AMBON, Siwalimanews –Â Ratusan sopir angkutan kota yang tergabung dalam Asosiasi Supir Angkutan Kota Ambon (ASKA) menyeruduk Kantor Gubernur Maluku, Rabu (22/2) menolak pemÂbangunan lapak didalam terminal Mardika yang dibangun Pemprov Maluku.
Ratusan supir angkutan kota ini tiba di Kantor Gubernur Maluku puÂkul 10.40 WIT dan langsung meÂnyuarakan aspirasi dengan pengÂawalan ketat aparat kepolisian dan santuan polisi pamong praja.
Aksi demontrasi yang dikomanÂdani Ketua Umum ASKA, Paulus Nikijuluw dan sekertaris umum RisÂman Laduheru memprotes, keÂbijakan pembangunan lapak oleh PT Bumi Perkasa Timur sebagai pihak pengelola pasar dan terminal Mardika yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Nikijuluw mengatakan, ada tiga tuntutan yang dilakukan ASKA yaitu, pertama, menolak pembangunan lapak pedagang di terminal MarÂdika, Kedua, persoalan transporÂtasi online. Ketiga masalah BBM.
Para supir menuntut agar PemÂprov Maluku tidak boleh diam meÂlihat persoalan yang dihadapi mereka di Terminal Mardika.
Menurutnya, masalah yang diÂhadapi saat ini, Terminal Mardika sudah sempit sehingga akses keÂluar masuk bagi angkutan kota kaÂrena telah dibangun lapak pedaÂgang didalam terminal.
âKatong merasa kecewa, awalÂnya katong mengira pembongÂkaran lapak didalam pasar Mardika ini sebagai upaya untuk memperÂluas areal Terminal Mardika, tetapi ternyata dibangun ulang. Ini kan justru mempersempit ruang di Terminal Mardika,â ujarnya.
Pemprov Maluku, lanjutnya, mestiÂnya prihatin melihat masalah yang terjadi di pasar Mardika, seÂbab areal tersebut berfungsi seÂbagai terminal bukan pasar, tetapi dengan pembangunan lapak justru para supir angkot yang menjadi korban.
Selain itu, maraknya tranportasi onÂline di Kota Ambon telah berÂdampak langsung terhadap pendaÂpatan para supir angkot, sebab tarif yang di patok tranportasi online jauh lebih murah, sehingga mengÂancam angkutan kota.
Dalam aksi ini, para supir angkot ingin bertemu langsung dengan Gubernur Maluku dan Wakil GuÂbernur Maluku, namun sayangnya kedua petinggi di Maluku ini tidak mengindahkan keinginan supir angkot.
âKalau tidak mau keluar, apakah pantas pemerintah saat ini meÂmimÂpin Maluku, dengan sikap yang tidak pernah menjawab keluhan dari masyarakat, kita juga butuh perhatian maka pemerintah harus ada dan menyelesaikan masalah ini,â ucap salah satu supir, Salim.
Selang beberapa jam, masa aksi ditemui Asisten II Setda MaÂluku, Meykal Pontoh untuk mendeÂngarkan aspirasi yang disampaiÂkan para demonstran, namun keÂhadiran mantan Kadis Kesehatan Maluku ini lagi-lagi ditolak oleh ratusan supir.
âKami tidak mau ada keterÂwakilan yang kami mau Gubernur Maluku, Wakil Gubernur atau Sekda datang mendengar aspirasi kami. Kami para supir sangat mendukung program pemerintah, maka pemerintah harus hadir jika kami ada masalah,â tegas
Buntut kekesalan, para demonÂstran pun meninggalkan halaman kantor gubernur saat Asisten II Setda Maluku sedang berbicara dan masa menuju tribun lapangan merdeka.
Temui Pj. Walikota
Disela-seka aksi damai yang dilakukan ratusan Sopir Angkutan Umum di Kantor Gubernur Maluku, pada Rabu (22/2), libatkan PertaÂmina, ASKA temui Pj. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena.
Pertemuan itu berlangsung seÂcara tertutup di Ruang Vlissingen Balai Kota. Usai pertemuan, WattiÂmena kepada wartawan mengaku, hal ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan bersama ASKA, yang mana telah disampaikan bahwa aksi hari ini (Rabu red) lebih terÂtujuh kepada pemprov atas bebeÂrapa kebijakan yang berlangsung di kawasan Terminal Mardika, dan juga terkait keberadaan transporÂtasi online di Kota Ambon.
Akan tetapi, sambungnya, damÂpak yang terjadi akibat dari aksi damai hari ini, secara langsung dialami oleh warga kota ini sehiÂngga, sebagai tanggungjawab peÂmerintah terhadap warganya, piÂhaknya akan membantu menfasiÂlitasi apa yang menjadi tuntutan ASKA itu, yaitu soal pembangunan lapak di Terminal Mardika Ambon.
âDengan itu, terkait hal ini, kami akan berkoordinasi dengan pihak yang membangun. Dan semalam saya minta untuk hentikan semenÂtara pembangunan di Terminal, dan kalau bisa bersihkan itu lapak-lapak dalam Terminal. Kemudian soal transportasi online yang beÂberapa kali kami sudah sampaiÂkan itu bukan kewenangan Pemkot untuk menentukan batas-batas bawah dari transportasi online itu atau angkutan tidak dalam trayek. Itu tanggungjawab Pemprov,â tuÂturnya.
Dan terkait hal itu, Wattimena meÂngaku telah berkoordinasi deÂngan Kadis Perhubungan Provinsi dan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan ASKA.
Kemudian soal pengisian BBM di SPBU, yang butuh anttian lama, kemudian dibatasi BBMnya, itu yang ditindaklanjuti dengan meÂnghadirkan pihak Pertamina, SPBU, dan juga ASKA itu sendiri. Guna mengetahui apa penyebab dan kendala sehingga sering terjadi antrian tunggu di SPBU. Dan penjelasannya bahwa, pihak Pertamina/SPBU, juga sedang berupaya mengatasi persoalan itu. Salah satunya dengan memperÂbaiki sistem penggunaan Qr-code. Yang mana dalan sistem ini, maÂsing-masing sopir angkot punya jatah 60 liter per hari.
âIni yang saya sudah minta ke Disperindag, untuk segera koorÂdinasi dengan Pertamina, dan diambil tindakan. Bahkan saya juga akan bahas ini dengan ForkopimÂda, jadi kalau ada kondisi ini, kami juga akan lakukan sidak. Kalau memang ada yang nakal-nakal segera disingkirkan, jangan meÂrugikan konsumen. Itu inti perteÂmuan hari ini,âcetusnya.
Pada prinsipnya, Pemerintah Kota berupaya menfasilitasi apa yang menjadi tuntutan ASKA. KaÂrena kondisi ini, tentunya meruÂgikan warga kota yang kesehaÂriannya beraktivitas menggunakan angkutan kota, harus terhambat dengan aksi ini.
Dia menambahkan, bahwa keÂpentingan terkait warga kota ini bukan hanya hari ini, tetapi panjang kedepannya. Apa yang menjadi tuntutan sudah difasilitasi.
Kesempatan yang sama, Wakil Ketua ASKA, Ely Singkery juga menuturkan, bahwa hasil pembiÂcaraan dalam pertemuan itu, minimal ada hal yang disepakati, terÂutama hal teknis terkait pengisian BBM di SPBU.
Yang mana dari pihak Pertamina, akan memperbaharui hal-hal yang menjadi tuntutan.
âKami merasa puas dengan perÂtemuan tadi, kami berharap bukan hanya sebatas bicara, tetapi tindak lanjuti ini, supaya kami sebagai Sopir tidak merasa dirugikan,â tandasnya.
Panggil Operator
Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dipastikan akan memangÂgil tiga operator tranportasi online di Maluku.
Pemanggilan tiga operator transÂportasi online ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan ProÂvinsi Maluku, Muhammad Malawat menindaklanjuti tuntutan ASKA.
Dijelaskan, pasca demontrasi yang dilakukan oleh ratusan supir angkutan kota pihaknya bersama pejabat Pemprov Maluku telah turun, dan menerima seluruh aspiÂrasi yang disampaikan.
Terhadap aspirasi tersebut, maka pihaknya segera merespon dengan memanggil tiga operator tranportasi online masing-masing Go-Jek, Grab dan Maxim guna meÂminta penjelasan terkait dengan tarif yang telah diberlakukan.
âKita akan melakukan rapat berÂsama tiga operator tranportasi online itu, jadi kita akan mencari solusi terhadap persoalan yang dikeluhkan para supir angkot,â ujar Malawat kepada Siwalima di kantor Gubernur Maluku, Rabu (22/2).
Menurutnya, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tetap memperÂhatikan seluruh tuntutan masyaraÂkat termasuk supir angkutan umum sebab, pihaknya bertaÂngÂgungjawab terhadap seluruh akÂses transportasi di Maluku. (S-20)