AMBON, Siwalimanews – Warga Dusun AirÂ-louw, Negeri NuÂsaniwe, Kota Ambon mengaku meÂnolak wilayah adat mereka di-tetapkan sebagai kawasan hutan linÂdung oleh pemerintah pusat serta sebagian tanah adat juga diÂambil oleh pihak TNI Angkatan Udara.
Penolakan warga ini disampaikan daÂlam pertemuan bersama anggoÂta DPRD Maluku yang berlangÂsung di Baileo Rakyat Karang PanÂjang, Senin (23/6).
Usai pertemuan itu, anggota Komisi II DPRD Maluku Ary Sahertian menjelaskan, warga Dusun Air Louw menolak keberaÂdaan patok-patok yang telah dipasang oleh pihak TNI AU atas dasar klaim hak milikm sebab menurut mereka, proses tersebut tidak sepenuhnya dikomunikasiÂkan secara terbuka dengan masyarakat adat dan pemilik lahan.
âTanah adat adalah kewenangan masyarakat yang dipercayakan kepada raja negeri, maka setiap proses pengambilan keputusan harus melalui koordinasi dengan raja. Karena itu, masyarakat mencabut semua patok yang dipasang, karena mereka merasa dirugikan,â ungkap Sahertian.
Meskipun persoalan tanah bukan ranah Komisi II, melainkan Komisi I kata Ary, namun pihaknya akan tetap mengawal aspirasi masyarakat ini.
Bahkan anggota DPRD Maluku dapil Kota Ambon ini juga, mendorong masyarakat untuk menyampaikan persoalan ini secara resmi kepada pimpinan DPRD atau Komisi I, agar bisa dibahas bersama instansi terkait.
âKalau penyelesaiannya tidak bisa dilakukan di daerah, kita akan dorong langsung ke kementerian. Bahkan ke gubernur, supaya tidak ada pengambilan sepihak atas nama negara yang justru meruÂgikan rakyat,â tandas Sahertian.
Sahertian juga menyoroti penetapan kawasan hutan lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dinilainya bertentangan dengan konstitusi.
âRegulasi yang dikeluarkan dibawah UU Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kalau status hutan lindung bertolak belakang dengan hak masyarakat adat, itu harus dikoreksi,â tegas Sahertian.
Menurutnya, DPRD akan segera memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Balai Kehutanan, TNI AU, dan kepala pemerintahan negeri, untuk mengklarifikasi status dan proses pengambilan wilayah tersebut.
âKami akan perjuangkan hak-hak masyarakat. Negara tidak boleh mengambil alih tanah adat tanpa kejelasan hukum dan tanpa melibatkan pemilik hak ulayat,â tandas Sahertian. (S-26)