AMBON, Siwalimanews – Â Tim penyelidik Pidsus Kejati MaÂluku masih mendalami hasil pemeÂriksaan dua pejabat Badan PertaÂnahan Kota Ambon terkait kasus dugaan korupsi ruko Mardika.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy Dannari menjelaskan, untuk saat ini tim penyelidik belum mengagendakan panggilan terÂhadap pihak terkait untuk digali keterangannya.
Namun sebaliknya, tim masih mendalami hasil permintaan keterangan yang telah dilakukan oleh tim sebelumnya terhadap dua pejabat BPN Kota Ambon.
âTim penyelidik saat ini masih mendalami hasil permintaan keterangan dari Kepala Bidang Aset Pertanahan dan Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah BPN Kota Ambon, âkata Danari kepada Siwalima di Ambon, Kamis (28/11).
Dikatakan, permintaan keteraÂngan tersebut merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, data dan keterangan terhadap status dan kedudukan tanah Kawasan Pasar Mardika berÂdasarkan informasi dari BPN (BaÂdan Pertanahan Nasional). KemuÂdian tim juga akan melakukan cross check terhadap nilai aset daerah khususnya aset kawasan Pasar Mardika.
âJadi memang mekanismenya seperti itu. Sehingga tim masih meÂlakukan pendalaman kemuÂdian juga mencari informasi soal legal standing status tanah dan hubungan yuridiksi dalam kawaÂsan Pasar Mardika, âterangnya.
Kendati begitu, Ardy belum mau berkomentar lebih jauh tentang pihak-pihak mana saja yang nantinya akan dipanggil oleh penyelidik. Namun ia memastikan bahwa jika ada perkembangan lainnya, maka akan segera diinformasikan kepada media.
âKalau ada perkembangan, nanti saya sampaikan, â ujarnya.
Lima Jam Diperiksa
Dua pejabat pada Kantor BPN Kota Ambon diperiksa oleh tim penyelidik Pidsus Kejati Maluku terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan Ruko Pasar Mardika.
Dua pejabat yang diperiksa yaitu, Kepala Bidang Aset PetanaÂhan dan Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah BPN Kota Ambon.
Mereka diperiksa selama lima jam mulai dari pukul 10.00 WIT hingga 15.00 WIT di Kantor Kejati Maluku, Senin (10/11).
âDua pihak yang dimintai keteraÂngan itu dari kantor Pertanahan Kota Ambon yakni Kabid Aset dan dan Kasi Penetapan dan PendafÂtaran Tanah,â jelas Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy DanÂnary kepada Siwalima di Ambon.
Ditanya mengenai identitas kedua pejabat yang diperiksa, Ardy tidak mau menyebutkannya, deÂngan alasan kasus ini masih daÂlam proses penyelidikan sehingga identitas kedua pihak yang dipaÂnggil mesti dirahasiakan. âJangan marah, saya belum bisa sampaiÂkan nama ataupun inisial. Karena ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, sehingga tidak bisa sembarangan dipublikasi identitas pihak yang dipanggil, âterangnya.
Kendati begitu, Ardy mengaku bahwa kedua pihak dimintai keteÂraÂngan oleh tim penyelidik sejak pukul 10.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT.
Ditanya mengenai agenda peÂmeÂÂriksaan Kepala Dinas PerinÂdustrian dan Perdagangan Maluku, Yahya Kotta, mantan Kacabjari SaÂparua ini mengaku, yang berÂsangkutan sudah dimintai keteraÂngan pada 5 November lalu.
âSaya juga baru dapat informasi dari tim penyelidik, kalau Kadis sudah dimintai keterangan pada 5 November yang lalu, âtuturnya.
Ardy menambahkan, Kadis menjelaskan terkait aset-aset pemprov yang ada di kawasan HPL Mardika. Namun selebihnya Ardy enggan berkomentar lebih jauh terkait apakah yang bersangkutan akan dipanggil lagi atau tidak.
âKalau soal panggil lagi saya tidak tahu. Tapi nanti kalau ada info lebih lanjut, akan saya sampaikan, âpungkasnya.
Untuk diketahui, dugaan korupsi pengelolaan ruko Pasar Mardika ditangani kala Edyward Kaban menjabat Kajati Maluku. Bahkan bidang intelijen sudah mulai proses penyelidikan dan memangÂgil beberapa pihak sejak September 2023, hingga Januari 2024.
Dan tiga pekan kemarin, peÂnyidik intel melimpahkan kasus tersebut ke bidang pidsus dengan status penyelidikan.
âPenyidik telah meningkatkan status kasus Ruko di Pasar Mardika ke penyelidikan. Kita juga telah menyurati pihak-pihak terkait untuk nantinya di minggu depan akan dimintai keterangan,â kata Ardy kepada wartawan Kamis (6/6) lalu.
Kasus ini berawal dari Pansus DPRD Maluku menemukan 12 pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang meÂnempati pertokoan Pasar Mardika telah melakukan pembayaran keÂpada PT BPT sebesar Rp18.840. 595.750.
Namun dari total nilai tersebut, BPT yang dikomandoi Kipe, hanya menyetor ke Pemprov Maluku sebesar Rp5 miliar saja, dengan rincian tahun 2022 Rp250 juta dan Rp4.750.000.000 pada tahun 2023.
Pansus juga menemukan duÂgaan perbuatan melawan hukum dalam pengumuman pemenang tender pemanfaatan 140 ruko milik pemprov yang dimenangkan PT BPT.
Selain itu, menurut Pansus mekanisme tender oleh Pemprov Maluku melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan perunÂdang-undangan yang berlaku.
Perjanjian kerja sama dibuat dihadapan notaris Roy Prabowo Lenggono nomor 21 tanggal 13 Juli 2022, dinilai tidak memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sahnya suatu perjanjian yang mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum.
Sehingga segala tindakan yang dilakukan PT BPT untuk menarik uang sewa ruko dari para pemilik SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) yang menempati Ruko Mardika adalah perbuatan melaÂwan hukum. (S-29)