AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi MaÂluku menetapkan enam buah rancangan perÂaturan daerah menjadi Perda terdiri dari tiga ranperda usul inisiatif DPRD dan tiga usul Pemerintah Daerah.
Penetapan enam ranÂperda tersebut dilaÂkukan dalam rapat pariÂpurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka persetujuan dan peneÂtapan 5 buah rancangÂan peraturan daerah menjadi Perda Tahun 2023 yang dipimpin ketua DPRD, Benhur George Watubun, RaÂbu (20/12).
Tiga ranperda usul inisiatif DPRD diantaraÂnya, Ranperda Tentang PenyeÂlenggara Kerja Sama Daerah, Ranperda Tentang Penyelenggara Perhubungan di Maluku dan Raperda Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa Daerah.
Sedangkan tiga ranperda usul pemerintah provinsi yang diusulkan dalam program pembentukan peratÂuran daerah berdasarkan Surat GuÂbernur Nomor 188.34/3785 Tahun 2023 diantaranya, Ranperda Tentang Bentuk Hukum PT Bank Pembangan Daerah Maluku dan Maluku Utara menjadi PT Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (PerseÂroda), Ranperda Tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
Ketua Bapemperda DPRD ProÂvinsi Maluku, Edison Sarimanela menjelaskan keenam ranperda yang ditetapkan telah melalui mekanisme pembahasan dan fasilitas dari Kementerian Dalam Negeri.
âSeluruh proses dan mekanisme yang berkaitan dengan pembahasan Ranperda ini sudah dilakukan, bahkan telah melalui fasilitasi Kemendagri,â ujar Sarimanela.
Menurutnya, selama proses pembaÂhasan terjadi perubahan terhadap ranperda baik berkaitan dengan pasal maupun subtansi norma yang diatur.
Sarimanela berharap dengan adanya penetapan oleh DPRD maka keenam perda tersebut dapat menjadi payung hukum guna menjawab sejumlah persoalan di Maluku. (S-20)