AMBON, Siwalimanews – Tak terima keputusan KoÂmisi PemiÂlihan Umum (KPU) KabuÂpaten Buru pada hasil PerÂhitungan Suara Ulang (PSU)Â dan PenghituÂngan Ulang Surat Suara (PUSS), pasangan calon nomor 4, AmusÂtafa Besan-Hamzah Buton kembali gugat ke Mahkamah Konstitusi.
Gugatan berkaitan dengan penetapan hasil PSU dan PUSS Pilkada Buru yang dilaksanakan pada Sabtu 5 April kemarin dengan menetapkan Ikram Umasugi – SuÂdarmo sebagai pemenang pilkada Buru.
Penasihat Hukum pslon AmusÂtafa Besan-Hamzah Buton, Ahmad Belasa mengatakan, jika hasil PSU di TPS 2 Desa Debowae, KeÂcamatan Waelata, dan PUSS TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan NamÂlea terdapat sejumlah pelaÂnggaran dalam mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi.
âPrinsipnya penolakan terhadap hasil penetapan KPU baik dari proses penghitungan di TPS 2 Desa Debowae, sampai pada rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada Kabupaten Buru didasarÂkan pada sejumlah persoalan yang ditemukan, terutama dalam meÂlaksanakan putusan MK,â kata BeÂlasa kepada wartawan, kemarin.
Belasa menegaskan, KPU Buru telah melanggar perintah MK. Pasalnya, pada amar putusan, MK memerintahkan proses pelaksaÂnaan PSU TPS 2 Desa Debowae harus dilakukan berdasarkan DPT dan DPTb. Namun KPU sebagai eksekutor tidak melaksanakan putusan MK tersebut.
âSecara prosedural, KPU dipeÂrintahkan untuk melaksanakan PSU yang didasarkan pada DPT, DPPT dan DPTB pada saat pemiÂlihan 27 November lalu. Tapi itu tidak dilakukan. Ada pemilih yang tidak mendapat undangan hak pilih. Secara substansial, tindakan KPU melanggar prinsip serta azas yang diatur konstitusi,â tegasnya.
Pelanggaran terjadi, lanjutnya, saat PUSS TPS 19 Desa Namlea, namun, dia enggan merincikan secara detail. Alasanya berkaitan dengan materi gugatan. Selain itu, proses pengamanan disaat PSU, baginya over standar operasional prosedur (SOP) dan berdampak pada psikologi pemilih yang tertekan dan tidak bebas.
Menurutnya, PSU dan PUSS mempraktikkan kejahatan demoÂkrasi secara terstruktur dan diduga ikut melibatkan aparat keamanan
Terpisah, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Maluku, Syarif Mahulauw mengaku, pihaknya siap jika kembali digugat.
Ia menegaskan, jika segala proses yang diperintahkan sebaÂgaimana termuat dalam putusan MK telah dilaksanakan oleh pihak KPU Buru.
âMemang bukti gugatan itu harus tercatat di MK, namun sampai saat ini belum ada. Berikutnya sebagai penyelenggara tentunya kami sudah siap sebagai termohon jika digugat, sebab segala hal sesuai perintah putusan MK terkait sengketa pemilu di Kabupaten Buru telah dilaksanakan teman teman KPU Buru,â katanya saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (9/4).
Mahulauw menambahkan, seÂgala bentuk dalil yang disebutkan oleh permohon (Amos- Buton-red) akan dijawab oleh pihaknya.
âSebagai termohon pasti kami akan menjawab semua dalil yang mereka tuangkan dalam gugatan mereka,â tandasnya.
KPU Tetapkan
Untuk diketahui, KPU Buru resmi menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru periode 2025-2030, Ikram Umasugi-Sudarmo sebagai pemenang suara terbanyak
Penetapan tersebut berlangsung di aula hotel Grand Sara Namlea, Senin (7/4) dipimpin Ketua KPU Buru, Walid Azis.
Adapun peroleh suara empat pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 2, Ikram Umasugi-Sudarmo (IKHLAS) yang diusung empat partai politik PKB, PKS, PAN dan PSI unggul dengan 22.408 suara.
Diurutan kedua, pasangan nomor 4, Amustafa Besan-Hamzah Buton (AMANAH) diusung Perindo Demokrat, Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB) peroleh 22.346 suara.
Pasangan Ikram Umasugi-Sudarmo unggul tipis atas pasangan Amustafa Besan-Hamsa Buton dengan selisih 62 suara.
Selanjutnya pasangan nomor urut 1, Muhammad Daniel Regan-Harjo Udanto Abukasim (MANDAT) diusung NasDem dan Gerindra berada di urutan ketiga dengan peroleh 20.939 suara.
Diposisi terakhir pasangan nomor 3, Aziz Hentihu-Gadis Siti Nadia Umasugy (BASIS) diusung PDIP, PPP dan Golkar sebagai juru kunci dengan peroleh suara 12.494. (S-26)