Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis secara massal di Kabupaten Seram Bagian Barat pada 11 September 2025 lalu menjadi catatan keprihatinan, tetapi juga perlu langkah antisipatif yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi demikian.
Tercatat 229 siswa yang mengalami keracunanan dari tingkat TK, SD dan SMA, sesuai data yang dirawat di Puskesmas Waimital sebanyak 73 siswa, sedangkan Puskesmas Kairatu 156 siswa.
Sesuai dengan hasil uji sempel MBG oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang hasilnya telah diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan, penyebab ratusan mengalami kercunan masal, ternyata berasal dari telur ayam yang direbus.
Sempel yang diambil BPOM untuk diuji yakni, nasi putih, telur rebus saos balado, tahu goreng, dan sayur sup, namun ternyata telur rebuslah penyebab para siswa keracunan.
Pemkab SBB juga telah mengeluarkan surat rekomendasi tentang penghentian sementara kegiatan MBG, khusunya penanggungjawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Waimital.
Sementara untuk dapur MBG lainnya di SBB tetap berjalan seperti biasanya, namun diawasi ketat oleh Dinas Kesehatan.
Pengawasan secara ketat ini dilakukan, guna menjaga jangan sampai peristiwa keracunan masal terulang lagi.
Kasus keracunan yang terjadi di SBB bukan pertama kali, sebelumnya tiga kabupaten di Maluku juga mengalami kasus yang sama yakni, 30 siswa SMP Negeri Tepa, Kabupaten Maluku Barat Daya, keracunan setelah mengkonsumsi makanan MBG pada Kamis (11/9).
Seminggu kemudian, 17 siswa SDN 19 Tual Juga keracunan pada Kamis (18/9). Ironisnya, sehari kemudian, 16 siswa SD Inpres Passo, Ambon, ikut mengalami hal serupa pada Jumat (19/9).
Dengan demikian di Maluku 4 wilayah sudah alami kondisi keracunan, sampai akhirnya pemda menetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah
KLB ini ditandai dengan banyaknya korban yang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Pemerintah menanggapi KLB ini dengan menetapkan status khusus, meninjau kembali sistem, dan melakukan penanganan cepat serta evaluasi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Menutup sementara dapur MBG merupakan langkah tepat yang dilakukan tetapi perlu juga dilakukan evaluasi sehingga tidak terjadi kasus serupa
Selain itu perlu dilakukan langkah koordinasi antara pemda dan semua pihak terkait yang menanggani MBG agar kedepan tidak lagi terjadi hal serupa. Sebab persyaratan utama dari Dinas Kesehatan untuk semua dapur MBG salah satunya harus memiliki serifikat higenis.
Pemkab SBB harus meningkatkan pengawasan pada dapur penyedia makanan untuk proram Makan Bergizi Gratis (MBG). Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas penyediaan bahan dan kebersihan proses distribusi.
Kasus keracunanan massal yang terjadi di SBB, menjadi tamparan bagi pemda yang dinilai gagal mengawasi distribusi MBG, memperhatikan higenis dan bekerja harus sesuai dengan SOP, sehingga insiden keracunan yang terjadi tidak terulang lagi.
Skema penyaluran MBG perlu dievaluasi total dan diusulkan agar anggaran langsung diberikan kepada orang tua siswa untuk mengolah makanan sendiri sesuai standar gizi.
Peristiwa ini bukan hanya menimbulkan keresahan orang tua, pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Memastikan pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi langsung terhadap dapur-dapur penyedia MBG.
Kita berharap, tidak ada lagi kejadian keracunan massal yang sama pada kabupaten lainnya di Maluku. dan pemda sudah harus melakukan langkah antisipasi. (*)
