AMBON, Siwalimanews – Kabid Humas Polda MaÂluku, Kombes Roem Ohoirat menegaskan, pihaknya makÂsimal mengusut kasus duÂgaan pelecehan seksual BuÂpati Maluku Tenggara, M Taher Hanubun.
Menurut Kabid, dalam peÂnuntasan kasus tersebut, piÂhaknya masih membutuhkan keterangan pelapor.
Hal ini diungkapkan Kabid, saat diwawancarai Siwalima di Ambon, Senin (25/9) meÂnyikapi permintaan dari sua elemen masyarakat Maluku Tenggara, yaitu,
Forum Masyarakat Maluku Tenggara (Formama-TenggaÂra) dan Pemuda Katolik caÂbang Maluku Tenggara, menÂdesak Polda Maluku memÂperÂcepat proses hukum TH, sapaan akrab bupati.
Bupati Malra dilaporkan oleh pelapor TA, eks karyaÂwan Café Agnia, milik HanuÂbun, pada 1 September 2023 atas dugaan pelecehan sekÂsual, dengan nomor laporan TBL/230/IX/2023/MALUKU/SPKT.
Menurut Kabid, sejumlah upaya telah dilakukan penyidik Polda MaÂluku hanya saja, masih membuÂtuhkan keterangan pelapor untuk memboboti berita acara pemeÂriksaan.
Kabid menegaskan, sejak awal piÂhaknya ingin membuka secara terang benderang kasus ini deÂngan membawa siapa yang diduga berÂtanggung jawab ke pengadilan, naÂmun pihaknya mengalami kendala.
âSekali lagi mau saya sampaiÂkan sejak awal kita ingin buka secara terang benderang kasus ini dengan membawa siapa yang bertanggung jawab ke pengadilan, namun kendalanya ada di pelapor sendiri,âjelas.
Menurutnya sesuai dengan Undang-Undang TPKS, pencabuÂtan perkara untuk kasus kekerasan seksual tidak menghentikan kasus tersebut sebelum diputuskan peÂngadilan, namun undang undang juga mengatur bahwa pelapor tidak bisa dijemput paksa jika diperlukan keterangannya sebagaimana saksi maupun pelaku dalam sebuah tidak pidana.
Hal tersebut lantas membuat penyidik kesulitan menuntaskan kasus tersebut.
âSaat ini kita cuma berharap dari korban, semua tergantung korban. Kalau korban tidak ada bagaimana kita mau lanjut kasusnya, semenÂtara korban harus memberikan kesaksiannya,â ungkapnya.
Bupati Langgar Adat
Seperti diberitakan sebelumnya, dua elemen masyarakat Malra mendesak Polda Maluku memperÂcepat proses hukum Bupati Malra, M Thaher Hanubun.
Selain itu, Forum Masyarakat Maluku Tenggara (Formama-TengÂgara) dan Pemuda Katolik cabang Maluku Tenggara, menganggap orang nomor satu di Kabupaten Maluku Tenggara itu tak lagi meÂnghormati adat istiadat orang Kei.
Menurut keduanya, mestinya Bupati Hanubun menjadi pelinÂdung bagi kaum perempuan, namun dirinya mematahkan hal itu dengan tindakan yang dilakukanÂnya.
Bupati Malra dilaporkan oleh peÂlapor TA, eks karyawan Café Agnia, milik Hanubun, pada 1 September 2023 atas dugaan peleceÂhan sekÂsual, dengan nomor lapoÂran TBL/230/IX/2023/MALUKU/SPKT.
Kedua lembaga tersebut menuÂding orang nomor satu di KabuÂpaten Maluku Tenggara itu tak lagi menghormati adat istiadat orang Kei, dimana mestinya menjadi peÂlindung bagi kaum perempuan namun dirinya mematahkan hal itu dengan tindakan yang dilakuÂkannya.
Koordinator Formama-TengÂgara, Hironimus Ulukyanan mewaÂkili Formama menyampaikan, dukungan dan desakan kepada Polda Maluku untuk tetap proses hingga tuntas kasus dugaan seksual yang dilakukan Bupati Hanubun.
âFormama Tenggara menyataÂkan bahwa kasus dugaan peleceÂhan seksual yang dilakukan oleh M Thaher Hanubun, adalah sebuah kejahatan, yang telah menjadi aib bagi seluruh masyarakat Maluku Tenggara, terutama masyarakat adat Kei dimanapun,â ujarnya kepada Siwalima melalui pesan whatsappnya, Minggu (24/9).
Sikap Pemuda Katolik
Terpisah, Pemuda Katolik caÂbang Maluku Tenggara juga ikut bicara. Melalui rilis yang diterima Siwalima, Minggu (24/9) mereka menyatakan jika Hanubun dinilai melanggar hukum Adat Larvul Ngabal Pasal 6 tentang Moryain fo Mahiling dan Sasa.
Ketua Pemuda Katolik, Isak Ignatius setitit dalam rilisnya meÂnyatakan, Kekerasan dan peleceÂhan seksual merupakan pelangÂgaran hak asasi manusia, kejaÂhatan terhadap martabat kemanuÂsiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dilawan bersama. DamÂpak kekerasan dan peleceÂhan seksual meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi dan sosial hingga politik.
Dampak kekerasan dan peleÂcehan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik.
Pemuda Katolik sebagai ormas juga telah turut serta dalam mengÂawal proses hukum agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik pihak pelapor maupun pihak terÂlapor.
Preseden Buruk
Upaya menghindar dari jeratan hukum dan melakukan penyelesaiÂan di luar proses peradilan, meruÂpaÂkan preseden buruk dalam peÂneÂrapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Kondisi ini sungguh sangat menyayat hati dan batin Pemuda Katolik dan seluruh masyarakat Malra, karena proses yang dilakuÂkan tidak pantas dan benar di mata hukum.
Pemuda Katolik berpendapat bahwa penyelesaian perkara diluar proses peradilan yang dilakukan dalam kasus dugaan kekerasan seksual ini, telah mencederai semaÂngat lahirnya Undang-undang TinÂdak Pidana Kekerasan Seksual. DaÂlam penerapan Undang-undang ini kedepan akan menjadi contoh kaÂsus dan praktek jahat yang bisa digunakan oleh setiap individu mauÂpun kelompok untuk menghindar dari jeratan hukum, terutama bagi mereka yang mempunyai keduduÂkan tinggi dan kekuasaan. (S-10)