AMBON, Siwalimanews – Kepolisian Daerah Maluku melalui DitresÂkrimsus diingatkan unÂtuk serius mengungkapÂkan kasus dugaan peÂnyalahgunaan insentif tenaga kesehatan di RSUD Haulussy Ambon.
Pasalnya, dugaan penyimÂpangan terhadap upah tenaga kesehatan teÂlah nyata jika anggaran dicairkan, tetapi diguÂnaÂkan tidak untuk memÂbayar upah nakes.
Praktisi Hukum Fileo Pistos Noija menegasÂkan, jika ada temuan anggaran insentif nakes telah dicairkan tetapi digunakan untuk keÂgiatan lain, maka secara nyata telah ada indikasi penyalahÂgunaan anggaran.
Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku kata Noija tidak boleh menunggu lama untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui adanya persoalan tersebut.
âBagi saya ini sudah nyata tinggal kita menunggu keberanian dari penyidik untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk dikonfrontir agar jelas semuanya,â ujar Noija.
Menurut Noija untuk membongÂkar kasus dugaan korupsi sangat dibutuhkan keseriusan dari peÂnyidik, sebab masyarakat sampai dengan saat ini menunggu tindak lanjut dari penyidik.
Noija menegaskan, jika saksi yang dipanggil tidak datang setelah dipanggil secara patut maka PeÂnyidik harus tegas bersikap dengan memanggil paksa agar proses penyidikan kasus ini tidak berjalan ditempat.
âKalau sudah dipanggil secara patut sesuai KUHAP tapi tidak datang maka panggil paksa harus dilakukan agar proses ini terus berjalan dan tidak tinggal ditempat,â tegas Noija.
Noija menambahkan, semua warga negara termasuk para pejabat wajib menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik, artinya ketika dipanggil wajib datang sebab jika tidak dapat dianggap sebagai perÂbuatan menghambat proses hukum. Disinilah sikap tegas penyidik dibutuhkan.
Terpisah, Praktisi Hukum Djidion Batmomolin juga mengingatkan Ditreskrimsus Polda Maluku untuk tegas dan serius dalam mengusut kasus dugaan penyimpangan inÂsentif tenaga kesehatan di RSUD Haulussy.
Kata Batmomolin, persoalan insentif nakes di RSUD Haulussy tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ada penindakan tegas dalam bentuk penegakan hukum, sebab kasus tersebut menyangkut hak tenaga kesehatan.
âKalau bukti penyimpangan sudah dikantongi maka penyidik harus serius dan tegas dalam meÂngungkapkan kasus ini,â tegasnya.
Penyidik kata Batmomolin tidak perlu menunggu lama untuk mengÂungkap kasus ini, sebab pencairan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan suatu bentuk penyimpangan yang harus diusut.
âSebagai bagian dari penegak hukum, kami tentunya berharap adanya keseriusan dari penyidik untuk membongkar kasus ini agar ada kepastian hukum,â cetusnya.
Penyimpangan Nyata
Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik Direktorat Kriminal KhuÂsus Polda Maluku diminta mengusut tuntas dugaan penyimpangan upah tenaga kesehatan RSUD Haulussy.
Akademisi Hukum Unpatti, ReÂmon Supusepa menilai ada peÂnyimpangan dalam kasus upah nakes di RSUD Haulussy yang harus mendapatkan perhatian serius penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.
Dijelaskan, dalam pengelolaan keuangan daerah biasanya anggaran dirancang sesuai dengan belanja pada pos masing-masing.
Artinya, realisasi terhadap angÂgaran tersebut harus diterima oleh tenaga kesehatan dan bukan untuk hal lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam rancangan.
âKalau ada pos anggaran untuk upah nakes tapi tidak diterima nakes, maka itu merupakan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan,â tegas Supusepa saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Kamis (18/1)
Menurutnya, penyidik DitresÂkrimsus Polda Maluku harus memÂberikan perhatian serius terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi.
Salah satunya dengan meminta dilakukan audit baik secara internal maupun eksternal guna menentukan adanya kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.
âKarena ini dianggap sebagai penyalahgunaan atau penyimpangan maka audit baik internal maupun eksternal harus dilakukan, sebagai bukti awal bahwa ada kerugian keuangan Negara dalam penyimpangan upah nakes itu,â jelasnya.
Hasil audit dari BPK, BPKP atau Inspektorat kata Supusepa dapat digunakan untuk membuka secara terang benderang persoalan penggunaan anggaran upah nakes di RSUD Haulussy. âDitreskrimsus Polda Maluku harus bisa membuka dan menemukan ada penyimpaÂngan atau penyalahgunaan yang dilakukan di RSUD Haulussy terhadap upah nakes itu,â tuturnya. (S-20)