AMBON, Siwalimanews – Solusi penerbitan circular letter yang disampaikan OtoÂritas Jasa Keuangan kepada Direksi Bank Maluku-Malut dinilai sebagai solusi yang tidak sesuai dengan aturan.
Akademisi Hukum Unidar, Rauf Pellu menjelaskan UU Nomor 21 Tahun 2011Â TenÂtang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan untuk melakukan pengawaÂsan terhadap lembaga pemÂbiayaan didalamnya perbanÂkan.
Kewenangan tersebut, lanÂjut Pellu secara tegas memÂberikan ruang bagi OJK untuk ikut menyelesaikan persoaÂlan yang dihadapi perbankan termasuk yang terjadi di Bank Maluku-Malut.
Namun, solusi yang diberiÂkan kepada bank yang berÂmasalah harus sesuai deÂngan aturan yang berlaku, buÂkan sebaliknya melegalkan perbuatan yang telah terjadi.
âPenerbitan circular letter itu berlaku ke depan bukan berÂlaku ke belakang. Jadi kalau OJK memberikan saran agar direksi Bank Maluku-Malut menerÂbitÂkan circular letter untuk menutupi kesalahan yang sudah dilakukan maka itu salah,â tegas Pellu saat diwawancarai Siwalima, Selasa (12/9) melalui sambungan seÂlulernya.
Menurutnya kewenangan OJK untuk memperbaiki tata kelola perbankan yang secara administrasi mungkin saja dianggap bermasalah oleh OJK, sehingga solusi seperti demikian dapat diberikan tetapi tidak boleh menutupi kesalahan direksi.
Pellu menegaskan, ketika OJK melakukan pengawasan terhadap Bank Maluku-Malut dan ditemukan pelanggaran maka mestinya ditindaklanjuti melalui penyidikan oleh penyidik OJK.
âOJK itu kan punya penyidik mestinya kalau ada temuan pelanggaran yang dilakukan direksi maka harus diproses hukum, bukan sebaliknya meÂ-nyarankan agar dibuat perseÂ-tujuan pemegang saham melalui circular. Ini kan salah,â paparnya.
Karena itu menurut Pellu, OJK harus juga bertanggung jawab terhadap penerbitan circular letter oleh direksi Bank Maluku-Malut sebab tanpa solusi itu direksi tidak mungkin mengambil tindaÂ-kan untuk mengedarkan kepada seluruh pemegang saham.
âSebagai lembaga pengawas, OJK harus bertanggung jawab juga sebab solusi circular itulah yang menjadi awal masalah di Bank Maluku-Malut. Coba kalau proses hukum saja kan tidak terjadi dinamika seperti ini. Jadi Kejaksaan harus berani untuk meminta pertanggung jawaban OJK,â ujarnya.
Harus Profesional
Sementara itu, Praktisi Hukum Rony Samloy mengatakan, mestinya OJK tetap memainkan peran secara profesional dan proporsional, artinya seluruh proses terkait remunerasi hingga adanya dugaan perbuatan melawan hukum mestinya tetap harus dipilah.
Menurutnya, kalau ada temuan yang menjurus pada proses peÂ-negakan hukum diluar kewenaÂngan OJK maka harus diusut oleh aparat penegak hukum.
âOJK memiliki kewenangan yang terbatas dan hanya sampai pemberian rekomendasi penegakan hukum jadi kalau ada dugaan perbuatan melawan hukum, maka itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum mengusut kasus ini,â tegas Samloy saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya Selasa (12/9).
Menurutnya, OJK tetap berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam proses pengawas tetapi ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi, maka itu kewajiban aparat penegakan hukum.
Kendati sebagai lembaga pengawas, OJK kata Samloy harus tetap dimintai pertanggung jawaban terkait solusi penerbitan circular untuk menutupi kesalaÂhan direksi, jangan sampai kasus ini sengaja ditutupi dan menghilang dengan sendirinya.
âDemi kepastian hukum mestinya juga OJK dimintai pertanggung jawabannya. Artinya kalau ada dugaan unsur kerja sama dibalik semua ini, atau kalau ada indikasi perbuatan melawan hukum dan OJK patut diduga dalam kerja sama ini, maka OJK juga harus dimintai pertanggung jawabannya,â jelasnya. (S-20)