AMBON, Siwalimanews – Kuasa Hukum Randolph Simauw, Roos Jeane Alfaris yakin jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 312 312 terkait mata rumah parenta di Negeri Passo ini akan memutuskan sesuai fakta-fakta dalam persidangan.
Pasalnya, sesuai dengan agenda yang ditetapkan Pengadilan Negeri Ambon, putusan majelis hakim dalam perkara nomor 312 terkait mata rumah parenta di Negeri Passo, antara Randolph Simauw selaku penggugat melawan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Passo selaku tergugat 1, Saniri Negeri Passo dan Marthen SariÂ-manela selaku tergugat 2 dan 3 akan dibacakan, Jumat (2/5).
Menjelang putusan majelis hakim tersebut kuasa hukum Marthen Sarimanela, Bernadus Kelpitna menyentil bahwa pihak penggugat tidak mampu membuktikan dirinya adalah ahli waris sah yakni berupa surat nikah catatan sipil milik orang tua penggugat, namun yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini adalah surat nikah gereja.
Bahkan Kelpitna juga menuding bahwasannya penggugat tidak memiliki kuasa dari semua anak-anak mata rumah Simauw guna mengajukan gugatan.
Menanggapi hal tersebut, AlfaÂ-ris mengatakan, selaku praktisi hukum yang paham tentang hukum, dirinya sangat yakin majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 312 ini memutuskan sesuai fakta-fakta dalam persidangan.
âMengenai akta nikah sipil yang menjadi ocehan kuasa tergugat saya kira bukan suatu masalah besar. Memang benar bahwa surat nikah sipil milik orang tua klien kami itu hilang dan itu dan buktikan dengan adanya surat keterangan kehilangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, dan yang kami masukan adalah surat nikah gereja saja,â tandas Alfaris, kepada wartawan, di Ambon, Rabu (30/4).
Kata dia, saat itu pihaknya lupa memasukan surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sebagai salah satu bukti. Tapi nantinya pihaknya akan memasukan surat tersebut dalam gugatan yang lain yang masih ada kaitannya dengan mata rumah parenta di Negeri Passo.
Sedangkan mengenai kuasa, Alfaris menegaskan, Kelpitna terkesan salah dan kurang paham akan aturan hukum. Dimana kuasa yang dilakukan butuhkan Randolph Simauw dalam perkara ini adalah kuasa dari keturunan langsung atau satu garis lurus dengan penggugat.
âBagi saya berbagai asumsi dan alasan yang disampaikan pihak tergugat lewat kuasa hukum meÂ-reka ini sebeÂnarnya menunjukan betapa paniknya mereka menjelang pembacaan putusan perkara ini. Namun jika mereka mengoceh tentang bukti- ukti kami, maka timbul pertanyaan apakah bukti mereka yang diberi kode TT. 1 â 1 itu asli atau bagaimana, karena kami menduga bukti tersebut adalah palsu, â tegas Alfaris.
Pasalnya lanjut Alfaris dalam bukti berkode TT. 1 â 1 tentang kutipan dari.dalam daftar surat keputusan bupati kepala daerah tingkat II Maluku Tengah tanggal 3 Oktober 1979 nomor 63 tahun 1979 tidak memuat atau mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kapan surat keputusan tersebut dibuat.
Yang lebih parah lagi ujar Alfaris, dalam surat keputusan tersebut pada diktum menetapkan disebutkan Bupati Maluku Tengah mengangkat A. Sarimanela sebagai Pemerintah Negeri Passo wilayah Kecamatan Pulau Ambon daerah tingkat II Maluku Tengah dengan gelar Raja.
Padahal berdasarkan beberapa dokumen berupa surat keputusan pengangkatan raja di negeri-negeri Maluku Tengah yang terbit pada tahun 1979 tidak ada gelar raja, namun yang ada hanyalah gelar Upu Latu. Dan gelar tersebut juga di pakai oleh negeri Passo.
Yang paling fatal sehingga pihaknya menduga bukti mereka itu palsu adalah. Surat Keputusan bupati Maluku Tengah yang dikeluarkan pada bulan Oktober 1979 tentang pengangkatan A. Sarimanela selaku raja negeri Passo ditanda tangani oleh Sugiarto, B.Sc selaku bupati Maluku Tengah. Padahal sesuai fakta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979, negeri Passo telah masuk menjadi bagian dari kota Ambon pada tanggal 12 Juni 1979. Dimana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 itu, Negeri Passo menjadi ibu kota dari Kecamatan Teluk Ambon.
âDengan demikian jika A. Sarimanela diangkat sebagai raja pada Oktober 1979 maka yang berhak mengeluarkan surat keputusan pengangkatan tersebut adalah pemerintah Kota Ambon dan bukan Maluku Tengah. Dan yang berhak menandatangani Surat Keputusan tersebut adalah walikota Ambon bukan bupati Maluku Tengah, sebaÂ-gaimana bukti dari pihak tergugat. Oleh karena itu kami menduga bukti yang mereka ajukan dan masukan adalah palsu, â tegas Alfaris.
Guna mendukung dugaan tersebut, Alfaris mengakui pihaknya telah mengantongi beberapa dokumen yang dapat dijadikan pembanding. Bahkan pihaknya telah mengecek kutipan yang diajukan pihak tergugat tersebut ke bagian kearsipan dokumen lembaran negara dan ternyata kutipan maupun surat keputusannya tidak ada.
Minta Hakim Adil
Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, Bernadus Kelpitna, meminta agar keputusan hakim nanti harus adil.
âKami minta agar majelis hakim memutus perkara ini adil. Penggugat tidak pernah mendapatkan kuasa dari mata rumah Simauw. Bukti kami ajukan melalui dokumen T18 dan T19 yang menunjukkan hal tersebut,â kata Bernadus, kepada wartawan, di Ambon, Rabu (30/4).
Menurutnya, secara hukum, seseorang yang mengatasnamakan matarumah dalam sebuah gugatan harus memiliki kuasa yang sah dari pihak matarumah yang bersangkutan. Namun dalam perkara ini, Randolph Simauw menggugat atas nama pribadi tanpa surat kuasa dari matarumah.
Bernadus juga merujuk pada putusan sebelumnya, yakni putusan Pengadilan Tinggi Nomor 72, yang menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak dapat membuktikan dirinya berhak mewakili matarumah. Putusan itu, kata dia, juga telah dikuatkan di tingkat kasasi.
Lebih jauh, Bernadus menyoroti status penggugat yang tidak mampu membuktikan garis keturunan langsung sebagai bagian dari matarumah Simauw. Ia menyebut, penggugat hanya menunjukkan bukti surat nikah gereja orang tuanya (P11), tanpa menyertakan akta perkawinan resmi dari catatan sipil. (S-25)