SIWALIMA.id > Berita
Akademisi: Kasus Irigasi Sariputih Harus Tuntas
Hukum | Jumat, 22 Agustus 2025 pukul 23:47 WIT

AMBON, Siwalimanews – Akademisi Hukum Pidana Unpatti, Patrick Corputty me­ngingatkan Kejaksaan Tinggi Maluku,  agar mengusut du­gaan penyimpangan dalam pekerjaan irigasi Sariputih, Kecamatan Seram Utara Ti­mur Kobi, Kabupaten Malu­ku Tengah Tahun 2024 hi­ngga tuntas.

Corputty bilang, ketika ada dugaan penyimpangan dalam pekerjaan suatu proyek yang dibiayai dengan anggaran negara,  maka sudah tepat jika Kejati melakukan pengusu­tan.

Dalam kaitan dengan du­gaan penyimpangan dalam pekerjaan proyek  pening­katan jaringan irigasi Sariputi pada Dinas PUPR bidang Sumber Daya Air yang dibia­yai dengan APBD, Kejati mestinya mengusutnya ka­sus ini hingga tuntas.

“Kejati memang harus serius dan konsisten menun­taskan kasus dugaan korupsi ini, sebab publik hari ini cenderung meragukan komit­men penegakan hukum sebab ada kasus yang belum tuntas sampai saat ini,” ujar Corputty kepada Siwalima melalui tele­pon selulernya, Kamis (21/8).

Selain itu dalam pengusu­tan kasus ini, Kejati harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap komit­men pemberantasan korupsi di Maluku.

Terkait penggeledahan dokumen yang sudah dilakukan, Corputty menegaskan hal wajar, tetapi harus dilanjutkan dengan proses penyidi­kan yang terukur, profesional, dan bebas intervensi.

“Masyarakat menaruh harapan besar agar kasus ini tidak hanya ramai di awal, tetapi benar-benar dituntaskan hingga ada kepastian hukum bagi semua pihak terkait,” tandasnya.

Dinas PUPR Kooperatif

Terpisah, plt Kepala Dinas PUPR Maluku Hengky Tamtelahitu memas­tikan jajarannya akan kooperatif terkait pengusutan proyek irigasi Sariputi.

Penegasan ini diungkapkan Tam­te­lahitu kepada Siwalima di ruang kerjanya,  Kamis (21/8) merespon langkah kejaksaan yang membidik proyek irigasi Sariputih.

Tamtelahitu menjelaskan sebelum dilakukan penggeledahan oleh dua orang jaksa, dirinya telah menerima surat permohonan permintaan doku­men yang berkaitan dengan peker­jaan proyek irigasi dimaksud.

Tak hanya itu, Tamtelahitu meng­aku juga telah menerima surat per­mohonan agar memerintahkan anak buahnya untuk klarifikasi terkait pekerjaan dan telah ditindaklanjuti.

“Memang ada surat dari kejaksaan dan telah kita tindaklanjuti. Kemarin memang ada jaksa yang datang ke bidang pengairan,” ungkap Tamte­lahitu.

Tamtelahitu pun membantah terkait informasi ada dokumen yang disita oleh jaksa, sebab berdasarkan pengakuan pegawai yang mendam­pingi jaksa ternyata tidak ada dokumen yang dibawah.

Kendati begitu, Tamtelahitu memastikan jajarannya PUPR Maluku akan terbuka dan kooperatif terhadap setiap proses pengusutan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa.

“Kita kooperatif dan mendukung setiap proses pengusutan. Kita terbu­ka dan tidak akan menghalangi proses yang dilakukan kejaksaan,” tegasnya.

Jaksa Bidik

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Maluku diam-diam mengusut proyek Irigasi Sari­putih, Kecamatan Seram Utara Ti­mur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024.

Diduga proyek milik Dinas Peker­jaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Provinsi Maluku Tahun 2024 bermasalah.

Untuk proses pengusut awal, Kejati Maluku mendatangi Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air dan diduga menyita sejumlah dokumen, Rabu (20/8).

Berdasarkan informasi dari sum­ber Siwalima di Dinas PUPR Malu­ku, sejumlah dokumen disita oleh kejaksaan yaitu, surat perjanjian kontrak kerja Proyek Pekerjaan Peningjatab Jaringan Irigasi di Sari­putih no: 01.610.611/KTRK/DAK-APBD/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dan sejumlah dokumen lainnya yang berhubungan langsung de­ngan proyek Irigasi Sariputih di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Proyek Irigasi SBT Tahun 2024 sesuai pagu anggaran Rp8.700.000. 000,00 dan nilai HPS Rp8.700.000. 000,00.

Kata Sumber yang namanya tak ingin dipublikasi itu, sejumlah doku­men yang disita ada kaitannya dengan proyek irigasi.

“Kejaksaan ada ke PUPR Bidang Sumber Daya Air periksa dan gele­dah ruangan cari dokumen dan bukti soal proyek Irigasi Sariputih di Malteng,” ungkap sumber Siwa­lima, Rabu (20/8).

Sementara itu Kasi Penkum dan humas kejati Maluku, Ardy saat dikonfirmasi Siwalima di Ambon membantahnya.

Kata juru bicara Kejati Maluku ini, informasi penggeledahan tersebut tak benar dan tak berdasar.

“Beta sudah kroscek, seng ada penggeledahan. Dengan demikian segala bentuk informasi soal penggeledahan itu hoax,” ujar Ardy

Ditanya mengenai pengusutan status kasus tersebut Ardy enggan berkomentar lebih jauh. “Belum bisa berkomentar,” ujar Ardy singkat.

Kendati kejati bantah, namun sumber Siwalima itu membenarkan penggeledahan dilakukan oleh lembaga Kejati Maluku. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps