AMBON, Siwalimanews – Akademisi Hukum Pidana Unpatti, Patrick Corputty meÂngingatkan Kejaksaan Tinggi Maluku, agar mengusut duÂgaan penyimpangan dalam pekerjaan irigasi Sariputih, Kecamatan Seram Utara TiÂmur Kobi, Kabupaten MaluÂku Tengah Tahun 2024 hiÂngga tuntas.
Corputty bilang, ketika ada dugaan penyimpangan dalam pekerjaan suatu proyek yang dibiayai dengan anggaran negara, maka sudah tepat jika Kejati melakukan pengusuÂtan.
Dalam kaitan dengan duÂgaan penyimpangan dalam pekerjaan proyek peningÂkatan jaringan irigasi Sariputi pada Dinas PUPR bidang Sumber Daya Air yang dibiaÂyai dengan APBD, Kejati mestinya mengusutnya kaÂsus ini hingga tuntas.
âKejati memang harus serius dan konsisten menunÂtaskan kasus dugaan korupsi ini, sebab publik hari ini cenderung meragukan komitÂmen penegakan hukum sebab ada kasus yang belum tuntas sampai saat ini,â ujar Corputty kepada Siwalima melalui teleÂpon selulernya, Kamis (21/8).
Selain itu dalam pengusuÂtan kasus ini, Kejati harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap komitÂmen pemberantasan korupsi di Maluku.
Terkait penggeledahan dokumen yang sudah dilakukan, Corputty menegaskan hal wajar, tetapi harus dilanjutkan dengan proses penyidiÂkan yang terukur, profesional, dan bebas intervensi.
âMasyarakat menaruh harapan besar agar kasus ini tidak hanya ramai di awal, tetapi benar-benar dituntaskan hingga ada kepastian hukum bagi semua pihak terkait,â tandasnya.
Dinas PUPR Kooperatif
Terpisah, plt Kepala Dinas PUPR Maluku Hengky Tamtelahitu memasÂtikan jajarannya akan kooperatif terkait pengusutan proyek irigasi Sariputi.
Penegasan ini diungkapkan TamÂteÂlahitu kepada Siwalima di ruang kerjanya, Kamis (21/8) merespon langkah kejaksaan yang membidik proyek irigasi Sariputih.
Tamtelahitu menjelaskan sebelum dilakukan penggeledahan oleh dua orang jaksa, dirinya telah menerima surat permohonan permintaan dokuÂmen yang berkaitan dengan pekerÂjaan proyek irigasi dimaksud.
Tak hanya itu, Tamtelahitu mengÂaku juga telah menerima surat perÂmohonan agar memerintahkan anak buahnya untuk klarifikasi terkait pekerjaan dan telah ditindaklanjuti.
âMemang ada surat dari kejaksaan dan telah kita tindaklanjuti. Kemarin memang ada jaksa yang datang ke bidang pengairan,â ungkap TamteÂlahitu.
Tamtelahitu pun membantah terkait informasi ada dokumen yang disita oleh jaksa, sebab berdasarkan pengakuan pegawai yang mendamÂpingi jaksa ternyata tidak ada dokumen yang dibawah.
Kendati begitu, Tamtelahitu memastikan jajarannya PUPR Maluku akan terbuka dan kooperatif terhadap setiap proses pengusutan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa.
âKita kooperatif dan mendukung setiap proses pengusutan. Kita terbuÂka dan tidak akan menghalangi proses yang dilakukan kejaksaan,â tegasnya.
Jaksa Bidik
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Maluku diam-diam mengusut proyek Irigasi SariÂputih, Kecamatan Seram Utara TiÂmur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024.
Diduga proyek milik Dinas PekerÂjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Provinsi Maluku Tahun 2024 bermasalah.
Untuk proses pengusut awal, Kejati Maluku mendatangi Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air dan diduga menyita sejumlah dokumen, Rabu (20/8).
Berdasarkan informasi dari sumÂber Siwalima di Dinas PUPR MaluÂku, sejumlah dokumen disita oleh kejaksaan yaitu, surat perjanjian kontrak kerja Proyek Pekerjaan Peningjatab Jaringan Irigasi di SariÂputih no: 01.610.611/KTRK/DAK-APBD/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dan sejumlah dokumen lainnya yang berhubungan langsung deÂngan proyek Irigasi Sariputih di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Proyek Irigasi SBT Tahun 2024 sesuai pagu anggaran Rp8.700.000. 000,00 dan nilai HPS Rp8.700.000. 000,00.
Kata Sumber yang namanya tak ingin dipublikasi itu, sejumlah dokuÂmen yang disita ada kaitannya dengan proyek irigasi.
âKejaksaan ada ke PUPR Bidang Sumber Daya Air periksa dan geleÂdah ruangan cari dokumen dan bukti soal proyek Irigasi Sariputih di Malteng,â ungkap sumber SiwaÂlima, Rabu (20/8).
Sementara itu Kasi Penkum dan humas kejati Maluku, Ardy saat dikonfirmasi Siwalima di Ambon membantahnya.
Kata juru bicara Kejati Maluku ini, informasi penggeledahan tersebut tak benar dan tak berdasar.
âBeta sudah kroscek, seng ada penggeledahan. Dengan demikian segala bentuk informasi soal penggeledahan itu hoax,â ujar Ardy
Ditanya mengenai pengusutan status kasus tersebut Ardy enggan berkomentar lebih jauh. âBelum bisa berkomentar,â ujar Ardy singkat.
Kendati kejati bantah, namun sumber Siwalima itu membenarkan penggeledahan dilakukan oleh lembaga Kejati Maluku. (S-20)