AMBON, Siwalimanews –Â Kebijakan Gubernur MaÂÂluku, Hendrik LeweriÂssa unÂtuk menunda peÂlakÂsaÂnaa KeÂmah Bela NeÂgaÂra di Pulau Kisar, KabuÂpaten MBD, diprotes keras warga.
Dengan alasan efisienÂsi, Gubernur melayangÂkan surat penjadwalan ulang KBN, yang ditujukan kepada Ketua Kwartir NaÂsional Gerakan Pramuka, Budi Waseso, di Jakarta.
Surat bernomor: 400.5/7.16 yang bersifat penting, menyusul peÂnetapan PuÂlau Kisar, sebagai lokasi pelaksaÂnaan KBN tahun 2025, yang ditetapkan meÂlalui Surat Keputusan KeÂtua Kwarnas Pramuka, NoÂmor: 032 Tahun 2025, tertanggal 27 Februari lalu.
Oleh gubernur, maÂsaÂlah utama jadi alasan meÂnunÂda kegiatan yang sedianya diÂikuti seluruh Kwartir DaeÂrah Pramuka se Indonesia adalah efiÂsiÂensi angÂgarÂan.
Selain itu, duÂkungan inÂfraÂstruktur seÂperti transÂporÂÂtasi dan akoÂÂÂmodasi, serta praÂsaÂrana lainnya yang belum meÂmadai, juga jadi perÂtimÂbangan.
Sontak warga Kisar beÂreÂaksi dan memprotes keÂbijakan gubernur yang diÂnilai tidak didasari semaÂngat membaÂngun daerah.
Tokoh Pulau Kisar, MelÂkias Frans mengatakan, seÂbagai guÂbernur, mestiÂnya LeweÂriÂsÂsa menduÂkuÂng setiap peÂnyelengÂgaÂraÂan event naÂsional di daeÂrah, sebagai upaya memÂprÂomosikan kaÂbupaten dan kota di MaÂÂluku, agar mendapat perÂhatian pemerinÂtah puÂsat.
âKegiatan ini memang diperunÂtukkan bagi daerah 3T. Pulau Kisar terpilih karena kesiapan masyaÂrakat dan dukungan pemda. Tapi surat gubernur seperti anak kecil, bukannya mendukung, malah minta ditunda. Ini aneh,â tulis Frans dalam rilis yang dikirim ke redaksi Siwalimanews, Jumat (30/5).
Frans menilai alasan gubernur tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada, mengingat tim dari pusat sebelumnya telah melaÂkukan survei beberapa lokasi yang diÂanggap cocok untuk pelaksaÂnaan KBN 2025, termasuk di Provinsi Aceh.
Jika kendala infrastruktur menÂjadi alasan, tambah mantan AngÂgota DPRD Maluku ini, maka peÂmerintah pusat akan turun tangan memberi dukungan logistik, seÂperti yang terjadi pada penyeleÂnggaraan Sail Banda beberapa tahun lalu.
Frans lalu meminta Lewerissa untuk belajar dari dua gubernur sebelumnya yaitu Karel Albert Ralahalu dan Said Assagaff, yang sangat bersemangat untuk meÂlaksanakan event nasional di Maluku, termasuk di Pulau Kisar.
âKalau alasannya efisiensi dan utang, kenapa tidak minta bantuan pusat? Jadi kepala daerah itu harus berterima kasih kalau ada perhatian nasional ke daerahnya, bukan sebaliknya,â tutup Frans.
Senada dengan Frans, Anggota Fraksi PDIP di DPRD Maluku Yan Zamora Noach, minta gubernur meninjau kembali kebijakan pemÂbatalan KBN di Pulau Kisar. Karena menurutnya, seluruh tahapan meÂnyangkut kesiapan lokasi sudah disetujui panitia pusat. âItu artinya, sudah ada niat baik dari pemeÂrintah pusat untuk pelaksanaannya di Pulau Kisar,â ujar Noah, seÂbagaimana dilansir Siwalimanews, Jumat (30/5).
Kalau anggaran dijadikan dasar untuk menunda kegiatan kata dia, adalah alasan yang dicari-cari, kaÂrena dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitan Kwarnas, disebutÂkan secara gamblang kalau seluÂruh pembiayaan dibiayai secara gotong royong oleh masing-maÂsing kwartir daerah serta sumber pendanaan lain yang tidak berÂtentangan dengan aturan.
âMemang benar kita berada dalam kondisi efisiensi, namun kita juga harus mempertimbangkan damÂpak yang baik dari kegiatan berÂskala nasional bagi pembaÂngunan di daerah,â tandas Noach.
Selain itu Noach juga menyoroti fasilitas dan infrastruktur yang tak memadai disebutkan sebagai alasan lain untuk menunda even tersebut. âDi Tahun 2010, Gubernur Ralahalu sukses menyelenggaÂrakan Sail Banda di MBD, namun 15 tahun setelahnya kita memperÂsoalkan infrastruktur dan fasilitas yang tak memadai,â kritknya.
Tokoh muda Kabupaten MBD, Fredi Moses Ulemlem, meminta GuÂbernur Lewerissa, untuk memÂperÂtimbangkan penjadwalan kemÂbali Provinsi Maluku sebagai tuan rumah KBN, sebab MBD daerah 3T yang berbatasan langsung dengan dua negara, Australia dan Timur Leste.
Kepada Siwalima, Sabtu (31/5), Ulemlem mengatakan,walau beÂrada di kawasan 3T, namun keterÂbatasan itu tidak boleh jadi pengÂhalang untuk menjadi tuan rumah KBN. âJangan sampai dampak dari surat yang dikirim berakibat pindah lokasi daerah lain sebagai tuan rumah,â ungkap Ulemlem.
Butuh Kesiapan
Sementara itu, Sekretaris DaeÂrah Maluku Sadli Ie menegaskan penyeÂlenggaraan KBN membuÂtuhkan kesiapan yang matang dan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di Maluku, seperti efiÂsiensi.
Kepada Siwalima, Sabtu (31/5), Sadli mengatakan, kebijakan peÂnundaan ini dimaksudkan agar daerah dapat melakukan persiaÂpan dengan lebih baik guna menÂjaga nama baik, marwah dan wibawa pemerintah.
Hal senada disampaikan akaÂdemisi FISIP Universitas Pattimura, Victor Ruhunlela. Katanya, jika alasan penundaan karena kondisi keuangan maka hal itu tidak dapat dipersoalkan.
âKita tidak bisa memaksa untuk menjadi tuan rumah karena saat ini memang ada kebijakan efiÂsiensi anggaran. Ini cuma ditunda ditahun ini sambil dilakukan perÂsiapan yang matang dari sisi angÂgaran sebab ini menyangkut nama daerah,â ujar Ruhunlela kepada Siwalima, melalui telepon selulerÂnya, Sabtu (31/5).
Lagipula kata dia, Maluku meruÂpakan provinsi yang masih dikateÂgorikan miskin sehingga harus berupaya untuk menekan kegiatan-kegiatan sehingga pemanfaatanÂnya dapat dialihkan untuk kegiatan produktif yang lebih menghasilkan.
Terpisah, akademisi FISIP UnÂpatti lainnya, Paulus Koritelu mengatakan gubernur Maluku tentu memiliki banyak pertimbangan yang matang dalam mengambil sebuah kebijakan.
KBN tingkat nasional kata KoriÂtelu, merupakan kegiatan yang biaÂsa digunakan untuk sarana proÂmosi daerah. Namun jika tidak diÂduÂkung dengan ketersediaan angÂgaran yang memadai tentu akan berdampak langsung pada penyeÂlenggaraan kegiatan tersebut.
âEfisiensi anggaran itu alasan yang tidak dapat dibantah sebab memang daerah saat ini berada di dalam kondisi efisiensi anggaran,â jelasnya.
Karenanya, Koritelu berharap masÂyarakat dapat memahami kondisi yang dihadapi pemerintah daerah sambilan tetap mendorong agar di tahun-tahun mendatang pemerintah harus lebih siap.
KBN adalah kegiatan perkemaÂhan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan semaÂngat bela negara dan kesadaran terhadap ancaman, gangguan, hamÂbatan, dan tantangan terhaÂdap NKRI.
Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai dasar bela negara dan aksi bela negara, baik secara individu maupun kelompok.
Pulau Kisar sebagai tuan rumah KBN, diputuskan dalam Sidang Pleno I yang digelar di Gedung SarÂbini, Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat, Senin, 13 Januari 2025 lalu.
Adapun tema yang diusung KBN Tahun 2025 adalah âDi Tapal Batas, Indonesia Tetap Di Hatiâ. (S-20/S-26)