SIWALIMA.id > Berita
TPP Terhambat, Kadis Minta Guru Proaktif
Daerah , Headline | Kamis, 15 Mei 2025 pukul 00:48 WIT

AMBON, Siwalimanews – Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Ma­luku James Lei­wakabe­ssy meng­i­ngat­kan para guru un­tuk proaktif penuhi syarat pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Penegasan ini diungkapkan Leiwakabessy saat diwawancarai Siwalima di Kantor Gubernur, pekan lalu merespon keluhan Gubernur terkait laporan guna memperlancar pembayaran TPP guru.

Leiwakabessy bilang, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pem­prov  guna memastikan pembaya­ran TPP guru dilakukan sesuai pe­rintah gubernur. “Apa yang dikata­kan pak Gubernur itu benar, uang itu ada tapi bagaimana mau diba­yarkan TPP itu, kalau data belum lengkap semuanya,” ujar Leiwakabessy.

Sebagai Plt Kepala Dinas Pen­didikan, Leiwakabessy mengaku telah menargetkan pembayaran TPP guru akan dilakukan pada April lalu, tetapi sampai di hari Pendidikan Nasional 2 Mei lalu, belum ada yang lengkapi data sehingga pemprov tidak mencairkan.

Dinas Pendidikan lanjut Leiwa­kabessy, telah mengingatkan seluruh kepala sekolah agar segera memenuhi administrasi yang perlukan, sehingga TPP guru dapat dibayarkan.

“Kami ingatkan para guru agar lengkapi kewajiban untuk terima hak mereka Kalau tidak meleng­kapi data maka jangan ada yang sampaikan kalau belum peroleh TPP. Itu berarti mereka menampar muka sendiri,” tegas Leiwakabessy.

Data Jadi Hambatan

Sebelumnya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengungkap­kan, keterlambatan suplai data menjadi salah satu kendala yang menghambat realisasi pemba­yaran tunjangan TPP guru.

Gubernur mengaku, pemba­yaran hak-hak guru menjadi salah satu prioritas dirinya sejak awal menjabat sebagai Gubernur Ma­luku. Bahkan dalam paripurna LKPJ Gubernur tahun 2024 lalu, dirinya telah memerintahkan Sekda untuk segera memproses pembayaran TPP guru selama beberapa bulan.

“Sikap saya jelas bahwa tunggakan TPP guru itu harus dibayar, makanya saya perintahkan segera bayar, walaupun untuk beberapa bulan dulu dari total 16 bulan yang menjadi tunggakan,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur, Senin (5/5)

Menurutnya, kalaupun sampai saat ini belum dibayar bukan karena kesalahan Pemerintah Provinsi Maluku, namun dikarena­kan adanya keterlambatan data yang diupload oleh guru.

Mantan anggota DPR RI ini menegaskan, pembayaran TPP tidak serta-merta dilakukan begitu saja, tetapi harus ada pemenuhan data yang menjadi salah satu persyaratan.

“Ada data dari para guru itu yang terlambat masuk, sebab untuk pembayaran TPP itu datanya harus lengkap. Mereka penginputan data yang terlambat, tapi dari peme­rintah daerah khususnya untuk guru SMA, SMK dan SLB, yang pasti perintah gubernur jelas,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, dari sisi anggaran tidak ada masalah sebab Pemerintah Provinsi Maluku telah menyediakan anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran TPP guru. “Prinsipnya pembayaran TPP akan segera dibereskan, yang penting mereka juga mau proaktif dengan menyiapkan data untuk memperlancar proses pembaya­ran,” jelasnya. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps