SIWALIMA.id > Berita
Warga Airlouw Tolak Tanah Adat Diambil TNI AU
Daerah , Headline | Selasa, 24 Juni 2025 pukul 22:48 WIT

AMBON, Siwalimanews – Warga Dusun Air­-louw, Negeri Nu­saniwe, Kota Ambon mengaku me­nolak wilayah adat mereka di-tetapkan sebagai kawasan hutan lin­dung oleh pemerintah pusat serta sebagian tanah adat juga di­ambil oleh pihak TNI Angkatan Udara.

Penolakan warga ini disampaikan da­lam pertemuan bersama anggo­ta DPRD Maluku yang berlang­sung di Baileo Rakyat Karang Pan­jang, Senin (23/6).

Usai pertemuan itu, anggota Komisi II DPRD Maluku Ary Sahertian menjelaskan, warga Dusun Air Louw menolak kebera­daan patok-patok yang telah dipasang oleh pihak TNI AU atas dasar klaim hak milikm sebab menurut mereka, proses tersebut tidak sepenuhnya dikomunikasi­kan secara terbuka dengan masyarakat adat dan pemilik lahan.

“Tanah adat adalah kewenangan masyarakat yang dipercayakan kepada raja negeri, maka setiap proses pengambilan keputusan harus melalui koordinasi dengan raja. Karena itu, masyarakat mencabut semua patok yang dipasang, karena mereka merasa dirugikan,” ungkap Sahertian.

Meskipun persoalan tanah bukan ranah Komisi II, melainkan Komisi I kata Ary, namun pihaknya akan tetap mengawal aspirasi masyarakat ini.

Bahkan anggota DPRD Maluku dapil Kota Ambon ini  juga, mendorong masyarakat untuk menyampaikan persoalan ini secara resmi kepada pimpinan DPRD atau Komisi I, agar bisa dibahas bersama instansi terkait.

“Kalau penyelesaiannya tidak bisa dilakukan di daerah, kita akan dorong langsung ke kementerian. Bahkan ke gubernur, supaya tidak ada pengambilan sepihak atas nama negara yang justru meru­gikan rakyat,” tandas Sahertian.

Sahertian juga menyoroti penetapan kawasan hutan lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dinilainya bertentangan dengan konstitusi.

“Regulasi yang dikeluarkan dibawah UU Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kalau status hutan lindung bertolak belakang dengan hak masyarakat adat, itu harus dikoreksi,” tegas Sahertian.

Menurutnya, DPRD akan segera memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Balai Kehutanan, TNI AU, dan kepala pemerintahan negeri, untuk mengklarifikasi status dan proses pengambilan wilayah tersebut.

“Kami akan perjuangkan hak-hak masyarakat. Negara tidak boleh mengambil alih tanah adat tanpa kejelasan hukum dan tanpa melibatkan pemilik hak ulayat,” tandas Sahertian. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps