AMBON, Siwalimanews – Sejumlah pedagang kali lima (PKL) di Pasar MarÂdika mengeÂluh tak ada tempat bagi mereka berÂjuaÂlan.
Pasalnya, pasca penerÂtiÂban yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon banyak pedagang yang belum mendapatkan tempat untuk berjualan termasuk di Pasar Baru Mardika.
Ketua Paguyuban pedagang Terminal A1 dan A2 Mardika, Lagonsa Ahmad mengungkapkan, pihaknya tentu mendukung kebijakan penaÂtaan Pasar Mardika yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon dan Provinsi Maluku.
Namun, pemerintah daerah juga haÂrus memastikan para pedagang yang dulunya berjualan di terminal A1 dan A2 untuk mendapatkan temÂpat jualan yang baru di pasar baru.
âWalikota Ambon Bodewin Wattimena saat pembongkaran lapak memang sudah janji untuk 315 pedagang terminal A1 dan A2 mendapatkan tempat di pasar baru. Memang kita sudah dapat tapi di lantai 4 yang sepi pengÂunjung,â ujar Ahamd.
Menurutnya walaupun telah mendapatkan tempat baru tetapi meninggalkan persoalan baru, sebab dari 315 pedagang terminal A1 dan A2 yang baru terakomodir hanya 156 pedagang dan sisanya belum terakomodir.
Persoalan ini kata Ahmad, telah disampaikan kepada Dinas PerdaÂgangan dan Perindustrian Provinsi Maluku, tetapi sampai saat ini tidak ada kepastian terkait dengan nasib para pedagang yang tidak menÂdapatkan tempat jualan.
âDi lantai 4 itu luas lapak hanya 1×120 meter ini sangat mempriÂhatikan, sebab pedagang mau berjualan apa disana. Belum lagi pengunjung tidak pernah sampai lantai 4 karena eskalator yang tidak difungsikan, jadi mereka hanya sampai 2,â bebernya.
Ahmadi menegaskan, dengan adanya kondisi di pasar Mardika baru akan berdampak pada pendaÂpatan pedagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun cicilan kredit di bank.
Karenanya, Ahmad meminta GuÂbernur Maluku dapat melihat persoÂalan tersebut sehingga ada jalan keÂluar bagi para pedagang di Mardika.
Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol Setda Maluku, Daniel Indey yang menerima aspirasi pedagang tersebut memastikan akan meneruskan keluhan kepada gubernur dan OPD terkait.
âNanti kita sampaikan kepada pak Gubernur maupun OPD terkait agar ada solusi,â tegasnya. (S-20)