AMBON, Siwalimanews – Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku diminta memeriksa semua pihak yang terlibat dan juga yang bertanggung jawab terhadap dana Covid-19 Tahun 2020.
Pemeriksaan itu jangan hanya menyasar kepala desa dan pimpinan organisasi perangkat daerah, tapi juga ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekda dan bupati.
Pasalnya, sebagai penanggung jawab keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD, Bupati tentu sangat mengetahui dan memiÂliki peranan penting dalam pengguÂnaan dana Covid-19 Tahun 2020.
Menurut praktisi hukum Munir Kairoty, setiap pergerakan keuaÂngan di dalam instansi pemerintah pasti dilakukan atas dasar koorÂdinasi dengan kepala daerah.
Dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 di MBD, menurut Kairoty Bupati harus dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
âKalau ada dugaan anggaran Covid-19 yang dipergunakan tidak jelas atau tidak sesuai peruntuÂkanÂnya, maka harus diusut dan secara hukum Bupati harus diperiksa,â ungkap Kairoty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (5/9) siang.
Dikatakan, sebagai pimpinan daeÂrah atau kuasa pengguna anggaran (KPA) tentu jika terjadi pergeseran atau penggunaan anggaran pasti dikoordinasikan dengan bupati.
Pemeriksaan Bupati bertujuan untuk mengkonfirmasi langsung peruntukan anggaran tersebut suÂdah sesuai dengan perencanaan atau tidak.
âPolisi tidak boleh melindungi bupati artinya, siapapun harus diperiksa. Jangan hanya Kepala OPD saja lalu bupati tidak. Jadi bupati harus juga diperiksa,â pintanya.
Kairoty menegaskan polisi, jaksa dan KPK itu penegak hukum yang dibayar oleh negara untuk melaÂkukan penegakan hukum. Artinya ketika ada dugaan seperti itu maka tidak boleh melindungi.
Sebaliknya tambah dia, jika polisi tidak memeriksa bupati maka polisi sedang menyalahi perintah jabatan sebagai penyidik sehingga publik pasti mempertanyakan hal ini.
Apalagi, kasus ini mencuat seteÂlah ada temua BPK atas laporan penggunaan anggaran Covid-19 maka tidak ada pilihan bagi polisi untuk memeriksa Bupati MBD.
âHasil audit BPK itu harus dijadikan dasar untuk membongkar kasus ini agar terang benderang dan publik tidak mencurigai persoalan ini,â pungkasnya.
Harus Diperiksa
Terpisah aktivis Laskar Anti Korupsi Roni Aipassa mengatakan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dilingkungan pemerintah daerah, maka bupati dan Sekda harus diperiksa.
Hal ini karena Bupati dan Sekda merupakan pihak-pihak yang mengeÂtahui penggunaan anggaran dilingkungan Pemerintah KabuÂpaten.
âTerkait dugaan kasus ini menang bupati dan sekda sebagai penangÂgung jawab anggaran harus juga diperiksa soal pengguna anggaran penanganan Covid-19,â ucap Aipassa.
Dijelaskan, pemeriksaan terhadap Bupati merupakan hal biasa dalam proses penegakan hukum maka Bupati harus kooperatif.
Dalam penggunaan anggaran kata Aipassa tentu Kepala OPD terkait seperti Dinas Kesehatan pasti melaÂkukan koordinasi sebelum mengÂambil kebijakan sehingga sangat tepat jika bupati diperiksa juga.
âPolisi ini tidak boleh melindungi bupati artinya harus diperiksa juga sebab kasus ini diusut secara transÂparan,â tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini naik cetak, Bupati MBD Benjamin Noach belum berhasil dikonfirmasi Siwalima. Dihubungi beberapa kali melalui panggilan telepon maupun pesan Whatsapp, Noach belum meresponsnya.
Sementara itu, mantan Kepala BPBD MBD, Yosua DD Philippus yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (5/9) mengungkap sibuk dan tidak bisa diganggu.
âMaaf saya ada sibuk di Gereja, ada persiapan HUT GPM. Saya ketua panitia, jadi maaf,â ujarnya singkat.
Bakal Digarap
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pimpinan organisasi peÂrangkat daerah serta kepala desa, bakal diperiksa polisi, terkait pengeÂlolaan dana Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dijadwalkan hari ini (5/9), penyidik tim Polda Maluku, tiba di kabupaten berjuluk Kalwedo, untuk membongkar kasus tersebut.
Polisi sebelumnya telah memeÂriksa sejumlah saksi di Ambon. Namun masih banyak saksi yang belum dimintai keterangan, lantaran beralasan tak bisa hadir karena terkendala transportasi.
Langkah polisi itu diawali dengan hasil pemeriksaan Badan PemerikÂsaan Keuangan tahun 2020, terkait pengelolaan dana Covid-19 di Kabupaten MBD.
Staf pengajar Fakultas Hukum Unidar Rauf Pellu mendukung gerak cepat polisi itu. Dia mengatakan, temuan BPK dapat dijadikan pintu masuk bagi pengusutan kasus tersebut.
Menurut Pellu, dalam membongÂkar suatu kasus dugaan korupsi biasanya hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah dijaÂdikan pintu masuk oleh aparat penegak hukum.
Dikatakan dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 Tahun 2020, aparat penegak hukum harus dapat menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.
âKalau memang sudah ada hasil BPK terkait pengelolaan dana Covid-19 yang tidak sesuai maka itu dapat dijadikan pintu masuk untuk mengungkap kasus itu,â tegas Pellu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (4/9).
Dikatakan, persoalan dugaan korupsi dana Covid-19 di MBD ini telah dilaporkan ke Polda Maluku, maka menjadi kewajiban bagi polisi untuk melakukan pengusutan tanpa pandang bulu.
Kirim Tim
Polda Maluku sudah mengirim tim ke Tiakur, ibukota Kabupaten MBD, untuk menyelidiki penanganan dana Covid- 19 Tahun 2020 di kabupaten itu.
Demikian dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena kepada Siwalima melalui pesan Whatsapp, Selasa (3/9) lalu.
Kedatangan tim reskrimsus diÂmaksudkan untuk melakukan klariÂfikasi terhadap sejumlah saksi yang dirasa perlu untuk didengar keteÂrangannya.
âKasus ini sedang kita tangani dan sementara berjalan. Ada sejumlah saksi yang kita mintai klarifikasi,â ungkap Kombes Hujra.
Kendati mulai melakukan klariÂfikasi terhadap sejumlah saksi, Soumena mengaku mengalami kendala lantaran sebagian saksi yang diyakini bisa membuka terang kasus tersebut berhalangan hadir. Sehingga pihaknya membentuk tim untuk turun langsung ke Kabupaten MBD.
âSaat ini kita terkendala, karena beberapa saksi yang dipanggil berÂhalangan hadir dengan alasan cuaca anggaran, sehingga hari Kamis (5/9) nanti saya turunkan 5 personel ke MBD untuk lakukan klarifikasi kepada saksi,â ungkapnya.
Mantan Wakapolresta Serang Kota ini menegaskan, pihaknya terus berupaya untuk mengumpulÂkan bahan keterangan maupun data yang menunjang pengungkapan kasus tersebut.
âMasih pengumpulan data bahan keterangan, kalau memenuhi syarat baru kita naikan ke tahap penyeÂlidikan,â katanya.
Bermasalah
Kasus dugaan korupsi dana Covid-19 ini mencuat, setelah BPK Perwakilan Maluku menemukan sejumlah persoalan dari laporan penanganan Covid-19 tahun 2020.
Dalam laporan hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan sejumlah item belanja Covid-19 Tahun 2020 di lingkungan Pemkab MBD, tak sesuai dengan aturan perundang-undaÂngan, khususnya pada Badan PenaÂnggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan.
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK, diketahui Pemkab MBD melakukan refocusing anggaÂran sebesar Rp20.865.834.695.00, namun yang direalisasi hanya seÂbesar Rp10.467.362.620.00.
Dari realisasi tersebut, BPK menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan anggaran Covid-19 tahun 2020 diantaranya, terdapat dana penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan rutin, di luar kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp116.710.000.
Ada juga penyimpanan kas tunai dana BTT sebesar Rp1.575.650.000 pada Dinas Kesehatan dan BPBD tidak memadai serta pelaksanaan kegiatan penanganan covid-19 di Kecamatan Letti tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp37.100.000.
BPK juga menemukan 16 paket pengadaan barang pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.199.209.075 tidak didukung dokumentasi/bukti pembentuk kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung juga dengan pemeriksaan kewajaran harga oleh APIP.
Tak hanya itu, terdapat APD set pada Dinas Kesehatan dengan nilai Rp26.800.000 tidak dapat dibanÂdingkan kewajaran harganya.
BPK juga menemukan adanya pemberian bantuan biaya hidup baik mahasiswa yang tidak sesuai dengan peraturan bupati, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemeÂrintah daerah.
Kesimpulan BPK
Dalam laporan hasil pemeriksaan itu, BPK menyimpulkan OPD pelakÂsana program dan kegiatan penaÂnganan pandemi Covid-19 belum melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa dan belum mempertimÂbangkan ketersediaan barang-baÂrang yang telah diterima dari sumÂbangan pihak ketiga dalam kegiatan perencanaan pengadaannya.
Juga ditemukan pengelolaan kas oleh bendahara pengeluaran dana penanganan Covid-19 yang berÂsumber dari Belanja Tidak Terduga pada Dinas Kesehatan dan BPBD tidak sesuai kebutuhan.
Ditemukan juga pelaksanaan peÂngadaan barang/jasa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mematuhi keÂtentuan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.
Temuan berikutnya adalah pelakÂsanaan barang hasil pengadaan dan barang hasil pemberian hibah dari pihak ketiga dan pemerintah pusat/daerah tidak tertib dan belum diÂmanfaatkan atau didistribusi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
Selanjutnya, pelaksanaan pemÂbayaran pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp426.790.000 belum sepenuhnya memenuhi keÂtentuan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dan terdapat pengadaan barang yang sudah selesai dibayar 100% namun belum sesuai dengan volume kontrak.
Sementara pada Bidang KeseÂhatan, Sosial dan dampak ekonomi, dalam temuan BPK itu disebutkan bahwa, Pemkab MBD belum memÂbayar intensif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.
Selain itu bantuan sosial 9 bahan pokok dari Pemprov Maluku sebesar Rp810.000.000 belum disalurkan oleh Pemkab MBD kepada masyarakat calon penerima manfaat.
Pemkab MBD belum merencaÂnakan program dan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di bidang penanganan dampak ekonomi.
Di BPBD
Adapun alokasi dana BTT untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang Kesehatan, yang dikelola BPBD sampai 15 November 2020, telah terkumpul Rp5.607.150.000,-
Dari dana tersebut sebesar Rp1.044.500.000,- telah diserahkan BPBD kepada Dinas Kesehatan.
Dana tersebut digunakan untuk pengadaan barang/jasa, kebutuhan karantina, serta kebutuhan operaÂsional tim tugas dalam rangka penÂcegahan/penanganan Covid-19 pada Kabupaten MBD. Namun penÂcairan tahap 2 BPBD baru mereaÂlisasikan penggunaan dana sebesar Rp1.300.817.050. Dengan demikian masih terdapat sisa dana sebesar Rp691.282.950 yang belum teÂrealisasi.
Dinas Kesehatan
BPK juga menemukan banyak item-item pengadaan di Dinkes realisasi yang sudah dilakukan dengan menggunakan dana BTT hanya belanja Rapid Test dan APD sementara di RKB meliputi banyak item kegiatan yang tidak terealisasi.
Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa Dinas KeÂsehatan tidak berkoordinasi dengan BPBD. (S-20)