AMBON, Siwalimanews – Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah serta kepala desa, bakal diperiksa polisi, terkait pengelolaan dana Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dijadwalkan hari ini (5/9), penyiÂdik tim Polda Maluku, tiba di kaÂbupaten berjuluk Kalwedo, untuk membongkar kasus tersebut.
Polisi sebelumnya telah memeÂriksa sejumlah saksi di Ambon. Namun masih banyak saksi yang belum dimintai keterangan, lantaran beralasan tak bisa hadir karena terkendala transportasi.
Langkah polisi itu diawali dengan hasil pemeriksaan Badan PemerikÂsaan Keuangan tahun 2020, terkait pengelolaan dana Covid-19 di KaÂbupaten MBD.
Staf pengajar Fakultas Hukum Unidar Rauf Pellu mendukung gerak cepat polisi itu. Dia mengatakan, teÂmuan BPK dapat dijadikan pintu masuk bagi pengusutan kasus terÂsebut.
Menurut Pellu, dalam memÂbongÂkar suatu kasus dugaan korupsi biaÂsanya hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah dijadikan pintu masuk oleh aparat penegak hukum.
Dikatakan dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 Tahun 2020, aparat penegak huÂkum harus dapat menindaklanjuti deÂngan melakukan penyelidikan dan penyidikan.
âKalau memang sudah ada hasil BPK terkait pengelolaan dana Covid-19 yang tidak sesuai maka itu dapat dijadikan pintu masuk untuk mengungkap kasus itu,â tegas Pellu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (4/9).
Dikatakan, persoalan dugaan korupsi dana Covid-19 di MBD ini telah dilaporkan ke Polda Maluku, maka menjadi kewajiban bagi polisi untuk melakukan pengusutan tanpa pandang bulu.
âKami berharap polisi responsif terhadap persoalan ini sebab ini menyangkut uang negara yang digunakan ditengah bencana non alam itu,â tambah Pellu.
Tindak Tegas
Sementara itu, Praktisi Hukum Djidion Batmomolin menjelaskan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemda menjadi sangat penting dalam membongkar dugaan penyimpangan keuangan negara.
Kepolisian kata Batmomolin, haÂrus bertindak tegas dan cepat untuk melakukan penyelidikan kasus duÂgaan korupsi dana Covid-19 di KaÂbupaten MBD.
âKalau memang sudah ada teÂmuan BPK, maka harus direspon dengan membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Itu peÂrintah undang-undang,â ucap BatÂmoÂmolin.
Batmomolin mengingatkan polisi untuk tidak membiarkan kasus ini berlarut-larut tanpa ada penanganan yang jelas, sebab akan menimbulkan pertanyaan dari publik.
âPolisi harus tegas dan berani, tidak boleh pandang bulu artinya siapapun yang terlibat harus ditinÂdak,â tegasnya.
Sementara itu, Bupati MBD, Benjamin Noach yang dikonfirmasi Siwalima di kantor bupati namun tidak berada di tempat. Dihubungi melalui telepon selulernya beberapa kali namun tidak aktif, Rabu (4/9)
Sementara itu, mantan Kepala BPBD MBD. Yosua D.D Philippus yang dihubungi Siwalima melalui sambungan selulernya mengaku ada sibuk.
âSaya ada sibuk nanti besok (hari ini-red) ya,â ujarnya singkat.
Kirim Tim
Polda Maluku mengirim tim ke TiaÂkur, ibukota Kabupaten MBD, untuk menyelidiki penanganan dana CoÂvid-19 Tahun 2020 di kabupaten itu.
Penanganan dana bernilai miliaran rupiah tersebut, diduga berpotensi korupsi, sehingga Ditreskrimsus Polda Maluku turun langsung ke kabupaten sana.
Demikian dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda MaÂluku, Kombes Hujra Soumena keÂpada Siwalima melalui pesan WhatÂsÂapp, Selasa (3/9).
Kedatangan tim reskrimsus diÂmaksudkan untuk melakukan klariÂfikasi terhadap sejumlah saksi yang dirasa perlu untuk didengar keteÂrangannya.
âKasus ini sedang kita tangani dan sementara berjalan. Ada sejumlah saksi yang kita mintai klarifikasi,â ungkap Kombes Hujra.
Kendati mulai melakukan klariÂfikasi terhadap sejumlah saksi, SouÂmena mengaku mengalami kendala lantaran sebagian saksi yang diyaÂkini bisa membuka terang kasus terÂsebut berhalangan hadir. SehiÂngga pihaknya membentuk tim untuk turun langsung ke Kabupaten MBD.
âSaat ini kita terkendala, karena beberapa saksi yang dipanggil berÂhalangan hadir dengan alasan cuaca anggaran, sehingga hari Kamis (5/9) nanti saya turunkan 5 personel ke MBD untuk lakukan klarifikasi kepada saksi,â ungkapnya.
Mantan Wakapolresta Serang Kota ini menegaskan, pihaknya teÂrus berupaya untuk mengumpulkan bahan keterangan maupun data yang menunjang pengungkapan kaÂsus tersebut.
âMasih pengumpulan data bahan keterangan, kalau memenuhi syarat baru kita naikan ke tahap penyeliÂdikan,â katanya.
Bermasalah
Kasus dugaan korupsi dana Covid-19 ini mencuat, setelah BPK Perwakilan Maluku menemukan sejumlah persoalan dari laporan penanganan Covid-19 tahun 2020.
Dalam laporan hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan sejumlah item belanja Covid-19 Tahun 2020 di lingkungan Pemkab MBD, tak sesuai dengan aturan perundang-undaÂngan, khususnya pada Badan PenaÂngÂgulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan.
Berdasarkan dokumen hasil peÂmeriksaan BPK, diketahui Pemkab MBD melakukan refocusing anggaÂran sebesar Rp20.865.834.695.00, naÂmun yang direalisasi hanya sebesar Rp10.467.362.620.00.
Dari realisasi tersebut, BPK meÂnemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan anggaran Covid-19 tahun 2020 diantaranya, terdapat dana penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan rutin, di luar kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp116.710.000.
Ada juga penyimpanan kas tunai dana BTT sebesar Rp1.575.650.000 pada Dinas Kesehatan dan BPBD tidak memadai serta pelaksanaan keÂgiatan penanganan covid-19 di KeÂcamatan Letti tidak didukung deÂngan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp37.100.000.
BPK juga menemukan 16 paket pengadaan barang pada Dinas KeseÂhatan senilai Rp1.199.209.075 tidak didukung dokumentasi/bukti pembentuk kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung juga dengan pemeriksaan kewajaran harga oleh APIP.
Tak hanya itu, terdapat APD set pada Dinas Kesehatan dengan nilai Rp26.800.000 tidak dapat dibanÂdingkan kewajaran harganya.
BPK juga menemukan adanya pemberian bantuan biaya hidup baik mahasiswa yang tidak sesuai dengan peraturan bupati, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemeÂrintah daerah.
Kesimpulan BPK
Dalam laporan hasil pemeriksaan itu, BPK menyimpulkan OPD peÂlaksana program dan kegiatan peÂnanganan pandemi Covid-19 belum melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa dan belum memperÂtimÂbangkan ketersediaan barang-baÂrang yang telah diterima dari sumÂbangan pihak ketiga dalam kegiatan perencanaan pengadaannya.
Juga ditemukan pengelolaan kas oleh bendahara pengeluaran dana penanganan Covid-19 yang bersumÂber dari Belanja Tidak Terduga pada Dinas Kesehatan dan BPBD tidak sesuai kebutuhan.
Ditemukan juga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangÂka penanganan pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mematuhi ketenÂtuan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.
Temuan berikutnya adalah pelakÂsanaan barang hasil pengadaan dan barang hasil pemberian hibah dari pihak ketiga dan pemerintah pusat/daerah tidak tertib dan belum diÂmanfaatkan atau didistribusi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
Selanjutnya, pelaksanaan pembaÂyaran pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp426.790.000 belum seÂpenuhnya memenuhi ketentuan peÂngadaan barang/jasa dalam penaÂnganan keadaan darurat dan terdaÂpat pengadaan barang yang sudah selesai dibayar 100% namun belum sesuai dengan volume kontrak.
Sementara pada Bidang KeseÂhatan, Sosial dan dampak ekonomi, dalam temuan BPK itu disebutkan bahwa, Pemkab MBD belum memÂbayar intensif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.
Selain itu bantuan sosial 9 bahan pokok dari Pemprov Maluku sebesar Rp810.000.000 belum disalurkan oleh Pemkab MBD kepada masyarakat calon penerima manfaat.
Pemkab MBD belum merencanaÂkan program dan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di bidang penanganan dampak ekonomi.
Di BPBD
Adapun alokasi dana BTT untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang Kesehatan, yang dikelola BPBD sampai 15 November 2020, telah terkumpul Rp5.607.150.000,-
Dari dana tersebut sebesar Rp1. 044.500.000,- telah diserahkan BPBD kepada Dinas Kesehatan.
Dana tersebut digunakan untuk pengadaan barang/jasa, kebutuhan karantina, serta kebutuhan operaÂsional tim tugas dalam rangka penceÂgahan/penanganan Covid-19 pada Kabupaten MBD. Namun pencairan tahap 2 BPBD baru merealisasikan penggunaan dana sebesar Rp1.300. 817.050. Dengan demikian masih terÂdapat sisa dana sebesar Rp691.282. 950 yang belum terealisasi.
Dinas Kesehatan
BPK juga menemukan banyak item-item pengadaan di Dinkes realisasi yang sudah dilakukan dengan menggunakan dana BTT hanya belanja Rapid Test dan APD sementara di RKB meliputi banyak item kegiatan yang tidak terealisasi.
Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan tidak berkoordinasi dengan BPBD. (S-20)