AMBON, Siwalimanews – Praktek distribusi bahan bakar minyak ilegal jenis avtur mencuat di Kota Ambon, fatalnya lagi kasus ini sudah berlangsung lama, dan diduga ada oknum polisi terlibat membeking.
Terungkapnya praktek distribusi BBM jenis avtur ini setelah Direktorat ReserÂse Kriminal Khusus Polda Maluku melakukan operasi tangkap tangan di kawasan tambatan perahu Galala, Kecamatan Sirimau, Jumat (27/6) malam.
Berdasarkan data yang diterima Siwalima, OTT ini melibatkan sebanyak 15 ton avtur oplosan.
Penggerebekan berÂlaÂngÂsung sekitar pukul 22.30 WIT. Dalam operasi terÂsebut, polisi berhasil meÂnyita satu unit kapal beÂserta kapten dan anak buah kapal.
Berikutnya, satu unit mobil tangki air bermuatan lima ton avtur turut diamankan, sementara satu mobil tangki lainnya melarikan diri dan kini dalam pengejaran aparat.
Ironisnya, lokasi transaksi minyak ilegal jenis avtur ini berada hanya seÂkitar 50 meter dari pangkalan DiÂrektorat Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku.
Dekatnya jarak ini memicu perÂtanyaan mengenai efektivitas pengÂawasan oleh aparat terhadap aktiÂviÂtas di kawasan perairan Kota Ambon.
Polisi mengamankan sejumlah peÂlaku, termasuk seorang yang diseÂbut sebagai pengoplos utama.
âNamanya Theo, panggilannya Theo. Orangnya sudah kita amanÂkan. Juga kita amankan itu ada Leo yang adalah kanek mobil tangki. Dan satunya ABK. Itu dibawa penyidik ke kantor, Theo itu yang pengÂoplos,â jelas Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Piter Yanottama saat dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (28/6) malam.
Bantah
Sementara mengenai dugaan keÂterlibatan dua anggota penegakkan hukum Polri pada Ditpolairud Polda Maluku, berinisial Aiptu ST dan Iptu GW, Dirreskrimsus tidak menampik kehadiran keduanya di lokasi saat proses pengisian avtur ilegal ke Kapal Cumi yang berlabuh di Galala.
âKami juga mendapatkan fakta seperti itu, namun tidaklah benar kalau mereka beking. Karena beking itu pasti dari awal proses. Namun ini tidak. Ya, teman biasa. Biasalah kalau pertemanan kan, bisa minta bantu. Jadi mereka minta bantu aja, tidak benar kalau mereka beking,â ujarnya.
Kawasan pengisian BBM ilegal ini diketahui berada di bekas bangunan pembangkit listrik PLN di Galala. Aktivitas tersebut telah berlangÂsung berulang kali.
âSudah sering, bukan tadi saja. Lupa berapa kali,â kata Leo, sopir mobil tangki yang turut diamankan polisi kepada wartawan.
Pengawasan Lemah
Menyikapi kasus ini, Koordinator LSM Rumah Muda Anti Korupsi (RUMMI), Fadel Rumakat, menyoÂroti lemahnya pengawasan aparat dan mendesak agar proses hukum tak berhenti di pelaku lapangan saja.
âTransaksi ilegal ini berlangsung sangat dekat dengan wilayah patroli rutin Polairud. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada pembiaran, bahkan kemungkinan keterlibatan oknum dalam institusi tersebut,â kata Fadel dalam rilisnya kepada Siwalima, Minggu (29/6).
Fadel mengatakan, keterlibatan institusi negara dalam aktivitas bisÂnis swasta adalah hal yang sangat berbahaya bagi kepercayaan publik.
âSudah banyak wacana di ruang publik yang menyebutkan adanya keterlibatan anggota Polairud dalam membekingi distribusi BBM ilegal. Ini harus diselidiki secara serius,â ujarnya.
Menurut dia, jaringan distribusi BBM ilegal yang lebih besar harus diungkap hingga ke aktor utama yang mengendalikan praktik terseÂbut.
âKegiatan ini mencoreng institusi penegak hukum. Terlebih karena berlangsung dekat dengan pangÂkalan Ditpolairud Polda Maluku. Ini menunjukkan potensi kelalaian atau pembiaran,â tegasnya.
Fadel juga mendesak, Divisi ProÂfesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku untuk segera memeÂriksa dua oknum anggota Direktorat Polisi Perairan dan Udara yang diÂduga terlibat dalam kasus distribusi ilegal bahan bakar minyak jenis avtur di Desa Galala, Kota Ambon.
Desakan ini mencuat setelah adaÂnya dugaan aliran dana dari Theo, salah satu terduga aktor utama jaringan mafia minyak kepada dua anggota Polairud berinisial GW dan ST.
Kedua nama tersebut diketahui hadir di lokasi saat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh DitÂreskrimsus Polda Maluku pada Jumat (27/6) malam.
âDugaan keterlibatan dua oknum aparat ini sangat mencoreng institusi kepolisian, apalagi jika benar terdapat bukti transfer dana dari Theo sebagai bentuk bekingan. ProÂpam harus turun tangan dan memÂproses ini secara terbuka dan tuntas,â ujarnya.
Ia menyatakan telah menerima informasi dari warga dan sejumlah sumber internal yang mengindiÂkasikan adanya bukti transaksi keuangan antara Theo dan kedua anggota Polairud tersebut.
Dia menilai dugaan tersebut sebagai bentuk gratifikasi atau suap yang berpotensi merusak integritas lembaga penegak hukum.
âKami punya indikasi kuat bahwa ada upaya melindungi praktik keÂjahatan ekonomi dengan cara-cara yang sistematis. Maka Propam harus bertindak independen dan transparan. Jangan sampai keperÂcayaan publik terhadap institusi Polda Maluku runtuh karena tindakan oknum,â sebut Fadel.
Meski sejumlah pelaku lapangan telah ditangkap, RUMMI menilai pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis saja. Mereka menyerukan agar penyelidikan diperluas hingga mengungkap semua pihak yang terlibat, termasuk aktor yang berperan sebagai pelindung dalam struktur aparat.
Dia juga meminta Kapolda Maluku untuk bersikap tegas terhadap anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran etika maupun pidana.
âPembiaran terhadap oknum aparat yang berkhianat hanya akan memperpanjang rantai mafia dan menyulitkan pemberantasan korupsi serta kejahatan ekonomi di Maluku,â tegas Fadel.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, Fadel menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses hukum dalam kasus ini dan mendorong partisipasi publik untuk menolak segala bentuk kolusi antara aparat dan pelaku kejahatan.
âKami tidak ingin Maluku menjadi sarang mafia. Ini soal masa depan daerah kita. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,â tegas Fadel.(S-25)