AMBON, Siwalimanews – Digugat rekanan karena tidak mampu membayar uang sewa sejak tahun 2019 lalu, Pemkot Ambon mengaku hasil kesepakatan bersama diselesaikan dengan damai di Pengadilan Negeri Ambon.
Untuk diketahui Pemkot Ambon digugat oleh tiga perusahaan penyeÂdia tenda, meja, kursi, dekorasi dan pengadaan barang-barang keperÂluan lainnya ke Pengadilan Negeri Ambon yakni CV. Wilsa, CV. Sarira dan UD. Ronawiska.
Pelaksana Tugas kadis Kominfo Kota Ambon, Ronald Lekransy daÂlam rilisnya kepada Siwalima, Selasa (16/7) membenarkan adanya gugatan yang dilakukan tiga peruÂsahaan penyedia jasa tersebut.
âKita telah sepakat untuk mengÂakhiri sengketa melalui mediasi oleh hakim PN Ambon, berdasarkan keseÂpakatan perdamaian yang terÂtuang di dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 119/Pdt.G/2024/PNAmb, perkara Nomor: 121/Pdt.G/2024/PNAmb dan Perkara Nomor: 122/Pdt.G/2024/PNAmb,â kata LekÂransy.
Terhadap putusan pengadilan ia menjelaskan bahwa Pemkot tetap menghormati dan mempunyai itikad baik untuk melaksanakannya.
Komunikasi terus dibangun deÂngan para pihak. Ini terkait dengan pengelolaan anggaran negara, maka pemkot tetap mengedepankan prinÂsip kehati-hatian dalam setiap proses yang dilakukan.
Sebagai bentuk kesungguhan, selanjutnya akan dilakukan perteÂmuan dengan kuasa hukum dari tiga perusahan, yang akan difasilitasi oleh tim verifikasi Inspektorat Kota Ambon.
Pasca putusan lanjutnya Pemkot Ambon kemudian melakukan rapat internal dipimpin Penjabat Walikota Ambon Dominggus Kaya.
âPak wali menyarankan InspekÂtorat dan BPKAD Kota Ambon berÂkoordinasi dengan Badan PengawaÂsan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku. Sesuai arahan BPKP, sebelum dilakukan pemÂbayaran perlu dilakukan verifiÂkasi terhadap semua bukti yang disampaikan, supaya semua mekaÂnisÂme yang ditempuh oleh pemkot sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku,â jelasnya.
Dituding Ingkar Janji
Sebelumnya diberitakan, PemeÂrintah Kota Ambon dituding ingkar janji karena tidak mampu membayar sewa kepada CV. Wilsa, CV. Sarira dan UD. Ronawiska sejak tahun 2019 yang berujung digugat ke Pengadilan Negeri Ambon.
Kuasa Hukumnya tiga perusaÂhaan, Rhony Sapulette, mengaku meÂngajukan gugatan perdata terhaÂdap Pemkot Ambon di PN Ambon.
Menurutnya pada sidang perdana tanggal 3, 4 dan 5 Juni 2024, untuk 3 perkara tersebut, dilakukan mediasi antara penggugat dan tergugat yang dipimpin hakim Mediator PN Ambon.
âPada tanggal 10 Juni 2024, lanÂjutnya dirinya bertemu dengan PenÂjabat Walikota, Sekot, Asisten III, Kabag Keuangan, Kabag Umum, Inspektorat, Tim Hukum Pemkot, yang pada prinsipnya, Pemkot Ambon bersedia damai dan akan membayar hutang tersebut,â jelas Sapulette dalam rilis yang diterima Siwalima, Senin (15/7).
Dikatakan, pada pertemuan itu juga, disepakati untuk pembayaran pertama sebanyak 20 persen dari jumlah hutang yang tertunda, kemuÂdian pembayaran sisa tunggakan kewajiban akan dilakukan setelah penetapan APBD Perubahan tahun 2024 di bulan September berdaÂsarkan hasil verifikasi Inspektorat dan BPKD.
Setelah pertemuan itu, dilanjutkan dengan pertemuan lagi di ruang kerja Sekkot Ambon guna memantapkan kesepakatan damai tersebut. (S-29)