SIWALIMA.id > Berita
Tunda KBN, Orang Kisar Protes, Akademisi: Alasan Efisiensi Sangat Masuk Akal
Daerah , Headline | Senin, 2 Juni 2025 pukul 22:41 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kebijakan Gubernur Ma­­luku, Hendrik Leweri­ssa un­tuk menunda pe­lak­sa­naa Ke­mah Bela Ne­ga­ra di Pulau Kisar, Kabu­paten MBD, diprotes keras warga.

Dengan alasan efisien­si, Gubernur melayang­kan surat penjadwalan ulang KBN, yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Na­sional Gerakan Pramuka, Budi Waseso, di Jakarta.

Surat bernomor: 400.5/7.16 yang bersifat penting, menyusul pe­netapan Pu­lau Kisar, sebagai lokasi pelaksa­naan KBN tahun 2025, yang ditetapkan me­lalui Surat Keputusan Ke­tua Kwarnas Pramuka, No­mor: 032 Tahun 2025, tertanggal 27 Februari lalu.

Oleh gubernur, ma­sa­lah utama jadi alasan me­nun­da kegiatan yang sedianya di­ikuti seluruh Kwartir Dae­rah Pramuka se Indonesia adalah efi­si­ensi ang­gar­an.

Selain itu, du­kungan in­fra­struktur se­perti trans­por­­tasi dan ako­­­modasi, serta pra­sa­rana lainnya yang belum me­madai, juga jadi per­tim­bangan.

Sontak warga Kisar be­re­aksi dan memprotes ke­bijakan gubernur yang di­nilai tidak didasari sema­ngat memba­ngun daerah.

Tokoh Pulau Kisar, Mel­kias Frans mengatakan, se­bagai gu­bernur, mesti­nya Lewe­ri­s­sa mendu­ku­ng setiap pe­nyeleng­ga­ra­an event na­sional di dae­rah, sebagai upaya  mem­pr­omosikan ka­bupaten dan kota di Ma­­luku, agar mendapat per­hatian pemerin­tah pu­sat.

“Kegiatan ini memang diperun­tukkan bagi daerah 3T. Pulau Kisar terpilih karena kesiapan masya­rakat dan dukungan pemda. Tapi surat gubernur seperti anak kecil, bukannya mendukung, malah minta ditunda. Ini aneh,” tulis Frans dalam rilis yang dikirim ke redaksi Siwalimanews, Jumat (30/5).

Frans menilai alasan gubernur tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada, mengingat tim dari pusat sebelumnya telah mela­kukan survei beberapa lokasi yang di­anggap cocok untuk pelaksa­naan KBN 2025, termasuk di Provinsi Aceh.

Jika kendala infrastruktur men­jadi alasan, tambah mantan Ang­gota DPRD Maluku ini, maka pe­merintah pusat akan turun tangan memberi dukungan logistik, se­perti yang terjadi pada penyele­nggaraan Sail Banda beberapa tahun lalu.

Frans lalu meminta Lewerissa untuk belajar dari dua gubernur sebelumnya yaitu Karel Albert Ralahalu dan Said Assagaff, yang sangat bersemangat untuk me­laksanakan event nasional di Maluku, termasuk di Pulau Kisar.

“Kalau alasannya efisiensi dan utang, kenapa tidak minta bantuan pusat? Jadi kepala daerah itu harus berterima kasih kalau ada perhatian nasional ke daerahnya, bukan sebaliknya,” tutup Frans.

Senada dengan Frans, Anggota Fraksi PDIP di DPRD Maluku Yan Zamora Noach, minta gubernur meninjau kembali kebijakan pem­batalan KBN di Pulau Kisar. Karena menurutnya, seluruh tahapan me­nyangkut kesiapan lokasi sudah disetujui panitia pusat. “Itu artinya, sudah ada niat baik dari peme­rintah pusat untuk pelaksanaannya di Pulau Kisar,” ujar Noah, se­bagaimana dilansir Siwalimanews, Jumat (30/5).

Kalau anggaran dijadikan dasar untuk menunda kegiatan kata dia, adalah alasan yang dicari-cari, ka­rena dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitan Kwarnas, disebut­kan secara gamblang kalau selu­ruh pembiayaan dibiayai secara gotong royong oleh masing-ma­sing kwartir daerah serta sumber pendanaan lain yang tidak ber­tentangan dengan aturan.

“Memang benar kita berada dalam kondisi efisiensi, namun kita juga harus mempertimbangkan dam­pak yang baik dari kegiatan ber­skala nasional bagi pemba­ngunan di daerah,” tandas Noach.

Selain itu Noach juga menyoroti fasilitas dan infrastruktur yang tak memadai disebutkan sebagai alasan lain untuk menunda even tersebut. “Di Tahun 2010, Gubernur Ralahalu sukses menyelengga­rakan Sail Banda di MBD, namun 15 tahun setelahnya kita memper­soalkan infrastruktur dan fasilitas yang tak memadai,” kritknya.

Tokoh muda Kabupaten MBD, Fredi Moses Ulemlem, meminta Gu­bernur Lewerissa, untuk mem­per­timbangkan penjadwalan kem­bali Provinsi Maluku sebagai tuan rumah KBN, sebab MBD daerah 3T yang berbatasan langsung dengan dua negara, Australia dan Timur Leste.

Kepada Siwalima, Sabtu (31/5), Ulemlem mengatakan,walau be­rada di kawasan 3T, namun keter­batasan itu tidak boleh jadi peng­halang untuk menjadi tuan rumah KBN. “Jangan sampai dampak dari surat yang dikirim berakibat pindah lokasi daerah lain sebagai tuan rumah,” ungkap Ulemlem.

Butuh Kesiapan

Sementara itu, Sekretaris Dae­rah Maluku Sadli Ie menegaskan penye­lenggaraan KBN membu­tuhkan kesiapan yang matang dan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di Maluku, seperti efi­siensi.

Kepada Siwalima, Sabtu (31/5), Sadli mengatakan, kebijakan pe­nundaan ini dimaksudkan agar daerah dapat melakukan persia­pan dengan lebih baik guna men­jaga nama baik, marwah dan wibawa pemerintah.

Hal senada disampaikan aka­demisi FISIP Universitas Pattimura, Victor Ruhunlela. Katanya,  jika alasan penundaan karena kondisi keuangan maka hal itu tidak dapat dipersoalkan.

“Kita tidak bisa memaksa untuk menjadi tuan rumah karena saat ini memang ada kebijakan efi­siensi anggaran. Ini cuma ditunda ditahun ini sambil dilakukan per­siapan yang matang dari sisi ang­garan sebab ini menyangkut nama daerah,” ujar Ruhunlela kepada Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Sabtu (31/5).

Lagipula kata dia, Maluku meru­pakan provinsi yang masih dikate­gorikan miskin sehingga harus berupaya untuk menekan kegiatan-kegiatan sehingga pemanfaatan­nya dapat dialihkan untuk kegiatan produktif yang lebih menghasilkan.

Terpisah, akademisi FISIP Un­patti lainnya, Paulus Koritelu mengatakan gubernur Maluku tentu memiliki banyak pertimbangan yang matang dalam mengambil sebuah kebijakan.

KBN tingkat nasional kata Kori­telu, merupakan kegiatan yang bia­sa digunakan untuk sarana pro­mosi daerah. Namun jika tidak di­du­kung dengan ketersediaan ang­garan yang memadai tentu akan berdampak langsung pada penye­lenggaraan kegiatan tersebut.

“Efisiensi anggaran itu alasan yang tidak dapat dibantah sebab memang daerah saat ini berada di dalam kondisi efisiensi anggaran,” jelasnya.

Karenanya, Koritelu berharap mas­yarakat dapat memahami kondisi yang dihadapi pemerintah daerah sambilan tetap mendorong agar di tahun-tahun mendatang pemerintah harus lebih siap.

KBN adalah kegiatan perkema­han yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan sema­ngat bela negara dan kesadaran terhadap ancaman, gangguan, ham­batan, dan tantangan terha­dap NKRI.

Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai dasar bela negara dan aksi bela negara, baik secara individu maupun kelompok.

Pulau Kisar sebagai tuan rumah KBN, diputuskan dalam Sidang Pleno I yang digelar di Gedung Sar­bini, Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat, Senin, 13 Januari 2025 lalu.

Adapun tema yang diusung KBN Tahun 2025 adalah “Di Tapal Batas, Indonesia Tetap Di Hati”. (S-20/S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps