran telah dicairkan 100 persen.

“Dari investigasi lapangan, kami menemukan bahwa proyek tidak selesai, terbengkalai, dan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan hasil pertanian seperti yang diharapkan,” ujar Fadel.

Fadel menduga ada permufakatan jahat yang melibatkan kontraktor bersama pihak BWS Maluku dalam pelaksanaan proyek tersebut. Keduanya dilaporkan atas dugaan memperkaya diri sendiri serta merugikan negara.

Menurut Fadel, tindakan tersebut diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, proyek juga disebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengelolaan sumber daya air dan irigasi, seperti PP Nomor 42 Tahun 2008, PP Nomor 38 Tahun 2011, serta PP Nomor 30 Tahun 2024.

Pihak Polda Maluku memastikan proses penyelidikan akan terus bergulir, dengan memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut dalam upaya mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. (S-25)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps