AMBON, Siwalimanews – Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi MaÂluku James LeiÂwakabeÂssy mengÂiÂngatÂkan para guru unÂtuk proaktif penuhi syarat pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Penegasan ini diungkapkan Leiwakabessy saat diwawancarai Siwalima di Kantor Gubernur, pekan lalu merespon keluhan Gubernur terkait laporan guna memperlancar pembayaran TPP guru.
Leiwakabessy bilang, pihaknya terus berkoordinasi dengan PemÂprov guna memastikan pembayaÂran TPP guru dilakukan sesuai peÂrintah gubernur. âApa yang dikataÂkan pak Gubernur itu benar, uang itu ada tapi bagaimana mau dibaÂyarkan TPP itu, kalau data belum lengkap semuanya,â ujar Leiwakabessy.
Sebagai Plt Kepala Dinas PenÂdidikan, Leiwakabessy mengaku telah menargetkan pembayaran TPP guru akan dilakukan pada April lalu, tetapi sampai di hari Pendidikan Nasional 2 Mei lalu, belum ada yang lengkapi data sehingga pemprov tidak mencairkan.
Dinas Pendidikan lanjut LeiwaÂkabessy, telah mengingatkan seluruh kepala sekolah agar segera memenuhi administrasi yang perlukan, sehingga TPP guru dapat dibayarkan.
âKami ingatkan para guru agar lengkapi kewajiban untuk terima hak mereka Kalau tidak melengÂkapi data maka jangan ada yang sampaikan kalau belum peroleh TPP. Itu berarti mereka menampar muka sendiri,â tegas Leiwakabessy.
Data Jadi Hambatan
Sebelumnya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengungkapÂkan, keterlambatan suplai data menjadi salah satu kendala yang menghambat realisasi pembaÂyaran tunjangan TPP guru.
Gubernur mengaku, pembaÂyaran hak-hak guru menjadi salah satu prioritas dirinya sejak awal menjabat sebagai Gubernur MaÂluku. Bahkan dalam paripurna LKPJ Gubernur tahun 2024 lalu, dirinya telah memerintahkan Sekda untuk segera memproses pembayaran TPP guru selama beberapa bulan.
âSikap saya jelas bahwa tunggakan TPP guru itu harus dibayar, makanya saya perintahkan segera bayar, walaupun untuk beberapa bulan dulu dari total 16 bulan yang menjadi tunggakan,â ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur, Senin (5/5)
Menurutnya, kalaupun sampai saat ini belum dibayar bukan karena kesalahan Pemerintah Provinsi Maluku, namun dikarenaÂkan adanya keterlambatan data yang diupload oleh guru.
Mantan anggota DPR RI ini menegaskan, pembayaran TPP tidak serta-merta dilakukan begitu saja, tetapi harus ada pemenuhan data yang menjadi salah satu persyaratan.
âAda data dari para guru itu yang terlambat masuk, sebab untuk pembayaran TPP itu datanya harus lengkap. Mereka penginputan data yang terlambat, tapi dari pemeÂrintah daerah khususnya untuk guru SMA, SMK dan SLB, yang pasti perintah gubernur jelas,â tegasnya.
Gubernur menambahkan, dari sisi anggaran tidak ada masalah sebab Pemerintah Provinsi Maluku telah menyediakan anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran TPP guru. âPrinsipnya pembayaran TPP akan segera dibereskan, yang penting mereka juga mau proaktif dengan menyiapkan data untuk memperlancar proses pembayaÂran,â jelasnya. (S-20)