AMBON, Siwalimanews – Perjuangan Peme­rintah Provinsi Ma­­luku untuk men­­dapatkan restu penarikan retribusi pe­rika­nan tangkap pa­da wilayah 12 mil tidak disetujui Kementerian Keuangan.

Demikian dikatakan Direktur Pajak dan Retribusi Daerah Ke­menterian Keuangan, Lydia Kurniawati Christiana dalam zoom meeting ra­kor perpajakan yang berlang­sung di Swiss-Belhotel, Kamis (14/8).

“Soal usulan agar Pemerintah Provinsi Maluku menarik retribusi atas penangkapan ikan dalam kewe­nangan 12 mil laut, kita belum bisa setujui dengan berbagai pertim­bangan,” ujar Lydia.

Kementerian Keuangan kata Lydia, menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan sektor perikanan,

Namun usulan terkait penarikan retribusi oleh Pemrov pada kewe­nangan 12 mil laut, harus dikaji secara matang sebagai upaya saling menjaga agar pungutan tidak menyalahi pengaturan UUD maupun UU Hubungan Keuangan Pusat Daerah.

“Apa diusulkan Pemprov Maluku ini telah memunculkan jenis pemungutan baru, maka perlu dirumuskan kembali hal-hal yang berkaitan dengan penarikan retribusi tersebut,” tegas Lydia.

Lydia menegaskan belum disetujuinya usulan Pemprov yang menghendaki adanya pemberian kewenangan bagi Pemerintah Provinsi untuk menarik retribusi diwilayah 12 mil laut, bukan berarti Kemenkeu membatasi pemrov untuk berinovasi.

Sebaliknya Kementerian Keua­ngan lanjut Lydia terus mendukung pemerintah provinsi untuk terus berinisiatif dan berinovasi dalam menggali sumber-sumber penda­patan baru bagi daerah.

“Semua bentuk inisiatif untuk mencari sumber pendapatan baru bagi peningkatan pendapatan asli daerah tetap kita dukung, tapi kalau ada yang belum sesuai dengan UU maka harus dikaji terlebih dahulu,” tegasnya.

Namun usulan terkait penarikan retribusi oleh Pemrov pada ke­wenangan 12 mil laut harus dikaji secara matang sebagai upaya saling menjaga agar pungutan tidak menyalahi pengaturan UUD maupun UU Hubungan Keuangan Pusat Daerah.

“Apa diusulkan Pemprov Maluku ini telah memunculkan jenis pemungutan baru maka perlu dirumuskan kembali hal-hal yang berkaitan dengan penarikan retribusi tersebut,” tegas Lydia.

Lydia menegaskan belum disetujuinya usulan pemprov yang menghendaki adanya pemberian kewenangan bagi pemerintah provinsi untuk menarik retribusi di wilayah 12 mil laut, bukan berarti Kemenkeu membatasi pemrov untuk berinovasi.

Sebaliknya, Kementerian Ke­uangan tambah Lydia, terus mendukung pemerintah provinsi untuk berinisiatif dan berinovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.

“Semua bentuk inisiatif untuk mencari sumber pendapatan baru bagi peningkatan pendapatan asli daerah tetap kita dukung, tapi kalau ada yang belum sesuai dengan UU maka harus dikaji terlebih dahulu,” tegasnya. (S-20)