AMBON, Siwalimanews – Satu tahun jelang berakhirÂnya masa jabatan, DPRD ProÂvinsi Maluku kembali mengÂgaungkan pemindahan ibu kota Provinsi ke dataran MaÂkariki Kabupaten Maluku Tengah.
Rencana pemindahan ibuÂkota Provinsi ini diungkapkan langsung Ketua DPRD ProÂvinsi Maluku, Benhur George Watubun, kepada wartawan, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (31/8).
âYang pasti dalam pengaÂwalan saya sebagai ketua DPRD yakinlah bahwa proses pemindahan ibu kota provinsi Maluku ke Masohi pasti berÂjalan dengan baik,â ungkap Benhur.
Sebagai pimpinan DPRD, pihaknya tidak menjanjikan sesuatu yang berlebihan kepada masyarakat tetapi dengan kewenangan yang diÂmiliki DPRD akan dieksekusi rencana pemindahan terÂsebut.
Benhur menjelaskan, DPRD secara kelembagaan memiliki strategi untuk pemindahan ibukota yang tidak keluar dari aturan yang berlaku di negara Indonesia.
Strategi awal yang akan dilakuÂkan DPRD kata Watubun, meneÂtapkan perangkat hukum guna mengeksekusi rencana pemindaÂhan ibu kota sebab memindahkan bukan serta merta harus berkantor di sana tetapi yang terpenting perangkat duduk.
DPRD tetap mengedepankan cara pandang yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara politik, hukum termasuk moral guna mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat.
âYakinlah saat saya menjadi ketua DPRD dan kami akan mengÂakhiri tugas kami kedepan kami yakin bahwa ibu kota akan dipinÂdahkan secara baik,â jelasnya.
Pemindahan ibu kota lanjut Watubun bukan hal baru sebab sudah di letakkan batu pertama pada tahun 2013 oleh Gubernur Karel Albert Ralahalu maka DPRD hanya melanjutkan sesuatu yang selama ini tidak mendapat perhatian Pemerintah Provinsi.
Bahkan, dalam Peraturan DaeÂrah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan dibahas, DPRD akan memasukan pemindahan ibu kota sehingga menjadi dasar bagi perjuangan pemindahan ibu kota.
Menurutnya, DPRD dengan kewenangannya dapat memaksa eksekutif untuk menyetujui peminÂdahan ibukota guna kemasÂlahatan rakyat Maluku. âRanperda RTRW ini bicara tentang darat, laut dan udara yang menjadi bagian penting daÂlam perencanaan Maluku kedeÂpannya. Masa ibu kota provinsi tidak bisa dieksekusi, kalau tidak disetujui, kita tidak setuju juga. Itu harus kita letakan dalam prinsip politik kita,â katanya. (S-20)