SIWALIMA.id > Berita
Transaksi Avtur Ilegal Terbongkar, Diduga Oknum Polisi jadi Beking
Headline , Hukum | Senin, 30 Juni 2025 pukul 23:02 WIT

AMBON, Siwalimanews – Praktek distribusi bahan bakar minyak ilegal jenis avtur mencuat di Kota Ambon, fatalnya lagi kasus ini sudah berlangsung lama, dan diduga ada oknum polisi terlibat membeking.

Terungkapnya praktek distribusi BBM jenis avtur ini setelah Direktorat Reser­se Kriminal Khusus Polda Maluku melakukan operasi tangkap tangan di kawasan tambatan perahu Galala, Kecamatan Sirimau, Jumat (27/6) malam.

Berdasarkan data yang diterima Siwalima, OTT ini melibatkan sebanyak 15 ton avtur oplosan.

Penggerebekan ber­la­ng­sung sekitar pukul 22.30 WIT. Dalam operasi ter­sebut, polisi berhasil me­nyita satu unit kapal be­serta kapten dan anak buah kapal.

Berikutnya, satu unit mobil tangki air bermuatan lima ton avtur turut diamankan, sementara satu mobil tangki lainnya melarikan diri dan kini dalam pengejaran aparat.

Ironisnya, lokasi transaksi minyak ilegal jenis avtur ini berada hanya se­kitar 50 meter dari pangkalan Di­rektorat Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku.

Dekatnya jarak ini memicu per­tanyaan mengenai efektivitas peng­awasan oleh aparat terhadap akti­vi­tas di kawasan perairan Kota Ambon.

Polisi mengamankan sejumlah pe­laku, termasuk seorang yang dise­but sebagai pengoplos utama.

“Namanya Theo, panggilannya Theo. Orangnya sudah kita aman­kan. Juga kita amankan itu ada Leo yang adalah kanek mobil tangki. Dan satunya ABK. Itu dibawa penyidik ke kantor, Theo itu yang peng­oplos,” jelas Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Piter Yanottama saat dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (28/6) malam.

Bantah

Sementara mengenai dugaan ke­terlibatan dua anggota penegakkan hukum Polri pada Ditpolairud Polda Maluku, berinisial Aiptu ST dan Iptu GW, Dirreskrimsus tidak menampik kehadiran keduanya di lokasi saat proses pengisian avtur ilegal ke Kapal Cumi yang berlabuh di Galala.

“Kami juga mendapatkan fakta seperti itu, namun tidaklah benar kalau mereka beking. Karena beking itu pasti dari awal proses. Namun ini tidak. Ya, teman biasa. Biasalah kalau pertemanan kan, bisa minta bantu. Jadi mereka minta bantu aja, tidak benar kalau mereka beking,” ujarnya.

Kawasan pengisian BBM ilegal ini diketahui berada di bekas bangunan pembangkit listrik PLN di Galala. Aktivitas tersebut telah berlang­sung berulang kali.

“Sudah sering, bukan tadi saja. Lupa berapa kali,” kata Leo, sopir mobil tangki yang turut diamankan polisi kepada wartawan.

Pengawasan Lemah

Menyikapi kasus ini, Koordinator LSM Rumah Muda Anti Korupsi (RUMMI), Fadel Rumakat, menyo­roti lemahnya pengawasan aparat dan mendesak agar proses hukum tak berhenti di pelaku lapangan saja.

“Transaksi ilegal ini berlangsung sangat dekat dengan wilayah patroli rutin Polairud. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada pembiaran, bahkan kemungkinan keterlibatan oknum dalam institusi tersebut,” kata Fadel dalam rilisnya kepada Siwalima, Minggu (29/6).

Fadel mengatakan, keterlibatan institusi negara dalam aktivitas bis­nis swasta adalah hal yang sangat berbahaya bagi kepercayaan publik.

“Sudah banyak wacana di ruang publik yang menyebutkan adanya keterlibatan anggota Polairud dalam membekingi distribusi BBM ilegal. Ini harus diselidiki secara serius,” ujarnya.

Menurut dia, jaringan distribusi BBM ilegal yang lebih besar harus diungkap hingga ke aktor utama yang mengendalikan praktik terse­but.

“Kegiatan ini mencoreng institusi penegak hukum. Terlebih karena berlangsung dekat dengan pang­kalan Ditpolairud Polda Maluku. Ini menunjukkan potensi kelalaian atau pembiaran,” tegasnya.

Fadel juga mendesak, Divisi Pro­fesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku untuk segera meme­riksa dua oknum anggota Direktorat Polisi Perairan dan Udara yang di­duga terlibat dalam kasus distribusi ilegal bahan bakar minyak jenis avtur di Desa Galala, Kota Ambon.

Desakan ini mencuat setelah ada­nya dugaan aliran dana dari Theo, salah satu terduga aktor utama jaringan mafia minyak kepada dua anggota Polairud berinisial GW dan ST.

Kedua nama tersebut diketahui hadir di lokasi saat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Dit­reskrimsus Polda Maluku pada Jumat (27/6) malam.

“Dugaan keterlibatan dua oknum aparat ini sangat mencoreng institusi kepolisian, apalagi jika benar terdapat bukti transfer dana dari Theo sebagai bentuk bekingan. Pro­pam harus turun tangan dan mem­proses ini secara terbuka dan tuntas,” ujarnya.

Ia menyatakan telah menerima informasi dari warga dan sejumlah sumber internal yang mengindi­kasikan adanya bukti transaksi keuangan antara Theo dan kedua anggota Polairud tersebut.

Dia menilai dugaan tersebut sebagai bentuk gratifikasi atau suap yang berpotensi merusak integritas lembaga penegak hukum.

“Kami punya indikasi kuat bahwa ada upaya melindungi praktik ke­jahatan ekonomi dengan cara-cara yang sistematis. Maka Propam harus bertindak independen dan transparan. Jangan sampai keper­cayaan publik terhadap institusi Polda Maluku runtuh karena tindakan oknum,” sebut Fadel.

Meski sejumlah pelaku lapangan telah ditangkap, RUMMI menilai pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis saja. Mereka menyerukan agar penyelidikan diperluas hingga mengungkap semua pihak yang terlibat, termasuk aktor yang berperan sebagai pelindung dalam struktur aparat.

Dia juga meminta Kapolda Maluku untuk bersikap tegas terhadap anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran etika maupun pidana.

“Pembiaran terhadap oknum aparat yang berkhianat hanya akan memperpanjang rantai mafia dan menyulitkan pemberantasan korupsi serta kejahatan ekonomi di Maluku,” tegas Fadel.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, Fadel menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses hukum dalam kasus ini dan mendorong partisipasi publik untuk menolak segala bentuk kolusi antara aparat dan pelaku kejahatan.

“Kami tidak ingin Maluku menjadi sarang mafia. Ini soal masa depan daerah kita. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Fadel.(S-25)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps