SIWALIMA.id > Berita
3 Pejabat & Direktur Operasional Gidin Diperiksa
Hukum | Senin, 30 Juni 2025 pukul 22:52 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi Maluku meme­riksa tiga pejabat, dua pejabat dari Pemkab Buru Se­latan dan satu pejabat dari Di­nas Perhubungan Provinsi Maluku

Selain tiga pejabat tersebut, kejati juga memeriksa Direktur Operasional PT Gidin, Kamis (26/6) di Kantor Kejati Maluku.

Tiga pejabat yang diperiksa yatu, Pejabat Pem­­buat Komit­men Tahun 2018/2019 Dinas Perhubu­ngan Kabupaten Bursel berinisial HM, selan­jutnya LM kapasitasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2017, RT bendahara pengeluaran Balai Transportasi Darat tahun 2019/2020 Kabupaten Bursel.

Sedangkan AL, Direktur Ope­rasional PT Bipolo Gidin tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.

Demikian diungkapkan, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima di Ambon, Kamis (26/6).

“Hari ini ada 4 saksi yang dipe­riksa dalam perkara Korupsi PT Bipolo Gidin yakni PPK tahun 2018/2019 berinisial HM, LM Bendahara Pengeluaran tahun 2017, RT ben­dahara pengeluaran Balai Trans­portasi darat tahun 2019/2020 dan AL direktur operasional PT Bipolo Gidin tahun 2013 sampai dengan tahun 2021,” kata Ardi

Ardi mengaku pemeriksaan ber­langsung kurang lebih 7 jam sejak pagi pukul 10.00 WIT hingga 17.00 WIT bertempat di Kantor Kejak­saan Tinggi Maluku.

Sekda Diperiksa

Selama lima jam sejak pukul 10.00 WIT hingga 17.00 WIT penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa Sekda Buru Selatan, Hadi Longan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bur­sel, Jeane Rinsampessy

Sekda dan Kepala BPKAD Bur­sel ini diperiksa di Kantor Kejati Maluku, Rabu (25/6) dan dihujani puluhan pertanyaan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalah­gunaan keuangan pada PT Bipolo Gidin.

Selain kedua pejabat Bursel tersebut, penyidik juga memeriksa empat saksi lainya yakni, Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2013 -2017, WAL

Selanjutnya manejer keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2014-2017, CHW yang merupakan inspektur pembantu wilayah 3 dan PPK Dana Subsidi Balai trans­portasi dan Angkutan darat Kabu­paten Bursel berinisial FS.

Demikian diungkapkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy saat dikonfimasi Siwalima melalui sambungan teleponnya, Rabu (25/6).

“Untuk perkara korupsi PT Bipolo Gidin hari ini saksi yang diperiksa ada 6 orang salah satunya yakni Sekda Bursel (HL), saksi JR yang merupakan Kepala BPKAD, kemu­dian Direktur keuangan tahun 2013/2017 yaitu FB, Manejer Keuagan yakni WAL, Inspektur Pembantu Wilayah III yakni CHW dan saksi FS yang merupakan PPK Anggran subsidi pada balai transportasi dan angkutan darat Pemkab Bursel,” Beber Ardy

Ardy mengaku, keenam saksi diperiksa selama 7 jam oleh tim penyidik Tipikor kejati Maluku.

“Keenam saksi diperiksa mulai dari pukul 10.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT,” Tandas Ardi

Bidik Pejabat

Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, Perusahan Daerah milik Peme­rintah Kabupaten Buru Selatan, kini tengah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.

Setelah digarap secara serius, penyidik kini telah menaikkan statusnya dari oenyelidikan, ke tahap penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku. menemukan ada­nya bukti dugaan penyimpangan.

Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang transpor­tasi laut ini diketahui menggu­nakan anggaran sebesar Rp41 miliar lebih.

Dalam rilis yang dikirim ke Siwalima, akhir pekan kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo menga­takan, penyelidik telah mene­mukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket.

Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembia­yaan untuk kepentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.

“Penyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan mo­dal dan atau uang pinjaman modal kerja yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, “ ungkap Kajati.

Kata Kajati, anggaran yang di­kelola oleh PT Bipolo Gidin, bersum­ber dari dana subsidi Ke­menterian sebesar Rp36.016.260.450, kemu­dian penyertaan modal Pemkab Buru Selatan sebesar Rp4.000.000. 000 dan pinjaman perbankan se­besar Rp1.500.000.000. sehingga total anggaran yang dikelola se­besar Rp41.516.260. 450.

Dalam mengungkap kasus ter­sebut, lanjut Kajati, tim penyelidik telah melakukan permintaan ke­terangan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.

Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya per­buatan penyimpangan keuangan.

Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, yang dibentuk berda­sar­kan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusa­han adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.

Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).

“KMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau- Wamsisi- Namrole- Leksula dan Kepala Madan. Sedangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual – Teor – Kesui – Gorom – Geser – Air Nanang dan Ambalau,’ ujarnya. (S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps