AMBON, Siwalimanews – Puluhan pemuda dan mahasiswa Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan menyerbu Kantor Gubernur dan DPRD Maluku, Senin (11/8) menuntut peralihan status jalan lingkar.

Pasalnya, jalan yang men­jadi urat nadi transportasi darat, hingga kini belum tun­tas dan kondisinya mempri­hatinkan. Warga Ambalauw harus bertaruh nyawa melin­tasi laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Orator aksi demonstrasi, Satria Sowakil mengatakan aksi demonstrasi yang dila­kukan sebagai respon atas persoalan ruas jalan lingkar Kecamatan Ambalau yang sampai saat ini belum disen­tuh oleh pemerintah.

Masyarakat Ambalau kata Satria, sampai saat ini masih dianaktirikan dengan daerah lain yang justru merasakan pem­bangunan infrastruktur jalan yang layak.

“Hampir satu abat masyarakat Ambalau tidak merasakan layakan infrastruktur jalan, akses pendidikan dan kesehatan seperti daerah lain di Maluku. Ini sangat miris,” ungkap Satria.

Satria mengungkapkan, akibat dari kelalaian pemerintah daerah yang tidak memperhatikan akses jalan lingkar pulau Ambalau, telah meng­akibatkan sering terjadi kecelakaan dan masyarakat yang menjadi kor­ban.

Menurutnya selama ini status jalan lingkar Ambalau menjadi kewe­nangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, namun faktanya sampai dengan saat ini ruas jalan tersebut tidak kunjung tuntas ditangani.

“Jalan Lingkar Ambalau itu me­mang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tapi yang diaspal hanya 10 meter, dan sisanya tidak ditangani lagi karena keter­batasan anggaran,” jelas Satria.

Satria menegaskan jika ruas jalan sepanjang 24 kilometer itu tidak dilakukan menjadi jalan provinsi maka sampai kapanpun ruas jalan Ambalau tidak ada ditangani.

“Sudah terlalu lama jalan ini tidak tuntas ditangani dan dibiarkan rusak jadi kehadiran hanya untuk men­desak Gubernur agar melakukan pengalihan status ke provinsi agar dapat direalisasikan,” tegas Satria.

Satria menegaskan jika jalan lingkar Ambalau di tangani, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Ambalau.

Hingga berita ini ditayang, masa aksi masih melakukan demonstrasi karena menuntut bertemu langsung dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.

Tak Tutup Mata

Gubernur Hendrik Lewerissa dipastikan tidak akan menutup mata dengan kondisi kerusakan infra­struk­tur yang terjadi di Provinsi Maluku.

Demikian dikatakan Asisten II Sekda Maluku, Kasrul Selang saat beraudiens dengan LSM Pemuda Maluku Bergerak yang memprotes sikap pemerintah daerah yang terke­san tutup mata dengan kondisi in­frastruktur di Kecamatan Ambalau.

Kasrul menegaskan, Gubernur menaruh perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku yang saat ini mengalami kerusakan apalagi pasca banjir dan sebagainnya.

“Pak Gubernur punya niat yang tulus untuk membangun daerah ini. Bukan saja di Ambalau tapi juga didaerah lain seperti di Maluku Te­nggara, SBT dan sebagainya karena itu perjuangan terus dilakukan,” ucap Kasrul kepada Siwalima di Kantor Gubernur, Senin (11/8).

Kasrul menjelaskan, keadilan dalam penanganan infrastruktur jalan tentu dilakukan Sesuai dengan proporsi kewenangan, artinya penanganan ruas jalan dilakukan sesuai dengan kewenangan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku tentu tidak dapat serta merata melakukan penanganan jika ruas jalan tersebut tidak masuk dalam kewenangan provinsi.

“Pak gubernur punya frekuensi yang sama terhadap infrastruktur dan untuk penanganan harus kita lihat mana porsi kabupaten/kota, provinsi dan balai. Tapi koordinasi tetap kita lakukan dengan kabu­paten/kota maupun balai,” jelas Kasrul.

Kasrul menegaskan, untuk dila­kukan penanganan tentu kuncinya hanya menaikkan status jalan, sebab status jalan menunjukkan keberpihakan pemerintah.

Namun untuk meningkatkan status jalan tidak serta merata dila­kukan cepat, tapi harus menunggu lima tahun dan didasarkan hasil evaluasi barulah diusulkan untuk ditingkatkan.

“Kita tidak mungkin menunggu lima tahun sebab itu lama. Ada satu slot yang diberikan Pempus yakni Inpres jalan daerah dan kita bisa dorong penanganan jalan Ambalau dengan Inpres jalan daerah terse­but,” tuturnya.

Kasrul memastikan, pemprov akan menyurati Bupati Buru Selatan agar segera mengusulkan ruas jalan Am­balau tersebut agar ditangani de­ngan Inpres jalan daerah. “Karena ruas Ambalau itu kewenangannya di Kabupaten Buru Selatan, maka tidak mungkin kita usulkan makanya kita akan surati bupati agar segera diusulkan,” tegasnya.

Di Dewan

Setelah selesai aksi di Kantor Gubernur, puluhan pemuda dan mahasiswa Ambalauw ini menuju ke Kantor DPRD Maluku.

Koordinator aksi, Arman menyam­paikan bahwa pembangunan jalan tersebut sudah dimulai beberapa tahun lalu, namun manfaatnya belum bisa dirasakan.

“Jalan ini vital sebagai penghu­bung desa-desa dan penggerak ekonomi Ambalau. Kalau bicara kesejahteraan, infrastrukturnya ha­rus memadai,” tegasnya.

Menurut Arman, bila status jalan tetap menjadi jalan kabupaten, perbaikannya akan sulit terwujud karena keterbatasan anggaran.

“Masyarakat Ambalau tidak selamanya bisa mengandalkan transportasi laut, apalagi saat musim timur. Kami butuh akses darat yang aman,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan pendemo, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, me­nyesalkan sikap Pemerintah Kabu­paten Buru Selatan yang dinilai tidak pernah hadir dalam pembahasan masalah ini. Padahal undangan sudah dilayangkan berkali-kali.

“Sejak dulu kita sudah rapat lebih dari 20 kali dengan 11 kabupaten/kota. Tapi Pemkab Buru Selatan tidak pernah hadir, padahal ini untuk kepentingan mereka. Mereka dihu­bungi pun, sampai ayam tumbuh gigi, tidak datang,” sindir Richard.

Richard menjelaskan, peningkatan status jalan hanya bisa dilakukan jika bupati mengajukan usulan resmi ke Pemerintah Provinsi Maluku.

“Kalau bupati mengusulkan, statusnya bisa naik, dan provinsi bisa menganggarkan perbaikannya. Tapi sampai sekarang usulan itu belum pernah diajukan.

Pemuda Ambalau harus terus menekan Pemkab Buru Selatan agar mengajukan usulan tersebut, sehingga perbaikan jalan bisa diprioritaskan.

Senada dengan itu Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun menyatakan, DPRD akan memanggil Bupati Buru Selatan, Dinas PU,dan Balai terkait.

“Kami sudah menerima dan membaca tuntutan adik-adik seka­lian. DPRD akan undang Bupati, Dinas PU, dan Balai untuk mem­bicarakan ini,” kata Benhur.

Ia menegaskan, DPRD memfasi­litasi pertemuan tersebut karena memahami keterbatasan anggaran para pemuda untuk bolak-balik ke berbagai instansi.

“Perjuangan ini murni untuk rakyat. Jangan ada prasangka poli­tik,” tegasnya.

DPRD juga akan mengagendakan pembahasan peningkatan status jalan di Ambalau agar pemerintah kabupaten dapat menjalankan kewajibannya.

Benhur menambahkan, langkah ini sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 yang mene­kankan kebijakan afirmatif bagi masyarakat pulau kecil.

“Aspirasi ini bagian dari upaya melindungi wilayah dari eksploitasi tambang berlebihan demi anak cucu kita,” ujarnya.

Bagi warga Ambalau, jalan lingkar bukan sekadar jalur transportasi. Ini adalah harapan akan kemudahan membawa hasil kebun ke pasar, mengakses sekolah, atau membawa orang sakit ke puskesmas tanpa harus menantang gelombang laut.

Saat musim timur, kapal motor sulit beroperasi, dan satu-satunya pili­han adalah jalur darat yang kini rusak parah. Beberapa warga terpaksa memikul hasil panen sejauh belasan kilometer, sementara kendaraan roda dua seringkali mogok di tengah jalan berlumpur.

Hasil pembahasan bersama Pem­kab Buru Selatan nantinya akan di­sampaikan kepada Gubernur Malu­ku. “Mari kita tuntaskan demi kemaslahatan masyarakat Maluku, khususnya di Kecamatan Ambalau,” pungkas Benhur.

Bagi pemuda Ambalau, aksi di DPRD Maluku ini hanyalah per­mulaan. Mereka bertekad terus memperjuangkan peralihan status jalan hingga pembangunan benar-benar terwujud. Sebab bagi mereka, jalan lingkar bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan urat nadi yang menentukan masa depan pulau mereka. (S-26)