SIWALIMA.id > Berita
Upah tak Sesuai UMK, Dewan Panggil Disnaker
Daerah , Headline | Kamis, 10 April 2025 pukul 20:10 WIT

AMBON, Siwalimanews – DPRD Kota Am­bon akan me­mangil Dinas Te­naga Kerja mem­per­tanyakan upah yang diperoleh se­jumlah tenaga kerja tak sesuai Upah Minimum Kota (UMK).

Pasalnya, Pemerintah Provinsi Maluku pada 17 Desember lalu telah mengeluarkan Surat Keputusan Gu­ber­nur Nomor 1955 Tahun 2024 dengan mene­tap­kan UMK Kota Ambon Tahun 2025 sebesar Rp3.185. 733.

Keputusan tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh pengusaha. Namun sayang­nya masih banyak pertokoan di Kota Ambon yang membayar upah kar­yawan tidak sesuai dengan UMK.

Menyikapi keluhan karyawan tersebut, Komisi I DPRD Kota Ambon langsung melaksanakan rapat internal membahas persoalan tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Muhamad Fadli Toisutta kepada wartawan usai rapat di ruang komisi, Rabu (9/4) menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pengelola toko dan Disnaker Kota Ambon.

Namun di awal pertemuan pihaknya akan lebih dulu meminta penjelasan dari Disnaker Kota Ambon.

“Persoalan pembayaran upah kerja karyawan toko yang tidak sesuai dengan UMK ini memang sudah menjadi atensi kami Komisi I, ditambah kita dapat informasi seperti ini  makanya kita lakukan rapat dan memutuskan dalam waktu dekat memanggil pihak Disnaker untuk kita dudukan aturannya, “ ujar Toisutta.

Politisi partai Demokrat ini menegaskan, akan memperjuangkan hak pekerja tak hanya soal UMK, namun hak memperoleh BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

“UMK itu aturan yang harus diikuti, tak hanya soal upah saja kita juga akan mempertanyakan BPJS kesehatan maupun BPJS tenaga kerja yang menjadi hak pekerja. Jadi langkah kita nanti selain pertemuan dengan Disnaker kita akan indentifikasi maupun investigasi, perusahan-perusahan mana saja yang tidak memberikan hak karyawan sesuai aturan, baru setelah itu kita panggil, “tandasnya. (S-10)


Tags :

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps