AMBON, Siwalimanews – Provinsi Maluku sampai saat ini masih minim dokter spesialis

Pasalnya, jum­lah dokter spesialis di Maluku baru men­capai 206 dokter, di­mana 109 dokter spesialis memilih berpraktek di Kota Ambon, se­dangkan 97 terse­bar di be­be­rapa ka­bu­pa­ten/kota.

“Memang kebutuhan SDM khu­susnya dokter spesialis itu masih menjadi tantangan bagi kita di Maluku, makanya kami terus berupaya untuk menyiapkan SDM dokter spesialis,” ungkap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa kepada wartawan di Ambon, Jumat (18/7).

Untuk menyiapkan SDM ini, maka gubernur mendorong Fakul­tas Kedokteran Unpatti, untuk membuka program studi dokter spesialis. Dorongan ini dilakukan gubernur, usai mendapatkan du­kungan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meng­unjungi Ambon, pada Rabu, (17/7) kemarin.

Menurut gubernur, salah satu upaya yang dapat didorong hanya­lah Fakultas Kedokteran Unpatti untuk membuka program pendidi­kan dokter spesialis, agar tidak lagi harus bersekolah keluar Ambon.

Apalagi, dalam kunjungan ke Ambon, Menteri Kesehatan telah memberikan dukungan, agar Fa­kul­tas Kedokteran Unpatti mem­buka pendidikan dokter spesialis.

“Terkait SDM, Fakultas Kedok­teran Unpatti sebenarnya boleh didorong untuk membuka prodi dokter spesialis dan itu sudah dapat dukungan pak Menkes,” ucap gubernur.

Gubernur berkomitmen, akan terus bekerja keras agar ada pe­merataan dokter spesialis di daerah-daerah, sehingga kedepan derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Kemenkes Bantu

Sebelumnya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, minta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membantu pemerataan dokter spesialis.

Permintaan ini disampaikan gubernur, di sela-sela groundbrea­king pembangunan RSUD Buru di Kota Namlea, yang dihadiri Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kamis (17/7).

Menurutnya, ada satu sukacita terbesar, sebab Menteri Keseha­tan melihat sendiri, betapa tidak mudahnya pelayanan kesehatan di daerah kepulauan di Maluku.

“Saya menyampaikan kepada banyak orang di berbagai tempat, kita mensyukuri program quick win ini, tetapi bagi kami sebagai kepala daerah, entah itu gubernur, bupati maupun walikota, kita mensyukuri adanya rumah sakit yang repre­sen­tatif,” ungkap gubernur.

Namun, jauh lebih penting kata gubernur, bukan saja rumah sakit yang represntatif tetapi sumber daya manusia yang tidak tersedia secara memadai. Jika mengacu pada rasio standar WHO, dimana pelayanan kesehatan harus satu dokter per seribu orang, maka tentunya ini menjadi masalah, sebab masih sangat banyak dokter yang dibutuhkan di Maluku.

Gubernur menegaskan, salah satu persoalan yang menyebabkan dokter spesialis enggan mengab­di Maluku, yakni soal kesejahte­raan me­reka yang masih jauh dari ha­rapan.

“Ketika rumah sakit saya coba mengetok nurani para dokter spesialis, umum dan paramedis. Saya sampaikan kepada mereka, bahwa betul kesejahteraan adalah satu yang penting, tapi jauh lebih penting adalah soal getaran nurani kita untuk melayani kepentingan masyarakat,” tutur gubernur.

Gubernur mengaku, sebelum menjadi anggota DPR dan guber­nur, dirinya menyaksikan betapa banyak­nya warga yang meninggal dunia karena harus dirujuk ke Makassar dengan transportasi laut dan udara, tetapi juga ada yang meninggal.

“Fakta ini sangat miris bagi kami. Padahal Maluku adalah salah satu provinsi yang ikut mendirikan bang­sa Indonesia. Jadi kami minta per­hatian pemerintah pusat untuk dapat membantu kami, khususnya untuk meningkatkan kesejahte­raan dokter spesialis,” pinta gubernur.(S-20)