MASOHI, Siwalimanews – Rencana Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memulangkan pengungsi Kariu yang masih berada di Aboru pada hari kedua ini, Selasa (20/12) mengalami jalan buntu.
Pemkab Malteng harus kemÂbali melakukan pendekatan perÂsuasif dengan warga Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, yang menolak warga Kariu kembali ke negeri asalnya pada Senin (19/12) kemarin.
Walau demikian, Pemkab MalÂteng tetap bersikukuh kalau pengungsi Kariu harus kembali ke negerinya.
Namun mengembalikan kemÂbali ribuan warga Kariu yang maÂsih berada di lokasi pengungsian di Negeri Aboru, juga terganÂtung upaya pendekatan perÂsuaÂsif yang dilakukan Pemkab Malteng.
Kepala kesatuan bangsa dan politik (Kesbang-Pol) Malteng, Nes Noya menyebutkan, upaya peÂmerintah untuk tetap memuÂlangkan pengungsi Kariu dari lokasi pengungsian di Negeri Aboru akan terus dilakukan.
Ia mengakui, gelombang pengÂungsi kedua di Negeri Aboru untuk kembali ke Kariu belum dapat diÂlakukan, dimana pihaknya masih berupaya untuk melaksanakan tunÂtutan warga Peluaw.
“Pemulangan warga akan terus berjalan. Memang sampai dengan sore ini gelombang pengungsi keÂdua belum dilakukan pasalnya langÂkah penanganan masalah tuntutan warga sedang diupayakan,” ujar Noya kepada Siwalima melalui samÂbungan telponnya, Selasa (20/12).
Mengenai aksi penolakan warga Pelauw, Noya menjelaskan, Pemkab Malteng sedang berupaya untuk melakukan komunikasi persuasif untuk menyelesaikan tuntutan masÂyarakat Negeri Pelauw.
“Tentu pemerintah sedang berÂupaya menangani tuntutan warga masyarakat Negeri Pelauw. DihaÂrapkan upaya itu dapat berhasil,” katanya.
Noya menegaskan pemerintah menjamin keamanan dan keselaÂmatan masyarakat Kariu yang saat ini masih ditampung dalam gedung gereja Ebenhaezer Jemaat GPM Kariu.
“Tentu keamanan masyarakat pengungsi menjadi prioritas, tetap kita berupaya untuk mencari solusi pemecahan masalah dari tuntutan masyarakat Pelauw,” ujarnya.
Untuk diketahui penolakan warga Pelauw atas upaya pemulangan warga Negeri Kariu dari lokasi peÂngungsian di Negeri Aboru ke negeri mereka, disulut beberapa faktor penyelesaian konflik yang menjadi tuntan masyarakat dalam naskah penandatanganan perjanjian damai kedua belah pihak.
Diantaranya, permintaan maaf terbuka dari masyarakat dan PemeÂrintah Negeri Kariu kepada masyaÂrakat Negeri Pelauw yang disamÂpaikan langsung dan dimuat pada media masa cetak maupun online.
Kemudian proses ganti rugi tanaman cengkeh dan pala yang rusak akibat konflik kedua negeri. Tak hanya itu warga Pelauw juga meminta agar masyarakat Negeri Kariuw mengembalikan barang yang di rusak maupun dicuri pada situs adat negeri tersebut serta beberapa tuntan lainnya.
Sumber Siwalima di Kariu meÂnyebutkan, sampai dengan saat ini aparat TNI dan Polri terus berusaha menjamin lancarnya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga kelancaran pemulangan masyarakat pengungsi Kariu dapat benar benar tuntas.
“Kalau aparat kemanan saat ini sangat banyak kurang lebih sekitar 600 ratusan personil. Tentu ini diÂharapkan dapat menjamin keamanan warga pengungsi,” ujarnya.
Sumber yang minta namanya tak ditulis itu juga mengungkapkan, pengungsi saat ini yang sudah dipulangkan ke Negeri Kariu dan masih ditampung di Gereja Kariu sebanyak 326 jiwa yang terdiri dari laki-laku dan orang dewasa.
Sedangkan yang masih berada di tempat pengungsi sebanyak 1004 jiwa dimana total keseluruhan peÂngungsi yakni 1.330 jiwa.
Diwarnai Penolakan
Seperti diberitakan sebelumnya, upaya Pemerintah Kabupaten MaluÂku Tengah (Malteng) untuk mengÂembalikan warga Kariu ke negerinya pada Senin (19/12) belum sepeÂnuhnya berjalan baik.
Langkah pemulangan warga Kariu dari lokasi pengungsian sampai sore kemarin berjalan dalam kondisi mencekam, akibat adanya penolaÂkan warga Pelauw yang melakukan aksi protes di perbatasan kedua negeri.
Informasi yang berhasil dihimpun Siwalima menyebutkan, lebih kurang sekitar 326 jiwa warga pengungsi Kariu kini telah berhasil dipulangkan ke negerinya.
Mereka saat ini ditampung diÂdalam gereja Kariu dengan pengaÂwalan ketat aparat TNI/Polri. Meski demikian, aksi protes masih terjadi sebagaimana tergambar dari sejumÂlah video yang viral di media sosial.
Dari sejumlah video yang beredar pada sejumlah akun media sosial facebook pada Senin (19/12) sore tergambar, adanya konsentrasi masa terlihat di perbatasan kedua desa.
Aparat gabungan dilengkapi senjata api terlihat menjaga kawasan perbatasan Negeri Pelauw dan Kariu. Dalam rekaman video, sejumlah warga menolak warga Kariu kembali ke desanya.
“Dong (warga Kariu) tanah di mana? Ini tanah pelauw. Pemerintah bawa datang dong tinggal di sini. Ini tuntutan warga Pelauw belum ada yang diselesaikan masa sudah memulangkan mereka,”Image warga dalam video berdurasi 2 menit 03 detik yang di posting nitizen faceÂbook bernama Fadly Tuaputty pada Senin sore.
Dalam video yang viral itu terlihat warga Negeri Pelauw melakukan aksi penolakan pemulangan warga Kariu dihadapan aparat keamanan serta sejumlah pimpinan SKPD Malteng.
Sebelumnya dua desa bertetangga itu sepakat mengakhiri konflik yang ditandai dengan penandatanganan pernyataan rekonsiliasi damai oleh Raja Pelau dan Pejabat Kariu di Kantor Gubernur Maluku pada 14 November lalu.
Belum diketahui secara jelas siÂtuasi terkini, namun demikian dari berbagai sumber diketahui sekitar 326 warga Kariuw kini telah berada di negerinya dan untuk sementara masih ditampung di dalam gereja Jemaat GPM Kariu.
Pejabat Bupati Malteng Muhamat Marasabessy yang dikonfirmasi samÂpai dengan Senin,(19/12) malam belum berhasil dikonfirmasi.
Membenarkan
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Roem Ohoirat, yang dikonfirmasi SiwaÂlima, Senin malam membenarkan kejadian tersebut.
Menurutnya, kejadian tersebut terjadi karena ada ketidakpuasan masyarakat yang mengklaim adanya tuntutan perdamaian yang belum dipenuhi.
“Benar bahwa hari ini ada pemuÂlangan secara bertahap sejumlah pengungsi Kariu. Namun ada haÂlangan dari masyarakat Pelauw. Mereka menuntut ada perjanjian perdamaian yang belum dipenuhi untuk di penuhi dulu. Sementara terkait hal itu teknisnya sementara didatakan oleh pemerintah daerah,” pungkaanya.
Kabid juga membenarkan adanya pembakaran 2 unit rumah warga dalam aksi itu.
“Ada sekitar 2 unit rumah warga yang di bakar salah satunya ada sudah pernah dibakar dan dibakar lagi,” ujarnya.
Menyikapi kejadian tersebut pihak keamanan mengambil langkah cepat melakukan pengaman terhaÂdap para pengungsi ke Gereja MaÂranatha Negeri Kariu.
“Untuk pengungsi tadinya diÂamankan di sekolah namun sudah dipindahkan ke gereja, untuk situasi hingga saat ini sudah dapat dikenÂdalikan aparat kemanan yang ditemÂpatkan disana,”ungkapnya.
Ohoirat menghimbau masyarakat untuk menahan diri dan mengÂhormati proses perdamaian yang sementara berjalan.
Dirinya juga meminta masyarakat untuk menghargai keputusan yang diambil raja kedua bela pihak baik Raja Pelauw maupun Raja Kariu.
“Mari kita sama sama hormati proses pedamaian dan hargai kepuÂtusan raja-raja baik dari raja Pelauw maupun Raja Kariu, soal tuntutan teknisnya sementara ditangani pemda,” imbaunya.
Sikapi Gubernur
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno angkat bicara terkait dengan gejolak yang kembali terjadi menjelang kepulangan warga Kariu ke neÂgerinya.
Diakuinya, sampai dengan saat ini masih terjadi riak-riak dari warga Pelauw yang menolak Kepulangan warga Kariu. hal itu merupakan hal yang lumrah pasca bentrok yang terjadi sebab kedua belah pihak masih belum nyaman untuk hidup berdampingan seperti semula.
“Bahwa ada penolakan itu hal yang lumrah, namanya semua belum nyaman, tetapi kan kepolisian telah melakukan upaya persuasif dengan kekuatan personil yang sudah cukup banyak, sehingga dapat diÂkendalikan oleh aparat kepolisian dan Pemda setempat,” ujar Wenno.
Kendati begitu, menurut Wenno masyarakat hingga kini masih terus mempertanyakan sikap Gubernur Maluku Murad Ismail yang hingga saat ini belum mengeluarkan perÂnyataan apapun.
Rakyat kata Wenno sangat mengÂharapkan gubernur memberikan pernyataan termasuk langsung turun untuk mendamaikan kedua belah pihak sebab Gubernur meruÂpakan bapak masyarakat Maluku.
“Gubernur harus datang meredam masyarakat dengan jalan berdialog dan membangun komunikasi agar apa yang dikehendaki masyarakat pelaku agar proses perdamaian bisa dirajut,” tegas Wenno.
Wenno pun menghimbau masÂyarakat Pelauw untuk dapat menaÂhan diri dan dapat membangun seÂbuah perdamaian agar bisa hidup berdampingan secara damai kembali.
Gubernur Bungkam
Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail belum mau memberiÂkan keterangan apapun terkait deÂngan gejolak yang kembali terjadi di Negeri Kariu pasca upaya pemeÂrintah untuk mengembalikan ke tempat semula.
“Saya enggak,” ujar Gubernur kepada wartawan saat dicegat usai melakukan rapat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam raÂngka pengucapan sumpah/janji Ketua DPRD Provinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2019-2024.
Terpisah Sekretaris Daerah ProÂvinsi Maluku, Sadli Ie mengaku belum mendapat informasi terkait deÂngan gejolak yang terjadi di Negeri Kariu, tetapi akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
“Saya belum dapat informasi nanti saya cek baru saya laporkan ke Pak Gubernur,” ujar Sadli.
Dikawal 600 PersonilÂ
Sebanyak 600 personil gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengaÂmankan kepulangan pengungsi Kariu.
Rencananya pengungsi Kariu yang saat ini menetap di Negeri Aboru akan dipulangkan ke negeri asal pada Senin (19/12).
“Personil gabungan TNI-Polri yang dikerahkan berasal dari PolÂresta Ambon, Direktorat Samapta Polda Maluku, Satuan Brimob, Direktorat Polairud, juga melibatkan personil Raidader 733,”jelas PenjaÂbat Sementara Kasi Humas Polresta Ambon, Ipda Moyo Utomo kepada wartawan, Minggu (18/12).
Kata dia, untuk memastikan prosÂes pemulangan pengungsi Kariu aman, personil gabungan yang diÂsiagakan telah diberangkatkan meÂnuju pulau Haruku untuk memÂpersiapkan kesiapan pengamanan.
“Hari ini juga personil gabungan TNI-Polri ini sudah dikerahkan ke Pulau Haruku, untuk mempersiapkan proses pemulangan pengungsi Kariu,” tandasnya.
Dipulangkan Perlahan
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Deputi II Kantor Staf PreÂsiden, Abetnego Tarigan memastiÂkan akan memulangkan secara perÂlahan pengungsi Kariu dan mereaÂlisasikan tuntutan dan harapan masyarakat.
Hal ini ditegaskan Tarigan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah dan unsur TNI-Polri. TermaÂsuk tokoh adat dan masyarakat setempat yang digelar oleh pihak istana kepresidenan.
“Pertemuan ini kami laksanakan guna update perkembangan terkini dan ke depan.
“Kita berencana 19 Desember 2022 ini akan melaksanakan pemuÂlangan dan secara perlahan akan merealisasikan tuntutan atau haÂrapan masyarakat, baik rehabilitasi rekonstruksi dan juga perladangan serta kebun dan tempat upacara adat,” ujar Tarigan dalam rapat seÂcara virtual, Rabu (14/12) yang dipimpinnya dan diikuti Pemda dan unsur TNI-Polri dari ruang kerja kepala Dinas PUPR Maluku di Jalan DI Panjaitan, Ambon.
Dalam pertemuan ini juga meliÂbatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Negeri/Desa Pelauw, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyaÂrakat dan tokoh pemuda Negeri Kariu ini.
Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy menyamÂpaikan, langkah-langkah kongkrit yang terukur dalam rangka pemuÂlangan, sekaligus merumuskan rencana aksi jangka pendek dalam tujuan pemulangan pengungsi Desa Kariu.
Dalam pemulangan nanti terdapat sejumlah permintaan yang telah diÂtindak lanjuti, mulai dari pernyataan sikap Negeri Pelauw, masyarakat meminta untuk tidak beraktivitas di kawasan Hua Rual, serta permintaan maaf secara terbuka dari masyarakat Kariu.
“Larangan aktivitas di kawasan Hua Rual ditetapkan dengan kepuÂtusan bupati Nomor 590-745 Tahun 2022, Untuk pengembalian batu keramat kami sudah laksanakan di lokasi Hua Rual sementara, terkait permintaan maaf masyarakat Negeri Kariuw juga sudah dilaksanakan,” tutur Marasabessy.
Selanjutnya, terkait pengerusakan situs adat sebagai salah satu akar masalah konflik sosial Negeri Pelauw dan Negeri Kariu, MarasaÂbessy mengatakan pemerintah dan masyarakat Kariu menyatakan tidak pernah melakukan tindakan pengÂrusakan tersebut.
Kemudian, keputusan tapal batas Pemda bersama TNI-Polri sudah dilakukan sehingga 5 point tuntutan warga Negeri Pelauw telah tereaÂlisasi.
Marabessy, merincikan rencana pemulangan pengungsi Kariu terdiri dari 109 kepala keluarga (KK) deÂngan pembiayaan dana sebesar Rp113. 000.000, disamping sembako dan kebutuhan lainnya.
Sedangkan untuk rehabilitasi perumahan, pemda akan bekerjaÂsama dengan TNI-Polri.
“Persiapannya sudah matang selain bantuan ada pemberian BLT dari Dinas Sosial salurkan selama 3 bulan dengan besaran Rp335.000 per Kepala Keluarga, disamping banÂtuan dari Kementerian Sosial, termasuk juga disiapkan dana untuk penerangan dan merahabilitasi air bersih serta pos pengamanan.
Sementara itu, Kapolresta Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Raja Arthur Lumongga Simamora, dikesempatan itu melaporkan, terkait pengamanan ada sebanyak 152 personil dikerahkan.
“Selain personil, pengamanan pemulangan sampai dengan Natal kami akan melibatkan masyarakat Pulau Haruku sehingga dapat berÂjalan dengan aman. Pemulangan ini juga akan kami lakukan secara tradisi adat dengan dihadiri oleh seluruh raja-raja se Pulau Haruku,”ujar Kapolresta Ambon.
Di kesempatan yang sama Raja Negeri Pelauw, Rasyad Effendi Latucosina, menegaskan menduÂkung pemulangan pengunsi warga Negeri Kariu. (S-17)