AMBON, Siwalimanews –Â Sidang kasus perbuatan melawan hukum antara Penggugat, Hengky SuÂtanto dan Tergugat I yayaÂsan Al-Hilal serta Tergugat II Pemerintah Provinsi Maluku akhirnya dilaksaÂnaÂkan oleh Pengadilan Negeri Ambon.
Dalam sidang yang diÂpimÂpin hakim ketua Orpa Marthina didampingi haÂkim anggota Rahmat SeÂlang dan Nova Salmon itu menghadirkan saksi dari yayasan Al-Hilal sebagai Tergugat I, Salem BasaÂlamah, Senin (11/12)
Saksi Salem Basalamah saat dicecar majelis hakim berujung pengacara Fachri Bachmid keluar tinggalkan ruang sidang. Selintas terlihat hakim ketua Orpha Martina bingung dengan sikap sang pengaÂcara.
Fachri meninggalkan ruang siÂdang, karena menilai majelis hakim tidak fair. Menurutnya, seharusnya majelis hakim cukup bertanya, guna memastikan siapa harus bertangÂgung jawab dalam perkara tersebut.
Hal itu diungkapkan pengacara Yayasan Al-Hilal, Fachri Bacmid kepada Siwalima usai persidangan mengaku kesal dengan sikap hakim.
âJadi persidangan ini sebenarnya kami harapkan bahwa bisa terlaksana dengan cara yang fair, objektif, independen dan tentunya imparsial. Tetapi dalam pemeriksaan saksi-saksi kami menemukan kejanggalan yang sesungguhnya jujur kami saÂngat keberatan terhadap persidaÂngan tadi, ada sedikit tendensi potensi tidak imparsial,â ujarnya.
Bachmid mengungkapkan, salah satu anggota majelis hakim saat menanyakan saksi telah mengambil satu kesimpulan tertentu yang dalam konklusi di hukum acara itu dilarang,.
Menurutnya, hakim sebenarnya hanya cukup mengelola persidaÂngan menanyakan saksi informasi memverifikasi data-data yang terÂungkap dalam persidangan karena saksi itu telah disumpah.
âKalau saksi telah disumpah jadi harus dianggap sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Tugas hakim adalah menggali sejauhmana inforÂmasi pengetahuan yang saksi dapatkan atau yang saksi ketahui tentang suatu peristiwa perbuatan hukum karena ini adalah perbuatan hukum perdata,âpaparnya.
Idealnya hakim, lanjut dia hanya terfokus pada menanyakan saksi pengetahuan-pengetahuan tentang apa yang terjadi di masa lampau.
Namun yang terjadi, lanjut dia. majelis hakim berkesimpulan memÂbangun konklusi-konklusi misalnya karena perkara ini berkaitan dengan ada jual beli, yang adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Perbuatan jual beli itu pada hakiÂkatnya adalah sesuatu yang bertenÂtaÂngan dengan prinsip-prinsip hukum yang dilakukan dengan cara-cara tidak benar, sehingga penjualÂnya itu sendiri sebenarnya berdaÂsarkan putusan pengadilan sudah menjalani hukuman pidana.
âJadi sebenarnya peristiwa huÂkum ini sudah sempurna bahwa ada penjual tanah objek yang bukan kewenangannya dan bukan miliknya itu dilakukan secara melawan hak sehingga, berdasarkan bukti-bukti itu pengadilan di tingkat pengadilan pidana sudah menjatuhkan putusan dan dia divonis bersalah dua tahun. Dengan demikian seluruh rangkaian perbuatan hukum jual beli itu secara hukum telah sempurna bahwa berdaÂsarkan terhadap prinsip-prinsip yang tidak benar,â tegasnya.
Dikatakan, pembeli (penggugat -red) mengajukan gugatan ke PengÂadilan Negeri Ambon, dalam hal untuk meminta pembatalan terhadap beberapa akta ataupun surat yang dikeluarkan dari Gubernur Maluku tentang pembatalan penyerahan aset kepada yayasan waakaf pada saat itu, yang semestinya diketahui oleh pemerintah daerah adalah dikembalikan kepada yayasan Al-Hilal dan bukan yayasan Waakaf.
Karena dengan kesalahan itu GuÂbernur pada saat itu Albert Ralahalu sudah membatalkan penyerahan itu dan menerbitkan objek sengketa baru keputusan tata usaha yang baru untuk diserahkan kepada YayaÂsan Al-Hilal dan bukan yayasan Wakaf al ilal.
âYayasan Wakaf Alilal itu yayasan yang tidak punya hak dan keweÂangan untuk mengelola dan menjual aset-aset milik Al-Hilal Ambon,â cetusnya.
Dengan demikian penggugat ini atau pembeli dalam hal ini mengÂgugat seolah-olah ada kerugian yang diderita atas tindakan pembeÂlian yang dilakukan pada saat itu. Sehingga persoalan inilah yang saat ini disengketakan di Pengadilan Negeri Ambon.
âDan tadi terungkap hakim meÂngambil kesimpulan seolah-olah hukum harus melindungi pihak pembeli. Padahal kita masih mempersoalkan pembeli ini bisa saja terindikasi atau potensial melakukan pembelian dengan cara atau etika buruk atau dengan cara itikad tidak baik, karena patut diduga yang dia beli itu objek sengketa atau objek yang bukan menjadi kewenangan Yayasan wakaf, tapi Al- Hilal.
Jadi itu milik orang lain bukan milik orang yg menjual itu,â paparnya.
Karena yang menjual itu dilakuÂkan dengan cara kejahatan. Itu bisa dikonfirmasi dengan putusan pengÂadilan sampai di tingkat Mahkamah Agung sehingga yang bersangÂkutan dihukum untuk menjalani hukuman pidana penjara kurang lebih 2 tahun dan uang ganti rugi yang harus diserahkan kepada yayasan Al-Hilal sebanyak 3 miliar, dan sampai saat ini tidak diserahkan kepada Yayasan Al-Hilal.
âKami tidak mau dirugikan dengan suatu proses yang tidak fair. Kami ingin memastikan bahwa persidaÂngan ini peradilan ini harus dilaÂngsungkan dengan cara yang bermartabat dengan cara yang independen yang parsial, sehingga keadilan untuk masyarakat betul-betul dapat dicapai,â tambahnya.
Sementara itu, Salim Basalamah menambahkan jika yang seharusnya menanyakan soal objek sengketa ialah, penjual sebab kalau sudah dibeli dan salah sasaran kan rugi pembelinya.
âTadi saya sebagai saksi ada bebeÂrapa yang mengganjal, harusnya pihak pembeli Hengky Sutanto sebelum membeli tanah itu yang dasarnya SK gubernur yang pada rapat-rapat tahun 2010 itu belum ada Yayasan wakaf dan saudara umarat ningrum itu mengatasnamakan Yayasan wakaf, tapi penyerahan Pemprov kepada aset-aset tersebut kepada Yayasan wakaf Al Hilal atas informasi dari saudara umar AttaÂmimi ini bahwa pembinanya yayasan Al-Hilal sudah meninggal dan diÂalihkan,â cetusnya.
BPN tidak menanyakan itu, HeÂngky Sutanto juga tidak menaÂnyakan itu.
Ini kan kejanggalan. Yayasan baru berdiri 2011, rapat di dprd 2010 atas yayasan Al Hilal, wakaf berdiri 2011 tapi penyerahan atas nama yayasan wakaf, kalau Dia berbicara itu peÂlimpahan dari yayasan Pemprov BPN dan Pak Hengki sebagai peÂmilih harus meminta akta pelimpahan, ini tidak ada, ini penyimpangan hukum. (S-26)