AMBON, Siwalimanews – Anggota komisi IV DPÂRD Maluku Rimaniar HetÂharia meminta, Pemprov untuk segera menindakÂlanjuti keÂnaikan upah minimum regional (UMR) Tahun 2025.
Permintaan ini menyuÂsul kenaikan UMR yang secara resmi telah diteÂtapkan Pemerintah Pusat naik 6,5 persen pada tahun 2025 mendatang.
Kata Hetharia, keputuÂsan PemeÂrintah Pusat menaikkan UMR terÂsebut merupakan bentuk keberÂpiÂhakan kepada kaum buruh di Indonesia.
Kebijakan tersebut haÂrus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov deÂngan menerbitkan Peraturan GuÂbernur terkait kenaiÂkan upah minimum regional MaÂluku tahun 2025.
âKami tentu mengapresiasi kepuÂtusan Pemerintah Pusat untuk meÂnaikkan UMR tahun 2025. Karena itu, dengan penetapan UMR tersebut saya menghimbau supaya pemprov juga turut menindaklanjuti arahan tersebut,â ujar Hetharia kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (5/12).
Dikatakan, Pemerintah Provinsi yang baru nantinya harus linier terhadap arahan Pemerintah Provinsi dengan menaikan upah minimum regional di Maluku.
Kenaikan UMR tambah dia, tentu bertujuan untuk meningÂkatkan kesejahteraan tenaga di Maluku yang selama ini belum mendapatkan perhatian serius.
Selain itu, kenaikan UMR tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Pusat bukan saja kepada buruh di pulau Jawa tetapi juga di wilayah Timur.
âKarena kebijakan tersebut merupakan bentuk Pemerintah Pusat dalam implementasi Astha Cita sehingga menjadi hal yang wajib bagi pemerintah daerah menindaklanjuti,â katanya. (S-20)