AMBON, Siwalimanews –Â Kejaksaan Tinggi Maluku memeÂriksa tiga pejabat, dua pejabat dari Pemkab Buru SeÂlatan dan satu pejabat dari DiÂnas Perhubungan Provinsi Maluku
Selain tiga pejabat tersebut, kejati juga memeriksa Direktur Operasional PT Gidin, Kamis (26/6) di Kantor Kejati Maluku.
Tiga pejabat yang diperiksa yatu, Pejabat PemÂÂbuat KomitÂmen Tahun 2018/2019 Dinas PerhubuÂngan Kabupaten Bursel berinisial HM, selanÂjutnya LM kapasitasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2017, RT bendahara pengeluaran Balai Transportasi Darat tahun 2019/2020 Kabupaten Bursel.
Sedangkan AL, Direktur OpeÂrasional PT Bipolo Gidin tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.
Demikian diungkapkan, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima di Ambon, Kamis (26/6).
âHari ini ada 4 saksi yang dipeÂriksa dalam perkara Korupsi PT Bipolo Gidin yakni PPK tahun 2018/2019 berinisial HM, LM Bendahara Pengeluaran tahun 2017, RT benÂdahara pengeluaran Balai TransÂportasi darat tahun 2019/2020 dan AL direktur operasional PT Bipolo Gidin tahun 2013 sampai dengan tahun 2021,â kata Ardi
Ardi mengaku pemeriksaan berÂlangsung kurang lebih 7 jam sejak pagi pukul 10.00 WIT hingga 17.00 WIT bertempat di Kantor KejakÂsaan Tinggi Maluku.
Sekda Diperiksa
Selama lima jam sejak pukul 10.00 WIT hingga 17.00 WIT penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa Sekda Buru Selatan, Hadi Longan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten BurÂsel, Jeane Rinsampessy
Sekda dan Kepala BPKAD BurÂsel ini diperiksa di Kantor Kejati Maluku, Rabu (25/6) dan dihujani puluhan pertanyaan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahÂgunaan keuangan pada PT Bipolo Gidin.
Selain kedua pejabat Bursel tersebut, penyidik juga memeriksa empat saksi lainya yakni, Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2013 -2017, WAL
Selanjutnya manejer keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2014-2017, CHW yang merupakan inspektur pembantu wilayah 3 dan PPK Dana Subsidi Balai transÂportasi dan Angkutan darat KabuÂpaten Bursel berinisial FS.
Demikian diungkapkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy saat dikonfimasi Siwalima melalui sambungan teleponnya, Rabu (25/6).
âUntuk perkara korupsi PT Bipolo Gidin hari ini saksi yang diperiksa ada 6 orang salah satunya yakni Sekda Bursel (HL), saksi JR yang merupakan Kepala BPKAD, kemuÂdian Direktur keuangan tahun 2013/2017 yaitu FB, Manejer Keuagan yakni WAL, Inspektur Pembantu Wilayah III yakni CHW dan saksi FS yang merupakan PPK Anggran subsidi pada balai transportasi dan angkutan darat Pemkab Bursel,â Beber Ardy
Ardy mengaku, keenam saksi diperiksa selama 7 jam oleh tim penyidik Tipikor kejati Maluku.
âKeenam saksi diperiksa mulai dari pukul 10.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT,â Tandas Ardi
Bidik Pejabat
Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, Perusahan Daerah milik PemeÂrintah Kabupaten Buru Selatan, kini tengah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.
Setelah digarap secara serius, penyidik kini telah menaikkan statusnya dari oenyelidikan, ke tahap penyidikan.
Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku. menemukan adaÂnya bukti dugaan penyimpangan.
Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang transporÂtasi laut ini diketahui mengguÂnakan anggaran sebesar Rp41 miliar lebih.
Dalam rilis yang dikirim ke Siwalima, akhir pekan kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo mengaÂtakan, penyelidik telah meneÂmukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket.
Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiaÂyaan untuk kepentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.
âPenyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan moÂdal dan atau uang pinjaman modal kerja yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, â ungkap Kajati.
Kata Kajati, anggaran yang diÂkelola oleh PT Bipolo Gidin, bersumÂber dari dana subsidi KeÂmenterian sebesar Rp36.016.260.450, kemuÂdian penyertaan modal Pemkab Buru Selatan sebesar Rp4.000.000. 000 dan pinjaman perbankan seÂbesar Rp1.500.000.000. sehingga total anggaran yang dikelola seÂbesar Rp41.516.260. 450.
Dalam mengungkap kasus terÂsebut, lanjut Kajati, tim penyelidik telah melakukan permintaan keÂterangan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.
Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya perÂbuatan penyimpangan keuangan.
Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, yang dibentuk berdaÂsarÂkan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusaÂhan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.
Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).
âKMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau- Wamsisi- Namrole- Leksula dan Kepala Madan. Sedangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual â Teor â Kesui â Gorom â Geser â Air Nanang dan Ambalau,â ujarnya. (S-29)