AMBON, Siwalimanews – Â Tim penyidik Pidsus Kejati Maluku kembali memeriksa dua nasabah BRI Ambon terkait kasus dugaan korupsi kredit fiktif.
Pemeriksaan terhadap naÂsabah dilakukan untuk mengÂumpulkan bukti-bukti dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif si BRI Ambon.
âHari ini tim penyidik meÂmanggil 10 nasabah untuk diperiksa sebagai saksi, namun yang datang memenuhi pangÂgilan dan diperiksa hanya 2 orang, âungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy Dannari kepada SiwaliÂma di Ambon, Senin (18/11).
Menurut Ardy, para nasaÂbah yang tidak datang nantinya akan dijadwalkan panggilan ulang. Sebab sebelumnya juga ada puluhan nasabah yang dipanggil namun belum hadir untuk diperiksa.
âNanti yang tidak hadir kemungkinan besar penyidik akan panggil ulang, âtandasÂnya.
Garap 62 Nasabah
Seperti diberitakan sebelumnya, kurun empat hari terakhir, sedikitnya sudah 62 nasabah diperiksa, terkait dugaan korupsi kredit fiktif BRI Ambon.
Sejak Senin (4/11) hingga Kamis (7/11) tercatat sebanyak 62 nasabah telah diperiksa penyidik. PemerikÂsaan dilakukan untuk menggali bukti dugaan korupsi bertopeng kredit fiktif yang merugikan negara sebesar Rp1,9 miliar.
Pantauan Siwalima, Kamis (7/11) sebanyak 20 nasabah diperiksa penyidik Kejati Maluku.
Mereka mendatangi Kantor Kejati Maluku di Jalan Sultan Hairun dari pagi pukul 10.00 WIT hingga dan pemeriksaan berakhir pukul 17.00 WIT.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy Dannari kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, tim penyidik kembali memanggil 20 saksi untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di BRI Ambon.
âHari ini tim penyidik memanggil 20 saksi, semuanya hadir hari ini dan diperiksa dari pukul 10.00 WIT sampai pukul 17.00 WIT, â ujar Ardy.
Ditanya status dari saksi-saksi, Ardy mengatakan mereka merupakan nasabah di BRI Ambon. âMereka juga nasabah di BRI,â tandasnya.
Dengan demikian jumlah keseÂluruhan nasabah BRI Ambon yang telah diperiksa sebanyak 62 nasabah. Pada Senin (4/11) 10 nasabah diperiksa, selanjutnya Selasa (5/11) 12 nasabah, Rabu (6/11) 12 nasabah dan Kamis (7/11) 20 nasabah.
âJadi Penyidik Pidsus Kejati Maluku juga telah melakukan pemeriksaan selama 4 hari beruntun sejak Senin hingga Kamis. Yang mana saksi yang diperiksa pada hari Senin berjumlah 10 orang, Pada Selasa 12 orang, Rabu itu penyidik memanggil 50 saksi namun yang hadir hanya 20 dan semua yang dipanggil merupakan nasabah di BRI. Dan hari ini juga 20 saksi, penyidik panggil 20, dan semua nasabah hadir,â ujar Ardy.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Siwalima menyebutkan bahwa, para saksi yang digali keterangannya oleh penyidik merupakan nasabah yang mengajukan kredit di BRI. Namun, kredit yang diajukan oleh nasabah, ada yang dinikmati namun ada yang tidak dinikmati oleh nasabah.
âMereka ajukan kredit. Tapi ada yang uangnya cair kemudian diterima, tetapi ada yang uangnya cair tetapi tidak dinikmati, namun diambil oleh oknumn BRI,â ungkap sumber Siwalima yang enggan namanya disebutkan ini.
Tidak hanya itu, ada juga saksi yang mengakui bahwa ditawari oleh oknum BRI untuk melakukan kredit, namun hanya sebatas topengan saja. Alhasil mereka tidak menikmati uang tersebut.
âJadi mereka dijadikan nasabah topengan saja untuk ajukan kredit. Pas uangnya cair, mereka tidak nikmati uangnya namun dinikmati oleh oknum di BRI,â ungkap sumber itu.
Lanjut sumber itu, nasabah yang dijadikan topengan oleh Oknum BRI bisa mencapai ratusan orang. Dan nilai kredit yang diajukan bervariasi.
âPuluhan bahkan mungkin bisa mencapai seratus lebih nasabah yang dijadikan topeng untuk proses kredit. Ada juga nasabah yang akui tidak pernah ajukan kredit tapi tiba-tiba nama mereka ada lakukan kredit, dan alhasil uang mereka terpotong. Saat dikonfirmasi ke BRI, mereka alasan kalau ajukan kredit sudah tahun-tahun sebelumnya dan belum lunas. Padahal, nasabah akui tidak pernah ajukan kredit,â tandasnya.
Guna membuktikan dugaan korupsi kasus tersebut, tim penyidik Kejati Maluku telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Maluku untuk mengaudit kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini.
Penyelidikan kasus ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor: Print-05/Q.1/Fd.2/03/2024 tanggal 15 Maret tahun 2024. Kasus ini tidak membutuhkan waktu lama setelah proses penyelidikan kini sudah ditingkat penyidikan. (S-29)